Header Ads

ads header

Temuan Dewan Saat Sidak Proyek Bermasalah Bikin Geger


SeputarLombok.com|Lombok Barat – Molornya sejumlah proyek yang dikerjakan pada tahun 2019 membuat anggota DPRD Lobar bertindak.

Para anggota dewan khususnya Komisi III melakukan akhirnya melakukan sidak ke sejumlah proyek bermasalah tersebut. Antara lain adalah proyek Dermaga Senggigi, proyek Puskesmas Sigerongan dan proyek Puskesmas Meninting.

Temuan para anggota dewan dalam sidak yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Lobar, Achmad Suparman ini sontak membuat sejumlah anggota dewan geram. Pasalnya, temuan di lapangan menunjukan jika progres pekerjaan masih rendah.

Di samping itu, rekanan ternyata tidak melibatkan aparatur di bawah, baik tingkat kecamatan dan desa.

“Karena kita tanya ini itu, dia ndak tahu. Makanya sempat teman-teman ini marah,” tegas dia.

Lebih jauh dikatakan, pihaknya sebenarnya ingin mengetahui persoalan apa yang terjadi di tingkat bawah sehingga proyek ini bisa mangkrak. Tentunya setelah itu akan dicari solusi bersama.

Tetapi yang ditemukan justru mencengangkan, ternyata rekanan pada saat sidak membeberkan jika yang membuat proses pengerjaan proyek ini berjalan tidak sesuai harapan karena adanya campur tangan dinas dalam hal pengadaan bahan material.

Dibeberkan, bahwa dinas dimaksud mewajibkan rekanan mengambil bahan material di toko tertentu, sementara di toko dimaksud harga material sangat tinggi yang membuat rekanan tertekan. Padahal secara aturan, rekanan dibebaskan mengambil material di mana saja dengan syarat barang yang digunakan berkualitas.

“Rekanan menyalahkan dinas, itu salah satu keluh kesah dari rekanan di tiga proyek ini,” tegas dia.

Pihaknya khawatir terulang lagi kasus OTT mantan Kepala Dinas Pariwisata karena melakukan intervensi.

“Jangan sampai ada persepsi bahwa ada dugaan kong-kalikong menunjuk toko tertentu,” sambungnya.

Setelah turun dan mengklarifikasi rekanan, pihaknya berjanji akan meminta penjelasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait persoalan proyek dan keluhan rekanan ini. Hal ini dilakukan agar pihaknya tidak mendapatkan informasi sepihak.

“Nanti akan kita pertemukan antara kedua belah pihak untuk mencari solusi,” janjinya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Lobar H. Deni Asnawi mengatakan, pihaknya sidak ke Proyek Puskesmas Pelangan mengajak serta pihak Kecamatan Sekotong dan desa.

“Dan laporan dari Camat dan Kades sendiri, mereka dari awal pembangunan sama sekali tidak tahu proyek ini, karena tidak dilibatkan atau pihak ketiga tidak pernah lapor bahwa ada pembangunan proyek disana,” ungkapnya menyampaikan penyampaikan pihak Pemerintah Kecamatan dan Desa.

Mendengar hal itu, pihaknya memutuskan untuk bertemu dengan mandor proyek dan sempat mengklarifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Anehnya, lanjut dia, dari penjelasan mereka, bahwa proyek ini dikerjakan oleh dua pemborong. Ada yang paling bawah dan tingkat atas (bagian atas) berbeda pemborong.

Yang pasti di hadapan mandor dan pekerja, hal ini tidak bisa dijadikan alasan sebab yang harus dipastikan proyek itu harus segera diselesaikan.

Ia juga mengaku geram, karena PPK  proyek tidak ada, termasuk rekanan. Pihaknya akan kembali mengagendakan sidak ke sana dan memfasilitasi pertemuan kecamatan, desa dengan rekanan untuk memperjelas persoalan di proyek tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi III Minaim mengatakan, hasil pantauannya bahwa proyek senilai Rp. 6,8 miliar memiliki progres sangat kurang memuaskan. Ia enggan untuk mengomentari masalah pengerjaan proyek dikerjakan oleh dua perusahaan atau lebih. Ia hanya mendesak proyek itu segera dituntaskan karena saat ini, pelayanan untuk masyarakat justru dilakukan di tempat yang tidak layak sama sekali.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar Hj. Ni Made Ambaryati menegaskan pembangunan enam proyek puskesmas yang molor harus selesai sebelum 2 Februari mendatang.

“Harus selesai tanggal 2 Februari,” singkatnya.

Ia menyebut, enam puskesmas yang molor itu sudah diberikan perpanjangan waktu pengerjaan dari kontrak pengerjaan. Batas waktu maksimal perpanjangan sesuai aturan hanya 50 hari.  Bahkan para kontraktor itu sudah mendapat sanksi denda sesuai masa perpanjangan.

“Perpanjangannya ada yang sampai 15 Januari, ada yang 10 Januari ini. Pokoknya maksimal penyelesaian 2 Februari, kalau lewat putus kontrak,” tegasnya. (RD)

No comments

Powered by Blogger.