Header Ads

ads header

Reklame Bodong Diduga Milik Oknum Anggota Dewan Ditebang



SeputarLombok.com|Lombok Barat – Sejumlah reklame tak berizin alias bodong akhirnya ditindak oleh pihak Pemkab Lombok Barat. Bahkan, sejumlah reklame yang sudah dinyatakan illegal itu terindikasi merupakan miliki oknum anggota dewan yang terhormat.

Informasi yang diperoleh media ini, beberapa titik reklame milik oknum dewan ini tersebar hampir merata di semua kecamatan di Lobar. Diantaranya, di bundaran Giri Menang Square (GMS), lalu di wilayah Sekotong.

Kepala Bidang Tata Kita dan Pertamanan, H Saifullah mengatakan, jumlah reklame berizin di Lobar sebanyak 372 titik dengan 163 perusahaan.

Dari ratusan titik reklame yang terdata terdapat paling banyak di Kecamatan Batulayar sebanyak 152, Narmada 51, Kediri 45, Gerung 37, Labuapi 28,  Gunungsari 24, Lembar 12, Lingsar 10, Sekotong 9 dan Kuripan terdapat 4 titik. 

“Reklame illegal ini kami mau bersihkan, tahun lalu ada ratusan lebih reklame illegal kita potong,”tegas Saifullah di ruang kerjanya Kamis (16/1).

Dikatakan, tindakan tegas yang diambil oleh Pemkab Lobar ini merupakan langkah nyata karena reklame tersebut disebut menggembosi Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena retribusi yang seharusnya didapatkan dari reklame itu tidak bisa ditarik oleh pemerintah daerah.

Sebelum melakukan penebangan relame bodong, tim yang dibentuk sudah bersurat kepada oknum yang disebut-sebut sebagai pemilik reklame yang didata melalui pengecekan ruas jalan yang dilakukan jauh hari sebelumnya.

“Kan ada itu biasanya data pemilik yang ditaruh di papan reklame, kita hubungi dulu lalu kita surati. Kalau tiga kali surat tidak direspon, kami turun potong,”jelas dia. 

Lebih jauh terkait adanya reklame diduga bodong milik oknum dewan, dijelaskan bahwa reklame dimaksud memang ada. Bahkan jumlahnya mencapai puluhan titik.

“Yang jelas reklame punya oknum dewan pernah kami potong, karena illegal. Kami surati dia,”tegas dia.

Reklame diduga milik oknum dewan yang dipotong ini berada di wilayah Sekotong. Satu lagi ada di wilayah Gerung, namun reklame ini  belum bisa dipotong karena kendala teknis.

Dia mengakui banyaknya reklame illegal ini, merupakan indikasi masih lemahnya pengawasan Pemda. Tetapi begitu, jika ada reklame yang memberikan jaminan bongkar, maka dana jaminan itu akan masuk kas daerah.

“Sejauh ini kami berhasil berkontribusi dari jaminan bongkar itu sampai Rp. 500 juta,” bangganya. (RD)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.