Header Ads

ads header

Masalah Proyek Mangkrak, Dewan Sebut "Penyakit" Tahunan


SeputarLombok.com|Lombok Barat – Sorotan dari anggota DPRD Lobar, khususnya Komisi III mengenai masalah banyaknya proyek mangkrak di daerah ini semakin tajam.

Masalah molornya proyek-proyek sampai melampaui tahun anggaran ini malah disebut-sebut sebagai ‘penyakit’ tahunan oleh para anggota komisi karena terjadi hampir setiap tahun.

Parahnya, menurut data yang ditemukan para anggota dewan melalui sidak yang dilakuakan beberapa waktu lalu, tahun ini jumlah proyek mangkrak justru membengkak. Mencapai delapan hingga sembilan proyek. 

Tetapi justru menurut Asisten II Setda Lobar Hj. Lale Prayatni, salah satu penyebab masih banyakanya proyek mangkrak ini karena lemahnya para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang justru ternyata tidak tahu perkembangan dan tidak melakukan pengendalian terhadap proyek.

“Sebab sejauh ini kepala OPD justru tidak tahu. Bagaimana kepala OPD mengendalikan proyek kalau dia tidak tahu (lepas tangan) soal perkembangan proyek itu,” tegas 

Dia sendiri tidak menampik persoalan proyek ini menjadi sorotan Bupati selaku pimppindan daerah. Sebab itu, lanjut dia, sesuai arahan bupati agar proses lelang dipercepat supaya bisa dilaksanakan pada awal tahun ini. Di sini ada peran dan tanggung jawab kepala OPD, sebab satu proyek saling berkaitan.

Menyoal perlunya evaulasi kepala OPD akibat proyek molor ini, pihaknya pasti melakukan evaluasi. Sebab kata dia, jangan sampai terjadi lagi kepala OPD menyalahkan PPK dan ULP. 

“Karena itu, arahan bupati harus ada komunikasi intensif antara kepala OPD dan ULP. Kami akan lebih intensif lagi kepada OPD yang punya proyek fisik,” tukasnya.

Dijelaskan, terdapat tujuh proyek Pemda Lobar tahun 2019 yang menyisakan masalah. Pengerjaan proyek ini tidak tuntas sehingga habis satu tahun anggaran. Terdapat juga dua proyek diputus kontrak, yakni proyek Dermaga Senggigi dan proyek Pasar Gunungsari. Ditambah lagi enam proyek  molor di antaranya proyek jalan dan proyek puskesmas. 

“Untuk kelanjutan penanganan dua proyek putus kontrak kemungkinan bisa dilanjutkan pada APBD perubahan. Sedangkan untuk proyek molor tetap dilanjutkan pekerjaannya oleh rekanan, namun kemungkinan besar sisa pekerjaan akan dibayar pada APBD perubahan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Lobar Deni Asnawi menegaskan, “penyakit akut” proyek molor ini harus diatasi dengan segera oleh Pemda. Hasil temuannya di lapangan banyak sekali proyek molor dan berpotensi mangkrak yang dikerjakan tahun 2019.  

“Atas hasil evaluasi kami, beberapa proyek mangrak. Ini paling tidak  menjadi rapor merah Pemda,” tegas Politisi Berkarya ini.

Ke depan permasalahan yang terjadi tahun 2019 lalu, harapnya, tidak terjadi lagi. Apalagi ada proyek di Dermaga Senggigi yang rekanannya menggugat Pemda. Artinya, lanjut dia, selama ini ada permasalahan antara kontraktor dengan Pemda.

Disinilah, perlu dipastikan prosesnya oleh OPD, mulai dari mekanisme penunjukan pihak ketiga. Termasuk, apakah sudah dicek atau belum secara keuangan (finansal), profil perusahaan dan lain sebagainya.

"Paling tidak hal ini harus diketahui Pemda sebelum memenangkan rekanan proyek," sarannya

Wakil ketua DPRD Lobar Achmad Suparman menegaskan, pihaknya mendukung langkah Pemda memberi sanksi rekanan. Namun di satu sisi kepala OPD juga harus dimintai tanggung jawab. Kepala OPD juga harus dievaluasi. Sebab informasinya, kepala OPD ini terkesan lemah dalam melakukan kontrol di lapangan.

“Jangan cuma sanksi untuk rekanan, OPD nya juga harus dievaluasi lebih ketat lagi dong,” katanya.(RD)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.