Header Ads

ads header

Dianggap Berbahaya, Dewan Dukung Masyarakat Tolak Rencana Pemprov Bangun TPAR


SeputarLombok.com|Lombok Barat – Rencana Pemerintahan Provinsi membangun Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) di Desa Banyu Urip Kabupaten Lombok Barat ditolak keras masyarakat di empat Desa. Rencana ini disinyalir akan menempatkan lokasi di hulu sungai dikaki gunung dan diduga berpotensi membahayakan.

Selain itu, masyarakat meminta ada penekanan pengkajian lebih dalam terhadap Rencana pembangunan TPAR ini untuk langkah antisipasi jangka panjang. Sebab, yang dikhawatirkan berdampak pada lingkungan dan ancaman pencemaran air.

Wakil Ketua I DPRD Lombok Barat Hj. Nurul Adha mengutarakan, meskipun program dan wilayah yang akan digunakan sebagai lokasi membangun adalah milik provinsi, tetapi harus juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

"Tapi jangan lupa, karena sangat penting juga mengajak Pemda setempat misalnya dengan perangkat yang dilibatkan seperti Camat, Kades dan perangkat desa lainnya untuk secara bersama melakukan kajian bersama dan kalau positif melakukan sosialisasi bersama kepada masyarakat," ujarnya.

Sosialialisasi ini lanjut politisi PKS ini menjadi sangat esensi, sebab output  nya nanti akan terbangun kepahaman akan pentingnya TPAR yang dimaksud. Dan masyarakat perlu mendapat penjelasan akan terjadinya pencemaran dan lainnya.

"Saya kira kalau ada kepahaman bersama dan kesadaran bersama terlebih itu untuk kebaikan dan masyarakat akan mendukung," tegasnya.

Yang perlu menjadi catatan, kata Nurul melanjutnya, adalah harus adanya planing Provinsi yang matang yang harus diketahui oleh Pemda dan anggota dewan tentang penanganan supaya tidak terjadi pencemaran seperti yang terjadi di Kebon Kongok dan lain sebagainya.

“Kita paham bahwa TPA itu sangat penting, tapi kalau kemudian tidak direncanakan bagaimana kedepannya dalam lima tahun yang akan datang, seperti apa jaminan supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan ini harus di tau oleh masyarakat,” tegasnya.

"Kami sebagai wakil rakyat itu harus mengedapankan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," sambungnya.

Dia mengatakan, pihnya setuju jika Bupati meminta pembangunan TPA itu untuk dikaji ulang. 

"Kalau menurut saya, harus ada kajian dan harus ada MoU nya untuk mengantisipasi terjadi apa apa, harus jelas dulu. Sebab kalau kajiannya secara ilmiah melibatkan banyak pihak, saya yakin hasilnya akan bagus dan kita mendorong itu," tegasnya. (RD)

No comments

Powered by Blogger.