Header Ads

ads header

Dewan Sorot Pembayaran Lahan Ngambang, Pembangunan Bendungan Meninting Terancam Gagal



SeputarLombok.com|Lombok Barat – Meskipun sejumlah alat berat sudah diterjunkan untuk pembangunan Bendungan Meninting, tetapi ternyata proses pembayaran lahan ke warga masih belum jelas dan tidak kunjung dibayar hingga saat ini.

Temuan di lapangan, warga yang tinggal di Dasan Griya dan Bukit Tinggi mengaku belum dibayar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Persoalan pelik ini akhirnya membuat para wakil rakyat angkat suara. Salah satunya adalah Ketua Komisi lV DPRD Lobar, Jumarti yang mengatakan bahwa pembayaran lahan warga ini bisa berdampak sangat besar terhadap proses pembangunan Bendungan Meninting ini.

“Yang sudah dibayar cuma warga di Desa Bukit Tinggi, itupun tidak lebih dari separuh saja,” bebernya.

Yang menjadi masalah, lanjut dia, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan oleh pemerintah dikhawatirkan akan menjadikan warga geram dan akhirnya menaikan harga tanah karena tidak kunjung dibayar. 

Walaupun dalam kenyataannya bahwa harga tanah sudah disepakati, tetapi perubahan dan molornya waktu pembayaran tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan harga sepihak oleh warga.

“Itu akan sangat menghambat pembangunan nantinya dan akan menjadi masalah baru,” lanjutnya.

Padahal, tambahnya, warga sekitar yang menggantungkan hidup dari bertani dan berkebun menyatakan sudah siap pindah karena mendukung pembangunan bendungan ini.

Menurut informasi, kata politisi PPP ini, menurut informasi yang diterimanya bahwa belum terbayarnya lahan warga ini karena ternyata komunikasi warga selaku obyek pemilik lahan untuk pembangunan Bendungan Meninting ini belum diusulkan ke pusat. Sementara peran dari pihak pemerintah desa sifatnya hanya memfasilitasi saja.

"Dari informasi sih, katanya akan dibayarkan awal Januari tahun ini. Kalalu memang janji begitu ya ditepati biar tidak jadi masalah. Jangan buat warga menderita seperti ini dong,” tegasnya.

Lebih tegas lagi, dirinya malah menyetujui rencana warga untuk menyetop proses pembangunan yang akan dilakukan sebelum pembayaran diselesaikan. 

“Menurut saya sih wajar kalau mereka (Masyarakat-Red) menolak dulu pekerjaan proyek ini,” cetusnya. “Saya ikuti saja pendapat masyarakat karena memang itu hak mereka. Jangan lah dulu beraktivitas membangun sebelum selesaikan bayar lahan, itu kan menyengsarakan masyarakat namanya,” imbuhnya.

Terkait besaran ganti rugi, dibeberkan bahwa harga yang dibayarkan oleh pemerintah bervariasi tergantung zona. Untuk zona I dibayarkan dengan harga Rp. 35 juta per are, ada juga yang Rp. 20 juta lebih dan ada yang Rp. 17,5 juta per are.

Sementara Kepala Desa Bukit Tinggi, Ahmad Muttakin yang ditemui di ruang kerjanya waktu lalu mengatakan, alasan keterlambatan ini juga disebabkan kontrak MoU antara Bupati dengan BWS tahun 2018.

“Tapi karena di administrasi BPN terutama saat itu  belum ada pengukuran, sementara masyarakat sudah membuat sporadik. Jadi di sinilah letak kesalahan semuanya. Seharusnya pengukuran dulu baru masyarakat membuat sporadik untuk mengetahui luasan yang lahan yang akan digunakan untuk bendungan ini,” bebernya. (RD)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.