Header Ads

ads header

Dewan Lobar Minta Keberadaan Retail Modern Dievaluasi


seputarlombok.com | Lombok Barat - Keberadaan retail modern di wilayah Lombok Barat begitu menjamur, bahkan sudah merambah ke pelosok sehingga dikhawatirkan mengancam ekonomi masyarakat kecil khususnya para pedagang. Kalangan DPRD Lobar pun meminta Pemda mengevaluasi bahkan menghentikan izin pembangunan retail modern.

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi II DPRD Lobar, Hj. Nur Hidayah kepada wartawan kermarin. Diakuinya, jumlah retail modern di Lobar melebihi batas di dalam Perbup. Sesuai Perbup, jumlah di seluruh daerah Lobar sebanyak 40 unit. “Tapi saat ini sudah menjamur di Desa Midang Gunungsari ada tiga sampai empat, itu baru satu desa lho. Belum lagi di desa lain, dan ini dibangun sampai ke pelosok. Ini kan akan “membunuh” ekonomi masyarakat kecil,” tegas Nur Hidayah.

Ditegaskan, sesuai Perbup terbaru yang dikeluarkan Pemda batasan jumlah retail modern sebanyak 40 unit saja. 40 unit ini jelasnya untuk semua retail modern, tidak terbatas pada retail tertentu saja. Namun kondisi di lapangan jumlah retail modern ini begitu menjamur melebihi batasan jumlah sesuai perbup tersebut.

Kondisi ini jelasnya, harus jadi perhatian serius bagi Pemda. Di tengah upaya menekan kemiskinan, justru memberi peluang kemiskinan bertambah melalui penambahan retail modern. Menurut politisi perempuan asal Gunungsari ini, keberadaan retail modern ini justru menyulitkan pedagang kecil untuk berkembang. Pasalnya mereka kalah bersaing dengan retail modern tersebut, sementara retail ini dibangun di lokasi pusat perekonomian pedagang kecil.

Menurutnya dampak yang diterima ini tak sebanding dengan pemasukan dari retail ini ke daerah. Sebab pihak pengelola retail hanya memberikan CSR  ke desa dimana lokasi dibangun dan mengangkat beberapa warga sekitar menjadi karyawan. Namun dampak lebih luas justru masyarakat yang terkena.  Warung-warung kecil akan mati, “pedagang kecil akan mati, karena tak mungkinlah bisa bersaing dengan retail (pasar modern)” jelasnya. Karena itulah, ia meminta agar pemda mengevaluasi perizinan retail modern. Bahkan ia meminta agar Pemda menghentikan penerbitan izin untuk retail modern. (Hd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.