Header Ads

ads header

Pimpin Rakor, Gubernur Minta Komitmen OPD Percepat Industrialisasi di NTB



Seputarlombok.com | Mataram – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua Dekranasda NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE, M.Sc, memimpin rapat koordinasi dengan seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB, terkait percepatan progres program industrialisasi. Kegiatan berlangsung di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (15/10/2019).

Dalam Rakor tersebut, selain untuk melakukan evaluasi progres sejauh peningkatan industrialisasi di NTB. Dari awalnya penghasil dan penjual bahan baku seperti Jagung dan Daging. Setelah adanya industrialiasasi ini NTB harus berubah, dari saat sebagai penjual bahan baku berpindah ke pengolah.

Untuk melakukan hal itu, gubernur menegaskan pemerintah butuh Investor yang akan melakukan investasi untuk membangun Pabrik-pabrik pengolahan di NTB.

Pemerintah berkomitmen membantu dan mempermudah investasi di NTB. Khususnya untuk program industrialisasi seperti pembangunan Smelter di Sumbawa, Pabrik Essence Oil di Bima dan KLU, pabrik pakan dan pabrik-pabrik pengolahan bahan baku lainnya di NTB.

Untuk itu, gubernur meminta ketegasan dan komitmen dari semua Kepala OPD untuk berkontribusi dalam membangun industrialisasi di NTB. Menurutnya, makna industrialisasi tidak harus pada pabrik dengan skala besar. Namun skala kecil yang memungkinkan IKM di NTB mampu mengolah bahan baku yang dihasilkan sendiri dengan teknologi permesinan sederhana.

Ia meminta Kepala OPD untuk lebih fokus pada satu atau dua jenis industrialisasi saja. Namun hasilnya nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di NTB. “Tidak perlu banyak cukup satu, namun fokus tapi ada hasil dan dampaknya bisa dirasakan,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan bahwa peningkatan sumber daya manusia menjadi hal mendasar dan sangat penting untuk dilakukan. Dengan demikian masyarakat NTB akan siap untuk menyambut pembangunan industrialisasi skala besar, seperti pembangunan smelter dengan industri turunannya, pabrik pengolahan pakan, pengolahan daging dan pabrik pengolahan sampah. Agar masyarakat NTB tidak menjadi penonton di tanah sendiri.

Terkait dengan kewenangan pengembangan dan perizinan Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Kabupaten/kota, Bang Zul meminta kepala OPD terkait untuk intens melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas perindustrian dan perizinan di Kabupaten/kota. Hal ini untuk memastikan percepatan dalam proses perizinan kepada IKM untuk percepatan industrialisasi di NTB.

Selain itu, dengan adanya jalinan komunikasi baik antar Kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi juga bisa melakukan pemetaan terhadap apa yang bisa diintervensi untuk percepatan industrialisasi di wilayah mereka masing-masing.

“Kita bangun komunikasi dan koordinasi untuk mensosialisasikan hal-hal strategis yang bisa kita lakukan untuk percepat industrialisasi di wilayah mereka masing-masing,” pungkasnya. (SL/tf)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.