Header Ads

ads header

Gini Ratio Kabupaten Lobar Paling Rendah di NTB



Seputarlombok.com | Lombok Barat -  Gini Ratio (Ketimpangan Pendapatan) di Kabupaten Lombok Barat selalu lebih rendah dari Provinsi NTB dan dari 10 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi NTB. Sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2018 terjadi perubahan pada angka gini ratio di Provinsi NTB termasuk di Kabupaten Lombok Barat. Gini ratio.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Barat Dr. H Baehaqi menjelaskan, gini ratio Kabupaten Lombok Barat selalu lebih rendah dibandingkan Provinsi NTB sejak tahun 2015 sampai tahun 2017.

Pada tahun 2018 ketimpangan Provinsi NTB tercatat 0,372 lebih tinggi 0,087 poin dibandingkan Kabupaten Lombok Barat (0,285)." Gini Ratio atau ketimpangan di Kabupaten Lombok Barat paling rendah di NTB, dan dari gini ratio provinsi NTB," kata Baehaqi saat ditemui kemarin.

Berdasarkan gini ratio tersebut maka Kabupaten Lombok Barat dan Provinsi NTB termasuk dalam kelompok ketimpangan sedang. Gini ratio ProvinsibNusa Tenggara Barat sejak tahun 2015 mengalami peningkatan hingga tahun 2018. Kondisi ini menandakan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin tidak merata.

Dari data gini ratio tahun 2018, Lombok Barat berada pada urutan paling rendah dengan angka 0,285. Dompu 0.304 Lombok Utara,0.308. Lombok Tengah, 0.332. Lombok Timur, 0.364. Sumbawa, 0.364. Sumbawa Barat,0.366, Provinsi NTB,0.372, Bima,0.382 Kota Mataram,0.399 dan paling tinggi Kota Bima,0.426.

Indikator yang menyebabkan rendahnya ketimpangan di Kabupaten Lombok Barat ini tidak terlepas dari kebijakan yang diberlakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat." Saya sebagai masyarakat Lobar bangga, terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati H Fauzan Khalid dan Hj Sumiatun, karena kebijakan yang diberlakukan membuat pemerataan pendapatan di Lobar semakin baik," tegasnya.

Dari data yang sudah dirilis oleh BPS pada tahun 2019 ini, salah satu indikator pembangunan di Kabupaten Lombok Barat adalah menurunkan angka gini ratio, dari angka 0.324 sekarang ini  menjadi 0.285. dengan angka ini artinya Pembangunan di Lobar dibawah kepemimpinan Bupati Fauzan dan wakil Bupati  Hj Sumiatun, tumbuh secara inklusif, artinya pertumbuhan ekonomi berpihak masyarakat-masyarakat kecil yang ada di Lobar. Kenapa menjadi inklusif karena selama kepemimpinan Bupati Fauzan baik dari priode pertama dan kedua dimana pada periode kedua ini Bupati Lombok Barat memiliki kebijakan yang tidak dimiliki kepala daerah lain, salah satunya  mendorong masyarakat yang bekerja disektor pertanian, yaitu para buruh  untuk keluar sektor pertanian, dengan disiapkan sektor ril." Beliau Bupati juga menyiapkan kebijakan produk hukum untuk manfaatkan produk lokal," ujarnya.

Sehingga mereka yang keluar dari buruh tani, masuk ke sektor riel, maka ketika mereka menghasilkan produk, maka produk yang mereka hasilkan bisa dimanfaatkan dan di akomodir oleh pemerintah daerah melalui kebijakan yang sudah dilakukan.

Salah satunya seperti produk garam, gula aren dan produk  lainnya, dimana Bupati Lombok Barat sudah mengeluarkan kebijakan agar semua ASN, dan kantor yang ada di Kabupaten Lombok Barat menggunakan produk lokal masyarakat. Termasuk juga untuk produk yang lainnya seperti produk makan minum dan yang lainnya.

Kebijakan yang kedua yang membantu gini ratio Lobar rendah, yaitu berkaitan dengan kebijakan dalam pembangunan infrastruktur di Lobar, dimana sekarang ini Pemkab Lobar sedang berupaya melarikan perbaikan infrastruktur berupa jalan, agar mempermudah alur distribusi dan keluar masuk produk yang dihasilkan oleh masyarakat." Pembangunan infrastruktur yang  merata memberikan kemudahan akses," tegasnya.

Sedangkan kebijakan yang ketiga, yaitu pemkab Lobar memberlakukan kebijakan mengutamakan penggunaan produk lokal dan pemberian bantuan pasca panen bagi masyarakat dan para petani di Lobar. " Inilah yang menjadikan pertumbuhan di Lobar inklusif yang dibuktikan dengan  gini ratio tambah kecil, pengangguran tambah kecil, kemiskinan tambah kecil. 

Hal ini lanjut Baihaqi menjadi salah satu indikator juga sehingga Kabupaten Lombok Barat bisa keluar dari daerah 3T. Tertinggal, Terluar dan terbelakang." Saya tegaskan saat ini Kabupaten Lombok Barat sudah keluar dari katagori 3T, " imbuhnya (SL/Tf)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.