Header Ads

ads header

DPRD Lobar 2014-2019 Berprestasi"


Seputarlombok.com | Lombok Barat - Masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019 resmi berakhir hari ini 14 Agustus 2019. Selama lima tahun menjabat, Anggota DPRD memiliki peran sangat penting dalam pembangunan daerah, sesuai dengan dengan  tugas utama legislatif yaitu budgeting ( Penganggaran). Fungsi Legislasi (membentuk peraturan daerah), dan mengawasi kebijakan-kebijakan pembangunan. Di dalam masa kerja Anggota DPRD periode 2014-2019 sudah banyak diberikan kepada DPRD dan Pemerintah Darta Kabupaten Lombok Barat (ekskutif).

Kinerja anggota DPRD, tentunya bisa diukur dari produk hukum yang bisa dihasilkan selama lima duduk di kursi parlemen Giri Menang. Selama lima tahun, DPRD Kabupaten Lombok Barat terbilang sangat produktif dalam menghasilkan produk hukum untuk Kabupaten Lombok Barat, dalamw bentuk Peraturan Daerah (Perda). inisatif DPRD Lobar. Keberhasilan DPRD itu tidak bisa terlihat seperti fisik, tetapi bKeberhasilan DPRD itu dilihat dari produk hukum dilahirkan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pembangunan terarah kepada kepentingan masyarakat." Selama lima tahun banyaknya produk hukum yang sudah dihasilkan oleh DPRD Lobar," ujar Ketua DPRD Lobar Imam Kafali.

Ada sekitar 25 Perda yang berhasil ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Lombok Barat selama periode 2014-2019. Beberapa perda tersebut yaitu. 1 Perda Sistem Pelayanan Publik. 2 Perda Ketahanan Keluarga.3 Retribusi Rumah Kontrak dan Rumah Kos.4 Perubahan Peraturan Dprd Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD. 5.Pariwisata 6.Penanggulangan Kemiskinan 7.Ketertiban Umum.8 Investasi Dan dan Tenaga Kerja 9. Sertifikasi Halal10. Keterbukaan Informasi Publik.

Selanjutnya ada perda tentang Rancangan Peraturan Dprd Ttg Kode Etik Dan Tata Beracara DPRD. 12 Perda b Pengeloaan Zakat.13. Kerjasama Daerah.14.Penghapusan Perda 15. Perlindungan Petani.16. Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin.17. Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan 18. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota.19.Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa. 20 Pembangunan Dan Pemberdayaan Pemuda. 21 Perda tentang bKerjasama Daerah.22Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan 23.Pendewasaan Usia Pernikahan. 24 Ketahanan Pangan dan perda ke 25 tentang Inovasi Daerah." Diakhir masa jabatan anggota DPRD Lobar bisa menetapkan lima perda insiatif," tegasnya.(Rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.