Header Ads

ads header

Dewan Fraksi Golkar Siap Dorong Wujudkan Kontribusi Sektor Pertanian Berkelanjutan


seputarlombok.com | Lombok Barat - Duduk sebagai legislator sejatinya tidak terlepas dari Visi Misi yang taat pada amanah, dimana maknanya adalah harus menjadi anggota Dewan yang bekerja secara maksimal dan berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, harus tetap berkomunikasi dengan konstituen yang telah mempercayakan dan memberikan mandat kepada kita sebagai wakil mereka di lembaga yang terhormat ini.

Hal tersebut dikemukakan anggota DPRD Dapil  lV Narmada Lingsar  H. Jumahir saat ditemui media ini Senin, 19/08 di hari ke tiga mengantor setelah resmi dilantik.

Beberapa hal untuk mewujudkan itu lanjut H. Jumahir, hal hal yang berbeda beda terhadap pengalaman maupun pada tingkat pendidikan kita agar dapat menyesuaikan diri pribadi, sehingga setelah duduk di Dewan ini, agar bisa meningkatkan dan kedewasaan diri. Sebab hal lain yang harus dicermati, legislator itu sedang berhadapan dengan berbagai peran dan fungsi terhadap mengatasi berbagai setiap masalah yang dihadapi masyarakat.

"Kita harus pro aktif dalam menengahi persoalan masyarakat," ajaknya.

Untuk memfasilitasi permasalahan yang dihadapi, legislator sebagai corong masyarakat agar dapat mengambil sikap dalam rangka menyuarakan ke penentu kebijakan, seperti itulah hal yang bisa mendorong sebagai Misi kita di dewan.

"Intinya, kami sebagai konstituen masyarakat harus bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat," tegasnya.

Salah satu untuk mewujudkan kontribusi  kita dari salah satu sektor pertanian terang dia, dominasi penduduk maupun dominasi program pemerintah masih menitik beratkan pada sektor pertanian. Artinya hampir 60 persen dari penduduk Lombok Barat masih bergantung pada penghidupannya di sektor pertanian, sehingga dengan demikian maka, didalam RPJMD juga titik tekannya masih untuk menjaga stabilitas pangan. Karena memang, di sektor pertanian terutama sekali pada sektor pangannya masih menitikberatkan kebutuhan besar masyarakat. Sehingga ini salah satu indikator keberhasilan pemerintah yang sudah berperan secara maksimal.

Secara keberlanjutan kata dia, peran dan fungsi sebagai wakil rakyat, harus segera koordinasi dengan pemerintah daerah tentang kawasan sawah baku. Dalam hal ini, berapa luasan lahan yang harus  diamankan untuk menjaga stabilitas pangan di kabupaten Lombok Barat, sebab kalau tidak ada perencanaan, tentu pasti akan kesulitan mengamankan pangan ini.

"Harus ada keberlanjutan, mengingat baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah menekan bagaimana para petani kita mampu berswasembada," jelasnya.

Terkait dengan keberadaan lahan penyangga pangan, pihaknya akan coba berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Paling tidak lahan dibuatkan pemetaan zonasi atau yang diatur dalam Tata Ruang di masing masing wilayah itu harus jelas, sehingga mana peruntukan yang dimungkinkan untuk pengembangan perumahan itu bisa terjaga keamanan pangannya, katanya.

Menyangkut kawasan tunggal kendali Mataram Metro yaitu daerah daerah yang berbatasan dengan kota Mataram. Kawasan dimaksud untuk menunjang ketersedian untuk pengembangan tempat tinggal sebesear 10 persennya.
Menurutnya, berdasarkan syarat  kajian teknis itu adalah kawasan atau lahan yang dibolehkan yakni kawasan yang tingkat produktivitasnya rendah seperti lahan kebun dan bukan lahan irigasi yang berproduktif.

Diakuinya, perihal perumahan ini juga salah satu program pusat yang menyiapkan rumah murah bagi masyarakat. Tapi diharapkan lokasi pengembangan permukiman ini harus tepat sasaran yang sifatnya normatif. Harus dijabarkan dalam bentuk Tata Ruang. Sebab kawasan seperti apa dulu yang dibolehkan untuk permukiman ini, yang kebunkah atau yang memang tanah sawah produktif.

"Kalau ini tidak jelas, justru pengembang ini akan menjadi semaunya," pungkasnya.(Rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.