Header Ads

ads header

Dewan Minta Ekskutif Akomodir Semua P3K Lobar


seputarlombok.com | GIRI MENANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat meminta kepada ekskutif untuk mengakomodir semua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) Kabupaten Lombok yang sudah dinyatakan lulus passing grade.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Lobar H.Sulhan Mukhlis saat ditemui kemarin, ia menjelaskan kebijakan ekksutif yang berencana mengangkat sebagian dari pegawai P3K sebanyak 126 orang yang sudah dinyatakan lulus passing grade, ditolak oleh kalangan legislatif. Karena menurutnya Pemda Lobar harus menerima dan mengangkat semua pegawai P3K yang sudah dinyatakan lulus.'' Pemda harus mengangkat semua, jangan setengah-setengah,'' kata Sulhan.

Tidak ada lasan bagi pemerintah untuk tidak menerima semuanya, kalau alasannya kekuranngan uang, Pemda Lobar memiliki banyak anggaran yang dimanfaatkan untuk membayar gaji para pegawai tersebut. Ia mengakui memang saat ini Pemda Lobar belum menganggarkan anggaran untuk pembayaran gaji para pegawai tersebut. Tetapi Pemda Lobar masih bisa memanfaatkan dana tak terduga yang dimiliki oleh Pemda Lobar yang jumlahnya sekitar Rp 3 miliar.'' Pemda bisa menggunakan dana tak terduga itu,'' kata Sulhan.

Tidak ada salahnya Pemda menggunakan dana tesebut, karena dan siaga tersebut bukan hanya diperuntukan untuk siaga bencana, tetapi bisa juga dimanfaatkan untuk keperluan jika ada kebijakan yang sifatnya mendadak dari pemerintah pusat.'' Kalau ada kebijakan dari pusat yang belum dianggarkan Pemda, bisa menggunakan dan siaga,'' katanya.

Nanti kalau anggaran tersebut tidak cukup bisa dianggarkan lagi dalam ABPB perubahan, begitu juga jika misalnya  anggaran tersebut sudah habis, bisa juga dianggarkan kembali dalam APBD perubahan.'' Kalau sudah habis, nanti dianggarkan lagi di APBD perubahan,'' ujarnya.

Sebelumnya Sekda Kabupaten Lobar H.M Taufiq  menjelaskan keberadaan pegawai P3K ini sudah diserahkan kepada Pemda oleh Pemerintah Pusat. Kebutuhan terhadap pegawai P3K ini tergantung daerah.'' Sekarang kita sedang menghitung dari 126 itu, kemampuan keuangan kita berapa?,'' ujarnya.

Karena semua pembayaran gaji pegawai ini diserahkan kepada pemerintah daerah, sedangkan saat ini masih proses hitung, jangan sampai nanti dari 126 orang yang lulus semuanya diterima, dan ternyata uang untuk pembayaran gajinya tidak ada, lalu gajinya darimana carikan.

Saat ini Pemda sedang menghitung, apakah nanti dari 126 tersebut yang akan terima atau luluskan,  seperti Kabupaten Kota yang lain, masih dicarikan jalan keluarnya.'' Semua kembali ke daerah, kalau banyak uang silahkan terima banyak, kalau tidak ada uang sedikit yang diterima,'' katanya.

Memang jika diterima sebagian, akan menjadi masalah, karena semua peserta sudah memenuhi passing grade, tetapi disatu sisi Pemda tidak ada anggaran untuk menggaji mereka semua. Kecuali misalnya ada anggaran dari pusat yang dialokasi kepada mereka untuk membayar gaji mereka.'' Kalau ada anggaran dari pusat, kita terima, tetapi kalau tidak ada tidak bisa,'' jelasnya.(hd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.