Header Ads

ads header

Suasana Tegang Warnai Laporan Tim Perumus Tatib Dewan Loteng

SeputarLombok.com|Lombok Tengah – Suasana tegang menyelimuti proses sidang paripurna DPRD Loteng dengan agenda laporan tim perumus tata tertib dewan.

Pasalnya, pada saat pembacaan laporan yang dilakukan oleh ketua tim perumus, Suhaimi, SH, dirinya mengumumkan adanya beberapa perubahan tatib yang bentuknya sangat krusial. Termasuk mengenai aturan pimpinan sidang pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bisa diganti apabila pimpinan AKD saat itu berhalangan hadir.

“Untuk menghindari tindakan terselubung pimpinan AKD, maka ayat (Dalam Tatib-Red) ini harus diadakan,” tegasnya.

Ayat dimaksud adalah ayat (2) pada Pasal 111 tentang pelaksanaan rapat AKD. Hal itu, lanjut dia untuk mengantisipasi gagalnya pelaksanaan rapat AKD yang disebabkan oleh ketidak hadiran Pimpinan AKD.

Sementara bunyi ayat dimaksud adalah (2) : Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD dipimpin oleh Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, dan apabila Pimpinan Kelengkapan DPRD berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Selain penambahan ayat tersebut, tim perumus Tatib Dewan juga melakukan perombakan terhadap beberapa aturan pada Tatib sebelumnya, antara lain seperti pada pasal 21 terkait dengan hasil pemeriksaan BPK yang dirombak dengan ayat lainnya.

Selain itu pada pasal 24 ayat (3), dilakukan perbaikan sehingga berbunyi Anggota panitia pemilihan terdiri atas unsur-unsur Fraksi dengan komposisi sebagai berikut: a. Fraksi yang beranggotakan 6 sampai 7 orang mengutus 2 orang, b. Fraksi yang beranggotakan kurang dari 6 mengutus 1 orang.

Pada pengaturan masalah Badan Musyawarah yang tertuang dalam  pasal 57 ayat (1) juga mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi menjadi: (3) Anggota Badan Musyawarah paling banyak ½ dari jumlah anggota DPRD beradasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi dengan komposisi, s. Fraksi beranggotakan 7 orang mengutus 3 orang, b. Fraksi beranggotakan 4 sampai 6 orang mengutus 2 orang, c. 4 Orang pimpinan.

Selain itu, beberapa ayat yang dirombak lebih khusus mengenai komposisi anggota Fraksi yang akan ikut membahas dalam beberapa perkara seperti Banggar, Banmus, Badan Kehormatan dan lainnya antara lain Pasal 65 ayat (1) mengenai Badan Anggaran, Pasal 67 ayat (5) mengenai BK, dan Pasal 77 ayat (1) mengenai Pansus.

Menurut pantauan media ini, salah satu yang membuat suasana menjadi tegang adalah penyampaian Ketua Tim Perumus mengenai Pasal 65 ayat (1) mengenai komposisi anggota Fraksi pengisi Banggar.

“Interupsi pimpinan, saya ingin mempertegas mengenai komposisi anggota Fraksi di Banggar yang sejatinya sepertinya tidak sesuai dengan hasil pembahasan tim perumus,” celetuk Muhalip dari Fraksi Gerindra usai Suhaimi turun mimbar.

Setelah diberikan kesempatan, Muhalip menyatakan bahwa komposisi anggota Fraksi di Banggar itu tidak sesuai dengan usulan dari Fraksi Gerindra sendiri.

Usulan Gerindra, lanjut Muhalip bahwa untuk Banggar, komposisi untuk Fraksi beranggotakan 7 orang mengutus 4 orang. Tetapi justru yang disampaikan oleh Ketua Tim Perumus justru 3 orang.

“Dan Fraksi Gerindra seperti tidak diberikan kesempatan untuk membahas kembali hasil tim perumus itu di internal Fraksi. Kami dari Gerindra meminta kesempatan itu untuk kami bahas kembali di internal Fraksi,” katanya melanjutkan.

Interupsi Muhalip ini justru dijawab oleh Fraksi PKS, Supli, S.H yang menyatakan bahwa Fraksi Gerindra tidak berkoordinasi internal selama pembahasan Tatib oleh Perumus. Sebab, lanjut Supli, sebelum Tatib itu diselesaikan, masing-masing Fraksi sudah diberikan kesempatan untuk debatable pada waktu pembahasan masih berlangsung.

Tidak hanya Supli, lontaran senada disampaikan oleh Hj. Nurul Adha dari PKB dan HL Arif Rahman Hakim dari PBB yang mencoba mengambil jalan tengah. Saat itu, hujan interupsi dari sejumlah Fraksi di DPRD Lombok Tengah terus terjadi dengan memberikan penjelasan masing-masing.

Pimpinan Sidang saat itu, M. Tauhid yang juga berasal dari Fraksi Gerindra akhirnya mengambil inisiatif memberikan kesempatan menjawab kepada Ketua Tim Perumus, Suhaimi, SH untuk memberikan penjelasan kepada Fraksi Gerindra mengenai permasalahan yang terjadi.

“Pada saat itu, sudah diberikan kesempatan kepada semua Fraksi untuk kita sama-sama membahas mengenai pasal demi pasal. Dan hasil keputusan akhir ini merupakan keputusan bersama, jadi tidak benar jika salah satu Fraksi tidak diberikan kesempatan untuk mengoreksi dan memberikan usul,” jawab Suhaimi dalam kesempatan menjawabnya.

Meskipun pada akhirnya Muhalip dari Gerindra masih mencoba melakukan interupsi, tetapi pimpinan sidang mengambil keputusan untuk menutup sidang karena merasa jika penjelasan Ketua Tim Perumus sudah berlandaskan aturan yang ada.

“Dan Tatib ini juga masih akan kita ajukan ke Gubernur-an untuk disetujui, ini belum final, nanti kalau memang dirasa ada yang tidak benar, pasti akan dikoreksi dan dikembalikan untuk kita perbaiki. Jadi mohon tenang dan rapat kali ini ditutup,” tutupnya sambil mengetok palu kehormatan pimpinan dewan. (fiq)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.