Header Ads

ads header

Laporkan Progres Pencegahan Covid-19, Bupati Lobar Teleconference dengan Gubernur


Lombok Barat - Teleconference antara Gubernur dan anggota Forkompinda Provinsi NTB bersama 10 Bupati/Walikota se NTB digelar Selasa (7/4). Untuk Lombok Barat, acara ini berlangsung melalui Ruang Jayengrane Kantor Bupati. Vidio conference ini juga dihadiri Kapolres Lombok Barat AKB Bagus S Wibowo, Sekda Lombok Barat Dr H Baehaqi, para Asisten dan seluruh OPD terkait.

Setelah Bupati Bima Indah Putri Damayanti menyampaikan laporannya ke Gubernur dan anggota Forkompinda NTB, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan laporan penanganan dan pencegahan Covid-19 di wilayah Lombok Barat.

Dalam penyampaiannya Bupati secara umum menyampaikan bahwa apa yang dilakukan rekannya yaitu 9 Bupati/Walikota se NTB adalah senada dengan yang dilakukan Lombok Barat dalam mencegah corona. Dikatakan bupati, sosialisasi tidak dilakukan melalui spanduk atau banner besar tetapi melalui jasa takmir masjid. 

“Hal terbaru yang Insya Alloh akan kami lakukan yakni sosialisasi pencegahan Covid-19 ini tidak kami lakukan melalui media pembuatan spanduk atau baliho, namun kami menggandeng para Takmir Masjid dimana biaya spanduk, baliho tersebut kami berikan insentif kepada Takmir Masjid. Syaratnya, para Takmir Masjid setiap waktu sholat mengumumkan sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tata cara hidup bersih dan menyampaikan juga kepada masyarakat akan ancaman atau bahaya bahaya Covid-19 ini. Hal lainnnya seperti bantuan APD juga suda kita lakukan,” bupati menjelaskan.

Bupati lebih jauh mengutarakan, jika apa yang dilakukan di Lombok Barat saat ini tidak jauh dengan apa yang dilakukan 9 Bupati/Walikota se NTB. Hanya saja dilakukan dengan berbagai variasi sebagai pembeda dengan apa yang dilakukan di daerah lainnya.

Secara spesifik Bupati Fauzan Khalid yang juga diiyakan oleh Kapolres Lombok Barat yakni spekulasi tim gugus tugas di tengah masyarakat dengan tujuan bagaimana masyarakat tetap selalu waspada dan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran virus mematikan ini. 

Tindakan spekulasi petugas dimaksud Bupati yakni upaya preventif lebih baik dilakukan ketimbang menjadi persoalan baru saat warganya terkena Covid-19 ini. Langkah ini tentu disesuaikan dengan kondisi masyarakat di bawah.

Fauzan sepaham akan sikap Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT bahwa dalam penanganan Covid-19 ini tidak ada salahnya bersikap “Lebay”.  Bupati mencontohkannya,  jika di suatu desa masyarakatnya agak “ngeyel” biasanya tindakan lebay sangat dibutuhkan. 

“Yang kami lakukan yakni kami minta ambulance bolak-balik dengan membunyikan sirine sehingga perilaku masyarakat diharapkan menjadi berubah. Ini bukannya bermaksud menaku-nakuti masyarakat. Namun jika cara ini lebih efektif maka tak ada salahnya untuk dilakukan demi kebaikan dan keselamatan bersama,” ujar Fauzan.

Terkait dengan pemeriksaan kesehatan di pintu masuk orang, apa yang dilakukan Pemkab Bima juga dilakukan hal yang sama di Pelabuhan Lembar sebagai pintu masuk dari arah barat ke Pulau Lombok. Di Pelabuhan Lembar proses sreening sudah diambil alih oleh Gugus Tugas Kabupaten Lombok Barat dengan penanggung jawab utama adalah Kapolres Kabupaten Lombok Barat. Walaupun otoritas Pelabuhan tetap melakukan screening.  Meski demikian tanggung jawab proses screening ini diberikan ke Kapolres Lombok Barat. Ini tujuannya untuk menenangkan psikologi masyarakat Lombok Barat.

Tidak itu saja, Bupati Fauzan Khalid juga menyampaikan upaya preventif lainnya kepada Gubernur NTB yang tetap disesuaikan dengan perkembangan terkini. Tindakan preventif lain yang dimaksud Bupati yakni kerapkali menggelar sosialisasi pencegahan Covid-19 selalu dipadukan  dipadukan dengan bagaimana menambah penghasilan masyarakat. 

Menyinggung dampak ekonomi  yang ditimbulkan dari wabah Covid-19 ini, seperti kebijakan yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri, Lombok Barat sudah melakukan refocusing APBD 2020 senilai Rp 60 Miliar. Angka ini bisa saja saja kurang atau lebih tergantung kebutuhan dan keadaan. Namun dengan tenggat waktu virus corona yang belum bisa ditentukan, kalaupun terjadi penambahan, akan bisa diatasi.

Bupati juga merinci, peruntukan anggaran pencegahan Covid-19 di Lombok Barat sebesar Rp 60 Milyar ini di antaranya dialokasikan untuk kebutuhan petugas kesehatan termasuk untuk insentifnya, penyediaan APD, dsbnya. 

Berikutnya adalah pemenuhan sembako seperti juga dsiapkan oleh provinsi. Terkait sembako ini, Bupati dua periode ini memberikan masukan kepada Pemprov NTB yakni penting dilakukan koordinasi antara Bappeda Provinsi NTB dengan Bappeda Kabupaten/Kota se NTB, Dinas Sosial serta dinas-dinas terkait untuk bertemu terkait dengan nilai. 

“Kami sebenarnya sudah diputuskan 250 ribu per KK/bulan, tetapi setelah kami mengetahui PKH itu dari provinsi Rp250 ribu. Agar tak terjadi kecemburuan. Nah saya kira ini perlu ada kesepakatan supaya nanti di bawah tak ada kecemburuan, karena tentunya yang mendapatkan ini akan kita bagi. Yang sudah dberikan provinsi tidak usah diberikan lagi oleh Lombok Barat. Yang sudah diberikan PKH juga tidak usah diberikan oleh provinsi maupun oleh kabupaten yang penting diharapkan nanti nilanya sama,” ujar Fauzan.

Bupati juga ingin mempertegas terkait sembako ini apakah diberikan dalam bentuk sembako atau dalam bentuk uang. Hal ini perlu dipertanyakan dengan satu keinginan agar dalam peruntukannya sama dan merata se NTB. 

Demikian pula apakah yang mau diberikan itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk sembako. Ini perlu juga Berikutnya terkait banyaknya usaha hotel dan restouran di kawasan wisata Senggigi yang merumahkan karyawannya, Bupati membenarkannya. 

Hal lain yg dilaporkan yaitu mengutip data yang diperolehnya dari Dinas Pariwisata Lombok Barat dan Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Barat. Kurang lebih 1.700 orang sudah di PHK atau sudah dirumahkan oleh hotel dan restoran yang ada di wilayah Senggigi. Karena itu Pemkab Lombok Barat  menyikapinya dengan memberkan stimulus kepada para pekerja. Stimulus ini akan dipadukan dengan sikap yang akan diambil Pemda terkait dengan kewajiban hotel dan restouran yang ada di wilayah Senggigi. 

“Dan untuk sementara kami sudah mengidentifikasi beberapa pilihan kebijakan yang kami ambil. Misalnya apakah mengurangi, menunda atau bahkan menolkan kewajiban hotel restoran ini. Ini akan kami kaitkan dengan sikap kami terhadap para pekerja yang sudah dirumahkan tersebut," lapornya.(rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.