Header Ads

ads header

Setelah Disoal Dewan, Ini Jawaban Eksekutif Terkait Ranperda Pelaksanaan APBD Tahun 2018

SeputarLombok.com|Lombok Tengah - Setelah pada sidang sebelumnya, pihak eksekutif mendapat cecaran berupa kritik hingga saran dari semua fraksi, pada sidang lanjutan ini, pihak eksekutif memberikan tanggapan.

Tanggapan itu langsung disampaikan oleh Wakil Bupati Loteng, HL Pathul Bahri di hadapan para wakil rakyat pada sidang paripurna ke 15 pada Kamis (13/6).

Pada sidang yang digelar di Ruang Sidang Utama itu, Pathul menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh fraksi yang telah mengapresiasi prestasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke 7 kalinya. 

“Opini WTP ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan Pemda telah dilaksanakan dengan baik dan penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi sebagaimana pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2018, kami akan memberikan penjelasan sesuai penyampaian fraksi,” katanya.

Untuk fraksi Golkar, Wabup menjawab terkait dengan salah satu komponen PAD, yakni pendapatan retribusi yang capaian realisasinya hanya mencapai 59,02 persen. Hal ini disebabkan rendahnya capaian retribusi pelayanan kesehatan yang hanya sebesar 55,50 persen akibat rendahnya realisasi klaim BPJS non kapitasi. Dimana target pendapatan yang bersumber dari klaim BPJS justru yang terbesar dibandingkan dengan yang bersumber dari pasien umum. 

“Rendahnya capaian disebabkan beberapa faktor, seperti terlambatnya pengajuan klaim oleh beberapa puskesmas, disamping proses verifikasi klaim oleh BPJS yang cukup rigid, sehingga seringkali klaim gagal. Pengajuan klaim yang dilakukan secara online terkadang menjadi kendala karena keterbatasaan jangkauan broadband server, sehingga puskesmas di beberapa wilayah kesulitan melakukan klaim,” terangnya.

Disamping itu juga, masih kurang optimalnya pengelolaan pendapatan lainnya, seperti retribusi pelayanan pasar dengan capaian hanya sebesar 20,75 persen, belum optimalnya pengelolaan lokasi parkir serta lemahnya penertiban terhadap petugas-petugas parkir dan tidak terealisasinya retribusi pengendalian menara telkom yang disebabkan belum diundangkannya Ranperda hasil revisi Perda nomor 5 tahun 2011 karena masih dalam proses evaluasi oleh kementerian dalam negeri. 

“Tarif berdasarkan Perda lama sudah tidak berlaku karena telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Penjelasan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi PKB dan Nasdem,” ujarnya.

Kemudian untuk fraksi Gerindra, terkait dengan adanya Silpa sebesar Rp. 58 Miliar lebih dijawab Pathul bahwa Silpa yang cukup besar tidak selalu menjadi indikasi lemahnya Pemda dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana APBD. Silpa ini disebabkan adanya efisiensi belanja dan beberapa belanja yang harus di-takeover di tahun anggaran berikutnya. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya, nilai ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, tentunya ini juga menunjukkan adanya kinerja yang lebih baik. 

Namun demikian, lanjut Pathul, pihaknya akan tetap terus melakukan upaya yang lebih baik lagi, baik dari proses perencanaan dan pengganggaran sampai dengan tahap pelaksanaan APBD. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

“Terkait indikator makro terkini, angka kemiskinan turun menjadi 13,87 persen, angka pengangguran terbuka turun menjadi 3,08 persen, IPM naik menjadi 65,36 poin. Indikator makro ini merupakan indikator dampak dari berbagai indeks-indeks pembangunan berbagai sektor,” jelasnya.

Untuk Fraksi PKB, pihak Eksekutif menjawab pertanyaan terkait dengan penggunaan dana tidak terduga sebesar Rp. 997.502.000,00. Pathul dalam kesempatan itu menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk penanggulangan bencana alam, yaitu rehabilitasi jembatan pemoles di Batujangkih sebesar Rp. 353.372.000, rehabilitasi jembatan Desa Pengengat sebesar Rp. 191.188.000,00, pembangunan jembatan akibat tanah longsor di Dusun Emboan Desa Mangkung sebesar Rp. 295.744.000,00 dan bantuan penanggulangan bencana alam gempa bumi berupa pengadaan terpal bagi warga yang terdampak bencana sebesar Rp 157.198.000,00.

Kemudian terkait dengan komitmen pemerintah dalam membangun SDM melalui bidang pendidikan tetap menjadi prioritas utama, sehingga pemerintah berusaha memberikan akses seluas-luasnya kepada semua anak usia sekolah untuk dapat mengenyam pendidikan melalui beberapa program. Diantaranya, pembangunan unit sekolah baru bagi lokasi pemukiman penduduk yang belum tersedia sekolah, membuka SD/SMP satu atap bagi wilayah yang jumlah anak usia sekolahnya kurang dari 25 anak, bagi pemukiman yang jumlah anak usia sekolahnya sangat sedikit diberikan akses melalui program SMP terbuka dan program paket. Serta bagi anak usia sekolah dengan alasan kondisi fisik (anak berkebutuhan khusus) yang belum dan tidak bisa bersekolah di SLB, pemerintah memberikan akses dengan pengembangan pendidikan inklusi. 

“Untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah berkomitmen dengan melakukan berbagai program seperti, pemenuhan sarana penunjang pendidikan, perbaikan/rehabilitasi gedung sekolah melalui DAK maupun dana bantuan pemerintah, pemberian insentif kepada GTT,” paparnya.

Berkenaan dengan realisasi belanja bantuan sosial hanya sebesar 55,16 persen, disampaikan Wabup jika anggaran belanja bantuan sosial pada tahun anggaran 2018 diarahkan untuk jaminan kesehatan non peserta, peningkatan kualitas perumahan swadaya, bantuan tali asih untuk pedagang korban kebakaran Pasar Renteng dan biaya relokasi di Desa Beber serta bantuan sosial JKN. Dari pengalokasian belanja bantuan sosial tersebut, bantuan sosial yang diarahkan untuk JKN hanya terealisasi sebesar 28,41 persen dari anggaran yang telah disediakan. Pengalokasian dana pajak rokok yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan sebesar 75 persen dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan menteri kesehatan nomor 40 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat, telah diubah dengan peraturan menteri kesehatan nomor 53 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan nomor 40 tahun 2016.  

“Berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan 101 Peraturan Presiden nomor 82/14 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, kontribusi dari pajak rokok langsung dipotong untuk dipindahbukuan ke dalam rekening BPJS kesehatan,” terangnya.

Untuk fraksi PBB yang menyoal aset daerah berupa Hotel Tastura dan Aerotel Praya, dijawab bahwa pemerintah masih berupaya menyelesaikan proses pengelolaanya. Penetepan pihak pengelola harus dilakukan secara cermat mengingat pengelolaannya bersifat jangka panjang dan mempertimbangkan aspek ekonomis yang lebih optimal. 

Kemudian terkait Perusda Loteng BERSATU, Perusahaan Daerah PT. Loteng BERSATU dibentuk untuk mengelola potensi daerah agar lebih memiliki nilai ekonomis. Namun sebagai perusahaan yang baru dibentuk, memerlukan proses dalam menghadapi berbagai tantangan. 

“Pemda terus berupaya melakukan pematangan. Saat ini dalam proses pemilihan direktur utama yang diharapkan mampu memimpin perusahaan menjadi lebih baik lagi,” ungkapnya.

Sedangkan untuk penyiapan SDM terkait KEK mandalika, Pemda telah memberikan kesempatan kerja melalui penyelenggaraan job fair untuk mempertemukan perusahaan dengan masyarakat pencari kerja. Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali, dimana hasil pelaksanaan pertama kali job fair perusahaan membuka lowongan pekerjaan tak kurang dari 500 formasi. Selain itu juga, Disnaker melalui UPTD BLK juga melaksanakan pelatihan kerja untuk mempersiapkan SDM bagi KEK mandalika, termasuk melaksanakan sertifikasi bagi masyarakat yang berprofesi sebagai tukang. “Dalam rangka memperhatikan tenaga kerja yang berkerja pada toko-toko besar, kami telah menghimbau penggajian agar sesuai dengan standar UMR dan melakukan mediasi melalui Bipartit. Ini sekaligus menjawab pertanyaan fraksi Demokrat,” ujarnya.

Kemudian untuk fraksi PKS, dalam hal pemanfaatan aset daerah, setiap kerjasama dengan pihak ketiga selalu disertai surat perjanjian kerjasama berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah. 

“Dalam perjanjian kerjasama diatur dan ditetapkan jumlah target PAD yang disepakati serta sanksi yang diberikan apabila tidak memenuhi kewajiban,” jelasnya.

Kepada Fraksi PPP, Pahtul menyampaikan sehubungan pembangunan dan rehabilitasi akibat gempa, Pemda telah membangun huntara dan pemberian stimulan lainnya. Sedangkan terkait dengan Pasar Renteng, Pemda juga telah melakukan upaya dengan memberikan bantuan berupa tali asih kepada para pedagang yang terdampak. 

“Rencana pembangunan kembali Pasar Renteng akan dilaksanakan melalui APBN dengan anggaran sekitar Rp 218 milyar yang insyaallah akan direalisasikan pada tahun 2019 ini,” terangnya. 

Selanjutnya, untuk fraksi Nurani Perjuangan mengenai devisit non operasional, dijelaskan bahwa hal itu timbul karena adanya proses akuntansi yaitu penghapusan akun-akun aset yang menyebabkan nilai ekuitas menurun seperti penghapusan aset rusak berat dan penghapusan aset tak berwujud yang sudah digunakan lagi dan lain-lain.

Dan jawaban terakhir untuk Fraksi Nasdem terkait standar dalam mengganggarkan belanja modal, dijawab Wabup bahwa Pemda melakukan perencanaan belanja modal diawali dengan proses Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang selanjutnya dicantumkan dalam Renja OPD. Kemudian penetapan rencana belanja dalam APBD mengacu pada standar harga yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Penurunan nilai investasi non permanen yang cukup signifikan ini disebabkan karena adanya kebijakan akuntansi yang mengharuskan penyisihan atas piutang yang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang ini didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2010. Sementara kebijakan penyisihan piutang tak tertagih ini dimaksudkan agar nilai investasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih wajar dan realistis. 

“Sasaran penerima investasi non permanen ini antara lain keluarga miskin, TKI, petani tembakau, petani peternak, nelayan, kelompok masyarakat/koperasi dan anggota masyarakat lainnya,” pungkasnya. (fiq)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.