Header Ads

ads header

DPRD Terproduktif Hasilkan Perda Selama periode 2014-2019


Seputarlombok.com | Lombok Barat -DPRD Kabupaten Lombok Barat dua kali mengalami pergantian ketua, dari tahun 2014 sampai pertengahan tahun 2018, unsur pimpinan DPRD Lobar. Ketua DPRD Lobar Hj Sumiatun, kepemimpinan Hj Sumiatun menjadi catatan sejarah di DPRD Lobar, karena untuk kali pertamanya ketua DPRD Lobar dari kalangan perempuan. Namun pada April 2018, terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Lobar dari Hj Sumiatun ke Imam Kafali. PAW dilakukan karena Hj Sumiatun maju sebagai Calon Wakil Bupati dan terpilih sebagai wakil bupati dalam Pilkada Lobar tahun 2018.

Pada tahun 2016, DPRD Lobar mendapatkan penghargaan DPRD Terproduktif se-Provisi NTB dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda). Penghargaan diberikan oleh Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI). Dimana pada tahun ini, DPRD Kabupaten Lombok Barat berhasil menetapkan 16 Perda yang terdiri dari delapan perda inisiatif dan delapan Perda yang diajukan oleh ekskutif." Penghargaan sebagai DPRD Lobar berprestasi sudah kita dapatkan juga pada tahun 2016," ujarnya.

Total produksi hukum yang dihasilkan selama lima tahun sebanyak 64 produk hukum (Perda). Perda inisiatif hasil dihasilkan dari hasil kinerja DPRD Lobar sebanyak 25 Perda. Sedangkan perda yang ditetapkan dari yang diajukan ekskutif sebanyak 39 Perda. Untuk semua anggota DPRD Lobar yang baru, ia berharap agar semua anggota bisa menjaga kekompakan, dan memantapkan niat pengabdian kepada masyarakat Lobar." Mari jaga kekompakan dan mantapkan niat untuk menjadi wakil rakyat yang siap membela rakyat dengan tekad membangun Lombok Barat 5 tahun ke depan," tegasnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Lobar H.M Nursaid menambahkannya, DPRD dalam menjalankan tupoksi pembentukan peraturan daerah.Telah cukup banyak perda-perda dilahirkan selama kurun waktu lima tahun dimana regulasi yang dibentuk itu lebih mengutamakan kepentinganmasyarakat sehingga bisa memberikanrl rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas ekonomi." Tolak ukur pembentukan  Perda jangan dilihat seberapa banyak dibentuk, namun harus dibalik seberapa berkual-itasnya perda dibentuk tersebut," katanya.

Sebab, jika mengacu pada aturan satu perda itu minimal dua bulan, kalau dihitung menyele- saikan 12 perda selama setahun maka itu sudah bagus. Dengan catatan kualitas perda itu bisa memberikan kepastian hukum,jaminan kepada masyarakat dan peningkatan ekonomi.

Selama 5 tahun menjabat, Nursa'id banyak kekurangan yang tentunya terjadi, namun untuk urusan kesejahteraan, pihaknya selalu menelepon kepentingan masyarakat. Misalnya dalam penetapan target PAD, pihaknya selalu mengusung agar APBD Lobar selalu mengedepankan kebutuhan rakyat. 

Meskipun memang dalam setiap pembahasan ada kenaikan dan penurunan.

" Ibarat air laut ada pasang surutnya dalam penetapan APBD," ujarnya.

Pihaknya mengucapkan selamat kepada anggota DPRD Lobar yang akan dilantik hari ini, ia berpesan agar DPRD Lobar yang baru semakin perhatian kepada pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat dan sektor pertanian, karena dua hal e adalah lokomotif untuk peningkatan PAD Kabupaten Lombok Barat.

" Selamat bertugas para  anggota DPRD Lobar yang terpilih, mudah-mudahan bisa menjalankan tugas sesuai tupoksi dan mengedepankan kepentingan masyarakat Lobar," ujarnya.(SL/rd)

No comments

Powered by Blogger.