Header Ads

ads header

Dinas Perkim Telusuri Dugaan Permainan Aplikator dan Oknum Pengurus Pokmas


Lombok Barat - Dinas Perumahan dan Pemukiman Lombok Barat mengendus adanya dugaan praktik permainan antara oknum aplikator dan Pengurus Kelompok Masyakarat (Pokmas) dalam tahapan rekonstruksi rumah korban gempa di Kabupaten Barat.

Untuk memastikannya informasi tersebut, Kepala Dinas Perkim Lobar HL Winengan bersama timnya turun kelapangan guna mengecek kepastian dugaan permainan tersebut, Selasa (18/7) tadi pagi.

Lokasi yang didatangi yaitu Dusun Orong Desa Batu Layar Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Ditempat ini ada warga yang bangunannya baru sampai fondasi, lalu dibiarkan menunggu kelanjutan pembangunan hingga berbulan-bulan, penyebabnya bukan karena tidak ada uang, tetapi karena permainan aplikator dan oknum pengurus kelompok masyarakat (pokmas).

" Rumah korban dibiarkan hanya sampai fondasi, tidak dibangun, padahal uang sudah cair," kata Khatim pengurus Pokmas.

Ia mempertanyakan kinerja perusahaan yang menyuplai material bangunan untuk rumah-rumah warga di sini. Seorang warga menuding aplikator tidak bisa menyuplai kebutuhan warga sehingga bangunan terbengkalai. Seorang warga lain malah mencurigai ada kongkalikong antara pengurus pokmas dengan aplikator soal harga dan ketersediaan material bangunan.

Kepala Dinas dan Perumahan Lombok Pemukiman Lombok Barat, HL. Winengan, saat berada dilapangan ia langsung  mengumpulkan warga penerima bantuan berikut pengurus pokmas. Dia kecewa melihat bangunan rumah yang baru fondasinya saja, padahal Lobar paling banyak sudah dicairkan dana bantuan gempa oleh Pemda pusat. 

“Saya  kecewa, Lombok Barat itu paling siap karena uang sudah ada, Rp 1,4 triliun, tapi pembangunan seperti ini," tegasnnya dengan nada tinggi.

Tidak hanya itu, nanti ada tambahan lagi dana sekitar 80 miliar. Kabupaten lain baru separuhnya saja yang cair. Tapi kalau begini kerja aplikator bagaimana mau bisa cepat jadi ia juga meminta warga memberi “pelajaran” kepada aplikator nakal. Warga diminta memberi tempo beberapa hari kepada aplikator untuk memastikan pekerjaan dengan adanya ketersediaan bahan bangunan. Jika tidak jelas, maka aplikator tersebut harus diputus kontraknya. Bahkan kalau ada indikasi pidana, pengusaha itu bisa dipenjarakan. 

“ Saya nggak main-main soal ini. Ini saya sudah capek urus uang ini,” ungkapnya.

Dalam pertemuan singkat yang berlangsung di Dusun Orong, warga sepakat untuk memutus kontrak salah satu penyuplai bahan. Mereka juga sepakat akan mengerjakan sendiri bangunan rumah mereka.(rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.