Header Ads

ads header

Ini Kata Fraksi Dewan Terkait Pembahasan Ranperda Pelaksanaan APBD Tahun Lalu

SeputarLombok.com|Lombok Tengah - Setelah pemaparan panjang dari pihak Pemda mengenai pembahasan Ranperda Pelaksanaan APBD 2018, akhinrya semua Fraksi memberikan tanggapannya terkait pemaparan Pemda ini.

Melalui sidang yang digelar pada Selasa (11/6) yang merupakan sidang ke 14 pada masa sidang kali ini, semua Fraksi memaparkan pandangan masing-masing. Dipimpin oleh Ketua DPRD Loteng, HA Puaddi yang didampingi sejumlah unsur pimpinan seperti HM. Nasib dan H. Burhanudin Yusuf serta dihadiri oleh Wakil Bupati Loteng, HL. Pathul Bahri, S.Ip, Sekda Loteng, HM. Nursiah, S. Sos, dan unsur Forkopinda, sidang yang digelar di ruang rapat utama DPRD Loteng berjalan cukup lancar.

Dimulai dengan pandangan dari Fraksi Golkar melalui Jubirnya HL Mas'ud. Dalam pandangannya, Golkar sebelumnya menyampaikan apresiasi kepada pihak Pemda yang telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai 7 kali berturut-turut. 

“Ini adalah suatu prestasi yang luar biasa yang patut kita banggakan untuk memicu dan mengacu Pemda dalam membangun Loteng semakin baik lagi,” katanya. 

Selanjutnya mengenai pandangannya terhadap pemaparan Pemda sebelumnya, Mas'ud menyampaikan jika Fraksi Golkar memandang Pemda harus transparan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dan mempublikasikannya. Hal ini bertujuan agar capaian program bisa diketahui secara jelas. 

“Fraksi Golkar setuju Ranperda pelaksanaan APBD ini dibahas lebih lanjut sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemda kepada rakyat,” terangnya.

Selain itu, pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi target utama untuk ditingkatkan setiap tahun. Sehingga pada masa-masa mendatang Pemda tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat. 

Lebih tajam lagi, pihaknya mempertanyakan capaian PAD yang hingga saat ini masih tergolong rendah. “Jika PAD sudah meningkat, Pemda bebas berkreasi dalam melakukan pembangunan di semua bidang,” kritiknya.

Sementara itu, dari Fraksi Gerindra yang diwakili oleh Lalu Muhibban menyampaikan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pihaknya berpendapat capaian hasil kinerja yang diperoleh dari pemerintah pusat tentang penilaian laporan keuangan tahun anggaran 2018 dan WTP selama 7 kali berturut-turut dari BPK RI merupakan capaian yang patut disyukuri dan dibanggakan. 

“Semoga dengan capaian ini, kinerja Pemda semakin baik lagi,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut Muhibban, penilaian opini WTP terhadap laporan keuangan yang diterima Pemda ternyata belum sesuai dengan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Pasalnya, angka kemiskinan, pengangguran, kekerasan, kekurangan air bersih setiap tahun, pelayanan kesehatan yang masih minim, SDM yang masih jauh dari harapan, pergaulan bebas tak terkontrol, meningkatnya HIV/Aids di kalangan remaja. 

“Begitu juga dengan infrastruktur yang masih belum tertata rapi yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat,” jelasnya.

Kemudian, lanjut Muhibban, masih tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp. 58 Miliar lebih juga menunjukkan masih lemahnya perencanaan anggaran dan program yang direncanakan. Selain itu, menurut Fraksi Grindra, hal ini juga merupakan salah satu bentuk lemahnya kinerja Pemda yang disebabkan pencapaian penyerapan anggaran tidak maksimal. 

Hal ini diduga dikarenakan unit kerja pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum melaksanakan program kinerjanya dengan baik. 

“Kedepan, pencapaian penyerapan anggaran setiap OPD harus ditingkatkan dan dilakukan pengawasan yang lebih maksimal,” tegasnya.

Dari Fraksi PKB, H. Ahkam selaku Jubir menyampaikan, LKPJ Kepala Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban yang juga bisa dijadikan sarana evaluasi pencapaian target pelaksanaan program di masing-masing SKPM. 

Secara substansi, LKPJ kepala daerah tahun anggaran 2018 cukup baik sehingga dapat mempertahankan opini WTP hingga tujuh tahun terakhir. Namun, pihaknya mengingatkan agar euforia WTP tersebut tidak perlu berlebihan, karena sesungguhnya mempertahankan itu jauh lebih sulit dari pada mendapatkan. 

“Untuk itu, kami dari Fraksi PKB setuju untuk membahas Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 sesuai jadwal yang telah ditentukan,” katannya.

Meski menyetjui, pihaknya ternyata memberikan catatan terhadap alokasi belanja tak terduga yang mencapai Rp. 997 juta lebih. Pihaknya meminta agar alokasi belanja itu diberikan penjelasan arah pemanfaatannya. Selain itu juga alokasi pendidikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp. 668 Miliar lebih, serta perhatian Pemda terhadap keberadaan guru honor masih sangat minim. 

“Sejauh mana keinginan dan upaya Pemda dalam menyikapi persoalan ini, mohon penjelasannya,” ujarnya.

Sementara politisi kawakan, M.Samsul Qomar yang merupakan Jubir Fraksi Demokrat justru memberikan perhatian kepada para anggota dewan sendiri. Dia meminta semua anggota dewan untuk serius dalam menuntaskan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 tersebut. 

Ia juga menginginkan Pemda melaksanakan seluruh Perda yang diterbitkan, seperti Perda tentang minuman keras dan lain sebagainya. “Perda itu jangan hanya dijadikan sebagai barang antik saja. Tapi harus dilaksanakan,” tegas pria yang akrab disapa Qomar itu.

Selain itu juga, ia juga mengkritik mengenai PDAM Loteng. Ditegaskan, sistem yang ada di PDAM selama ini kurang tertata dan perlu adanya perbaikan sehingga pihaknya meminta agar adanya perbaikan system di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Loteng. 

“Pandangan Fraksi Demokrat telah kami susun dan akan saya serahkan untuk di jawab oleh Pemda. Kami juga setuju untuk membahas Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 sesuai jadwal yang ditentukan,” katanya.

Untuk Jubir Fraksi PPP yaitu HM. Mayuki menyampaikan jika PPP menilai tingkat kemahiran daerah masih harus didorong melalui upaya-upaya peningkatan elektabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola sumber daya di daerah. 

“Upaya itu harus dilaksanakan secara masif dan terintegral, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk mendapatkan hasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Sementara untuk PKS, H.Supli selaku Jubir menyampaikan jika PKS dalam kesempatan tersebut sepakat untuk menindaklanjuti pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018. 

Namun begitu, pihaknya menyampaikan beberapa catatan, diantaranya mengenai dokumen LKPJ tahun anggaran 2018 yang disampaikan Pemda terdapat banyak catatan yang mencantumkan capaian tahun 2017. 

“Dari dokumen itu, banyak asset di sekitar komplek pertokoan Praya justeru tidak masuk dalam laporan LKPJ tahun anggaran 2018. Kami minta penjelasannya,” tuntutnya.

Ia juga berharap agar Pemda melakukan kajian dan penguatan pelayanan terhadap kondisi bangunan Masjid Agung Praya. Pasalnya, sempat terjadi insiden tali kubah dan plafon yang ambruk. “Kami mohon Pemda segera melakukan evaluasi kinerja pengurus masjid. Jangan menunggu bahaya baru bertindak,” tegasnya.

Dari Fraksi PBB, Didik Ariesta selaku Jubir mengatakan, eksekutif harus membuat perencanaan yang matang, agar capaian program bisa terlaksanakan. Selain itu juga, untuk mendukung pertumbuhan pariwisata, belum dilakukan dengan maksimal oleh sebagian SKPD. Padahal hal tersebut sangat penting dilakukan, agar masyarakat tidak menjadi penonton di rumah sendiri ketika pariwisata ini maju seiring dengan berkembang dan beroperasinya KEK Mandalika. 

“Secara keseluruhan, Fraksi PBB setuju untuk membahas Ranperda pelaksanaan APBD Loteng tahun anggaran 2018,” ujarnya.

Namun demikian, ada beberapa catatan yang disampaikan untuk Pemda diantaranya, asset daerah berupa hotel dan restaurant seperti Hotel Tastura dan Aerotel Praya yang kondisinya terlantar sejak putus kontrak dengan PT. Aero Wisata. 

“Kemudian apa yang akan dilakukan Pemda untuk menyiapkan SDM masyarakat untuk menyambut beroperasinya KEK Mandalika,” tanyanya.

Dari Fraksi Nurani Perjuangan, Suhaimi selaku Jubir menyatakan jika Fraksinya setuju untuk membahas Ranperda pelaksanaan APBD Loteng tahun anggaran 2018 sesuai jadwal yang ditetapkan. Mengingat realisasi anggaran sudah cukup bagus, meski masih terdapat beberapa devisit dan surplus. 

“Mudah-mudahan kedepan tata kelola keuangan daerah bisa lebih baik lagi,” singkatnya.

Senada, Tohri yang merupakan Jubir Fraksi Nasdem menyampaikan harapan agar Pemda mampu mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Selain itu, pihaknya juga menyarankan Pemda mempublikasikan seluruh program kepada masyarakat agar publik mengetahui capaian target selama satu tahun angaran. 

“Fraksi Nasdem setuju untuk membahas Ranperda pelaksanaan APBD Loteng tahun anggaran 2018 sesuai jadwal yang ditetapkan,” pungkasnya. (fiq)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.