Header Ads

ads header

Dewan Minta Pemkab Evaluasi Dinas Perizinan



Seputarlombok.com | Lombok Barat - Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) angkat bicara terkait dugaan pemalsuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) milik Vila Meninting. Menyusul adanya dugaan permainan salah seorang oknum pejabat di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar. Bahkan kabarnya kalangan dewan sudah menerima informasi identitas oknum tersebut.

“Sudah ditahu sama Pemda dan katanya oknum itu akan diberhentikan,” ujar anggota DPRD Lobar, Fraksi Gerindra Hj Nurhidayah yang dikonfirmasi, kemarin.

Atas kejadian itu, politisi asal Gunungsari itu meminta Pemkab membenahi birokrasi di Dinas bersangkutan. Termasuk SDM yang ada di dinas itu, mengingat rentannya terjadi hal seperti itu kembali.

“Dari informasi, dia (oknum) itu memang dia memalsukan IMB, dan diakui sama dia. Dia memalsukan semua,” bebernya.

Tidak hanya itu, kabarnya kasus dugaan pemalsuan sudah masuk ranah Kejaksaan. Sehingga ada kemungkinan oknum pejabat perizinan itu terancam diberhentikan.

Tak sampai situ saja anggota DPRD Fraksi PKPI, H Ahmad Zainuri turut meminta Bupati Lobar melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala OPD bersangkutan beserta jajarannya. Karena ia menilai, meski oknum itu bawahan dari kepada OPD itu. Namun tetap saja menjadi tanggungjawab kepala OPD yang bersangkutan.

“Terlepas kejadiannya sebelum dia (Kepala Perizinan Sekarang), tapi di sini kan tanggungjawab dia sebagai kepala perizinan terhadap jajaran di bawah,” ujarnya.

Terlebih lagi, Politisi Narmada ini mengatakan tidak mungkin menyalahkan kepala dinas sebelumnya yang sudah meninggal. Sebab bisa saja tanggal IMB itu sengaja dimundurkan untuk memalsukan.

“Penertiban yang perlu, kepala daerah kita sarankan untuk evaluasi kepala dinas dan jajarannya,” sarannya.

Seperti diketahui, dugaan IMB palsu itu mencuat setelah akan dilakukanya eksekusi atas bangunan Vila Meninting. Padahal DPMPTSP Lobar merasa tidak pernah mengeluarkan izin untuk bangunan yang melanggar sepadan pantai tersebut. Terlebih lagi pada IMB itu tertera stempel basah dan tanda tangan kepala DPMPTSP terdahulu yang sudah meninggal dunia.

Terkait kabar sudah diketahuinya oknum yang memalsukan IMB itu, Bupati Lobar H Fauzan Khalid yang dikonfirmasi justru mengaku belum menerima informasi itu.

Meski demikian terkait saran dewan untuk mengevaluasi OPD bersangkutan, Fauzan mengatakan mengevaluasi sedang berproses, meski tanpa desakan dari dewan.

“Tanpa didesak kita sedang evaluasi. Cuma problemnya saya tidak bisa cepat karena masih rentan waktu 6 bulan pasca pelantikan. Tinggal nunggu izin Mendagri saja,” tegasnya.

Ia pun memastikan permasalah IMB itu tetap tidak akan mengganggu rencana merubuhkan bangunan vila itu. Sebab alasan merubuhkan itu bukan karena IMB, melainkan akibat melanggar ketentuan tata ruang dan roi pantai pantai.

“Kalau misalnya tidak menyalahi tata ruang dan memenuhui standa roi pantai serta tidak memiliki IMB, itu hanya disegel dan diminta mengurus IMB,” jelasnya.

Hal inilah yang disalahartikan oleh pemilik vila tersebut. Yang mengira perubuhan bangunan itu karena masalah IMB, padahal bukan atas persoalan itu.

“Yang dia keberatan itu IMB bukan tata ruang, tetap jalan (pembongkaran),” tegasnya.

Sedangkan terkait IMB itu, menurut Fauzan tinggal diuji saja keabsahan izin itu. Jikapun IMB itu sah, tentunya pihak yang menerbitkan izin itu akan terkena pidana.

“Intinya soal begini (dugaan pemalsuan) itu hukum yang menentukan (benar apa tidaknya),” pungkasnya.(Rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.