Header Ads

ads header

Masa bakti DPRD Lombok Barat 2014-2019, Torehkan Seabrek Prestasi


seputarlombok.com | Lombok Barat - Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019 resmi berakhir hari ini 14 Agustus 2019. Selama lima tahun menjabat, Anggota DPRD memiliki peran sangat penting dalam pembangunan daerah, sesuai dengan tugas utama legislatif yaitu budgeting ( Penganggaran).

Fungsi Legislasi (membentuk peraturan daerah), dan mengawasi kebijakan-kebijakan pembangunan. Di dalam masa kerja Anggota DPRD periode 2014-2019 sudah banyak diberikan kepada DPRD dan Pemerintah Darta Kabupaten Lombok Barat (ekskutif).
Kinerja anggota DPRD, tentunya bisa diukur dari produk hukum yang bisa dihasilkan selama lima tahun duduk di kursi parlemen Giri Menang. Selama lima tahun, DPRD Kabupaten Lombok Barat terbilang sangat produktif dalam menghasilkan produk hukum untuk Kabupaten Lombok Barat, dalamw bentuk Peraturan Daerah (Perda). inisatif DPRD Lobar. Keberhasilan DPRD itu tidak bisa terlihat seperti fisik, tetapi bKeberhasilan DPRD itu dilihat dari produk hukum dilahirkan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pembangunan terarah kepada kepentingan masyarakat.

"Selama lima tahun banyaknya produk hukum yang sudah dihasilkan oleh DPRD Lobar," ujar Ketua DPRD Lobar Imam Kafali.

Ada sekitar 25 Perda yang berhasil ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Lombok Barat selama periode 2014-2019. Beberapa perda tersebut seperti Perda Sistem Pelayanan Publik,  Perda Ketahanan Keluarga, Retribusi Rumah Kontrak dan Rumah Kos,  Perubahan Peraturan Dprd Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD, Pariwisata, Penanggulangan Kemiskinan, Ketertiban Umum, Investasi Dan dan Tenaga Kerja,  Sertifikasi Halal, Keterbukaan Informasi Publik.

Selanjutnya ada perda tentang Rancangan Peraturan DPRD tentang  Kode Etik Dan Tata Beracara DPRD, Perda Pengeloaan Zakat, Kerjasama Daerah, Penghapusan Perda,  Perlindungan Petani.16.

Selain itu, Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin, Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota, Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa,  Pembangunan Dan Pemberdayaan Pemuda, Perda tentang bKerjasama Daerah, Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, Pendewasaan Usia Pernikahan,  Ketahanan Pangan dan perda ke 25 tentang Inovasi Daerah.

"Diakhir masa jabatan anggota DPRD Lobar bisa menetapkan lima perda insiatif," tegasnya.

DPRD Terproduktif Hasilkan Perda
Selama periode 2014-2019 DPRD Kabupaten Lombok dua kali mengalami pergantian ketua, dari tahun 2014 sampai pertengahan tahun 2018, unsur pimpinan DPRD Lobar. Ketua DPRD Lobar Hj Sumiatun, kepemimpinan Hj Sumiatun menjadi catatan sejarah di DPRD Lobar, karena untuk kali pertamanya ketua DPRD Lobar dari kalangan perempuan. Namun pada April 2018, terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Lobar dari Hj Sumiatun ke Imam Kafali. PAW dilakukan karena Hj Sumiatun maju sebagai Calon Wakil Bupati dan terpilih sebagai wakil bupati dalam Pilkada Lobar tahun 2018.

Pada tahun 2016, DPRD Lobar mendapatkan penghargaan DPRD Terproduktif se-Provisi NTB dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda). Penghargaan diberikan oleh Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI). Dimana pada tahun ini, DPRD Kabupaten Lombok Barat berhasil menetapkan 16 Perda yang terdiri dari delapan perda inisiatif dan delapan Perda yang diajukan oleh ekskutif.

"Penghargaan sebagai DPRD Lobar berprestasi sudah kita dapatkan juga pada tahun 2016," ujarnya.

Total produksi hukum yang dihasilkan selama lima tahun sebanyak 64 produk hukum (Perda). Perda inisiatif hasil dihasilkan dari hasil kinerja DPRD Lobar sebanyak 25 Perda. Sedangkan perda yang ditetapkan dari yang diajukan ekskutif sebanyak 39 Perda. Untuk semua anggota DPRD Lobar yang baru, ia berharap agar semua anggota bisa menjaga kekompakan, dan memantapkan niat pengabdian kepada masyarakat Lobar.

Mari jaga kekompakan dan mantapkan niat untuk menjadi wakil rakyat yang siap membela rakyat dengan tekad membangun Lombok Barat 5 tahun ke depan," tutupnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Lobar H.M Nursaid menambahkan, DPRD dalam menjalankan tupoksi pembentukan peraturan daerah.Telah cukup banyak perda-perda dilahirkan selama kurun waktu lima tahun dimana regulasi yang dibentuk itu lebih mengutamakan kepentinganmasyarakat sehingga bisa memberikanrl rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas ekonomi.

"Tolak ukur pembentukan  Perda jangan dilihat seberapa banyak dibentuk, namun harus dibalik seberapa berkual-itasnya perda dibentuk tersebut," tandasnya.(Rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.