Header Ads

ads header

Ditengah Corona, Bupati Lombok Barat Siap Ikuti Pemeriksaan LKPD 2019


Lombok Barat- Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 oleh Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI NTB tetap dilakukan, meski di tengah situasi mewabahnya Covid-19. Hanya saja skema yang digunakan oleh BPK RI dalam kondisi yang penuh kehati-hatian. Saat ini tidak lagi menerapkan model tatap muka seperti pemeriksaan sebelumnya, namun dengan menerapkan sistem pelaporan secara online/virtual.

Terkait hal ini Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid tidak mempermasalahkannya, bahkan bupati dalam tanggapannya saat vidio conference di Ruang Jayengrana, Kompleks Pemerintahan Kantor Bupati Lombok Barat Giri Menang, Senin (13/04) bersama Ketua BPK RI Perwakilan NTB dan Bupati/Walkota se Pulau Lombok, mengaku Pemerintah Kabupaten Lombok Barat  pada prinsipnya siap mengikuti prosedur pemeriksan.

Meski demikian, Bupati H Fauzan Khalid ingin mempertegas kepada Kepala BPK, karena kebetulan Lombok Barat ini sebagai bagian pilot project TA 2019 yang diaudit oleh Akuntan Publik. Terkait dengan penanganan Covid-19, bupati minta kepada BPK terkait standar-standar pemeriksaan itu dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. 

“Saya yakin pemeriksaan langsung akan lebih obyektif ketimbang pemeriksaan lewat virtual. Karena itu kami dengan segala hormat, mohon nantinya ketika ada komunikasi pemeriksaan lewat jalur virtual ini unsur-unsur subyektivitas yang mungkin muncul karena  tidak ada perdebatan pemeriksaan secara langsung supaya  diminimalisir. Bahkan saya minta yang paling terlibat dalam pemeriksaan ini di Lombok Barat yakni Inspektorat dan BPKAD harus lebih berperan maksimal dalam konteks penanganan Covid-19 ini. BPKAD itu ikut merealokasi angaran merefocusing anggaran dan ini selalau berubah dari waktu ke waktu, karena kita sesuaikan dengan kondisi penyebaran Covid-19 di Lombok Barat  ini,” ungkap bupati.

Bupati juga mempertegas penanganan Covid-19 di Lombok Barat. Pihaknya justru meminta Inspektorat  untuk lebih sering berkantor di BPBD  Lombok Barat untuk melakukan pendampingan kepada staf BPBD dalam  proses penganggaran termasuk pertanggungjawaban, sehingga eksekusi anggaran termasuk realokasi dan refocusing anggaran tersebut. 

“Kalau dari segi kesiapan kita di Lombok Barat ini pada intinya sangat siap untuk diperiksa mengingat dokumen-dokumen yang diperlukan sudah siap. Tapi karena pemeriksaannya melalui jalur virtual dan ini pengalaman pertama kita di daerah diperiksa oleh Akuntan Publik, mohon sekali lagi supaya standar-standar penilaian juga  harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi yg kita alami di daerah kita ini,” ungkap bupati. 

Inspektur  Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, H. Ilham menambahkan,  rencana pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTB yang akan melakukan pemeriksaan di tengah pandemic Covid-19 ini pihaknya jauh hari sebelumnya mempersiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan.

“Terkait dengan dokumen ini sudah disiapkan oleh BPKAD Lombok Barat. Selanjutnya kita akan tunggu tanggapan dai BPK terkait dokumen-dokumen yang lain yang masih diperlukan BPK. Bahkan terkait dengan permintaan BPK untuk mengklarifikasi ataupun permintaan kelengkapan dokumen yang kurang kaitannya dengan rencana pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTB yg sudah masuk dan ditunda karena musibah Covid di daerah kita, akan kita fasilitasi secepatnya,” ungkap Ilham.

Ilham bersama jajarannya juga siap menjalankan amanah Bupati Lombok Barat untuk melakukan pendampingan kepada BPBD Lombk Barat guna mereviu seluruh kegiatan yang direncanakan baik bagi pencegahan dan penanganan Covid-19 ataupun di dalam penanggulangan jaring pengaman sosial.

Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Hery Purwanto secara umum mengungkapkan, karena penanganan covid-19 ini juga tak luput dari pencegahan dan mengikuti standar prosedur pemeriksaan bagi seluruh instansi pusat di daerah termasuk BPK RI Perwakilan NTB juga menjadi kendala pemeriksaan yang sudah diagendakan sebelumnya.

Namun, sesuai arahan Presiden RI, jika pemeriksaan harus terus berjalan, maka pemeriksaan secara online/daring bisa dilakukan dengan maksud untuk psyical distancing sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ini. 
“Pemeriksaan tetap kita lanjutkan meskipun model laporan pemeriksaan saat ini dilakuan secara online, di tengah merebaknya kasus Covid-19 ini,” tuturnya.(rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.