Header Ads

ads header

Gerindra Tidak Ingin Ada Kubu-kubuan di DPRD Lobar


Seputarlombok.com | LOMBOK BARAT- Sudah satu pekan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat resmi dilantik, saatnya ini para wakil rakyat sedang bekerja pembahasan Tata Tertib yang dibahas dalam para Panitia Khusus (Pansus) yang sudah dibentuk oleh DPRD Kabupaten Lombok Barat.

Pada pembahasan Tatib ini, pokok pembahasannya yaitu tentang tata tertib di DPRD Lobar, misalnya tentang aturan yang mengatur tentang peran dan tugas DPRD Lobar. Aturan tentang fraksi, Fraksi gabungan, pembentukan komisi-komisi hingga siapa-siapa yang nantinya akan diutus dalam pembahasan anggota dan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Lobar.

Sebelum pembentukan AKD, dewan, sejumlah informasi beredar kalau kursi pimpinan AKD di DPRD Lobar sudah dibagi-bagi yang dikhususkan untuk partai koalisi pendukung Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat pada pilkada 2018 lalu. Terhadap adanya informasi ini, Ketua DPRD Lobar sementara Hj Nurhidayah mengatakan, pihaknya tidak menginginkan adanya kubu-kubuan di DPRD Kabupaten Lombok Barat." Tidak perlu ada kubu-kubuan di pemerintahan ini," kata Hj Dayah.

Apalagi dalam pemerintahan sekarang ini, kalaupun muncul informasi Partai Gerindra tidak akan diberikan jatah kursi untuk pimpinan AKD. Menurut Dayah partai Gerindra sudah berada pada posisi Ketua DPR. Jadi pandangan Gerindra justru ingin memberi kesempatan bagi fraksi-fraksi yang lain khususnya yang tidak  memiliki pimpinan dewan untuk menempati posisi pimpinan AKD  untuk keadilan dan kebersamaan. " Gerindra sadar betul, keharmonisan dalam pemerintahan itu harus di pupuk dan di jaga, karena ini Kabupaten bukan Negara," ungkapnya.

Dengan posisi Ketua Dewan itu sudah melampaui semua AKD di DPRD Lobar, Lagipula koalisi  Sopoq Angen itu sudah lewat, Gerindra lebih memilih melangkah maju daripada menengok ke belakang. Seperti yang dikatakan oleh anggota DPRD Lobar yang juga pendukung Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat H Ahmad Zaenuri mengatakan Dari hasil rapat internal yang sudah dilakukan oleh partai pengusung pasangan "Zaitun" beberapa alat kelengkapan dewan yang ada di DPRD Lobar akan diisi oleh anggota DPRD dari partai pengusung. Dimana jatah pimpinan sudah dibagi, dan para anggota DPRD Lobar ini juga sudah menerima keputusan dari ketua partai mereka masing-masing. Hasil rapat internal, jatah kursi pimpinan untuk AKD DPRD Lobar untuk pimpinan Komisi-komisi di DPRD Lobar yaitu, Partai Golkar. Partai PPP. Partai PKS dan partai  Berkarya." Semua  partai pendukungbini kita berikan kesempatan mengisi kursi pimpinan komisi," tegasnya.

Begitu juga untuk AKD yang lainnya, seperti Ketua Badan Legislasi diberikan kepada Partai PAN. Kemudian Ketua Badan Kehormatan (BK) diberikan kepada Partai PDI-P. Kalau Badan Musyawarah dan Badan Anggaran, sifatnya ex Officio masuk unsur pimpinan yang empat." Kita sudah solid dan akan memperjuangkan hasil kesepakatan ini, dalam rapat Tata Tertib DPRD Lobar," tegas politisi PKPI ini.

Melihat dari jumlah ini, ada dua partai besar yang tidak kebagian kursi pimpinan AKD, yaitu partai Gerindra dengan jumlah kursi lima dan partai PKB dengan jumlah kursi empat.Terhadap koalisi ini, akan memudahkan ekskutif dalam menjalankan roda pemerintahan, karena didukung suara legislatif yang dimana tujuannya sama-sama ingin membuang dan mensejahterakan masyarakat Lombok Barat." Niat hajat kita sama untuk memajukan masyarakat Lombok Barat," tegasnya.(SL/rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.