Header Ads

ads header

Gakom Dewan Dibubarkan Usai Berikan Laporan Hasil Kerja


SeputarLombok.com | Lombok Tengah – Setelah melaksanakan tugasnya untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kada Akhir Tahun 2018, akhirnya Gabungan Komisi (Gakom) DPRD Lombok Tengah dibubarkan.


Namun sebelumnya, Gakom menyampaikan hasil kerja mereka pada sidang paripurna yang digelar pada Senin, (29/4) dengan agenda laporan Gabungan Komisi terhadap LKPJ Kada akhir tahun 2018.

Sidang paripurna kali ini sendiri langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, H.Ahmad Fuadi dan dihadiri Wakil Bupat HL.Pathul Bahri,S.IP.

Juru Bicara Gakom DPRD Lombok Tengah, M.Tauhid mengatakan, pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018 sedikit berbeda dari pembahasan LKPJ tahun-tahun sebelumnya.  Jika sebelumnya, pembahasan LKPJ dilaksanakan oleh Panitia Khusus (Pansus), maka pada tahun 2019 ini sesuai amanat Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah, pembahasan LKPJ dilaksanakan oleh Komisi- Komisi dan Gabungan Komisi.

Dikatakan Tauhid, perubahan mekanisme pembahasan ini merupakan  implementasi dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pembahasan LKPJ Kepala Daerah ini, Gakom DPRD Lombok Tengah telah mempelajari laporan tindak lanjut  keputusan DPRD Nomor 6 Tahun 2018 tentang rekomendasi DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Hal itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah ditetapkan oleh DPRD. Namun pihaknya meyakini bahwa pemerintah daerah telah berupaya untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD.

Oleh karenanya, DPRD menyampaikan apresiasi kepada pemerintah  daerah atas berbagai upaya yang telah ditempuh guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun harus duakui masih terdapat beberapa program tindak lanjut yang belum optimal dilakukan. Sehingga pihaknya berharap kepada pemerintah daerah agar  dapat menindaklanjutinya agar berbagai upaya positif yang telah dilakukan dapat terus ditingkatkan. Sehingga data yang disajikan merupakan data yang berkesinambungan dari waktu ke waktu.

Sebagaimana pemaparan di atas bahwa pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018 diawali dengan pembahasan di tingkat komisi bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi. Hasil pembahasan di tingkat komisi tersebut selanjutnya dibahas kembali pada rapat gabungan komisi yang merupakan representasi dari unsur-unsur komisi. Adapun hasil pembahasan gabungan  komisi sebagai berikut :

1. Terkait dengan tekhnis penyusunan LKPJ, Gabungan Komisi memandang bahwa penyusunan LKPJ akhir tahun anggaran 2018 telah sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Dari aspek materi, Gabungan Komisi masih melihat beberapa SKPD tidak mencantumkan permasalahan dan solusi. Padahal ketika pendalaman yang dilakukan oleh masing-masing Komisi, justru SKPD menyampaikan berbagai keluhan yang dapat dipandang sebagai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing SKPD.

2. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok

Tengah Tahun 2016-2021. Walaupun di dalam dokumen LKPJ masing-masing SKPD  telah menyampaikan capaian indikator kinerja, namun gabungan komisi belum  dapat melihat sejauhmana indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen  RPJMD telah tercapai dengan intervensi anggaran pada APBD Tahun 2018. Untuk itu, sebagai bahan perbaikan, DPRD merekomendasikan agar dalam setiap penyampaian LKPJ, juga disampaikan capaian indikator kinerja secara

akumulatif sehingga progres capaian RPJMD dapat lebih terukur setiap tahunnya.

3. Rekomendasi Terhadap Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam penetapan target pendapatan agar disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Terutama yang bersumber dari retribusi daerah dan menyusun  kebijakan yang tepat dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.

Pemerintah Daerah juga harus lebih tegas dalam mengevaluasi capaian target PAD yang menjadi tanggungjawab masing-masing OPD. Melakukan review terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36 tahun 2013 tentang  pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat. Terutama terkait pengelolaan retribusi pasar oleh pemerintah kecamatan yang sampai saat ini belum optimal dalam menghasilkan PAD. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus memperjelas status pengelolaan lapak-lapak yang dibangun.

Pemerintah daerah juga harus lebih objektif dalam perencanaan anggaran. Sehingga anggaran yang disusun mencerminan efektifitas dan efesiensi dan perencanaan belanja betul-betul diarahkan untuk meningkatknya kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan investasi/penyertaan modal, kami minta kepada pemerintah daerah untuk melakukan kajian/analisa mendalam terhadap potensi-potensi yang ada sebelum memutuskan untuk melakukan investasi/penyertaan modal.

Sementara rekomendasi terhadap pelaksanaan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum, berdasarkan mitra kerja masing-masing komisi sebagai berikut

Komsi I

1. Segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang OPD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan 15 Desa pemekaran.

2. Mengoptimalkan fungsi aplikasi pemantauan inflasi tingkat kabupaten sebagai acuan pengambilan kebijakan pemerintah.

3. Meminta komitmen pemerintah agar tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah mendapatkan pelatihan / diklat agar tetap ditempatkan pada  instansi terkait sesuai dengan bidang ilmu dan keahliannya.

4. Urusan Pengawasan (dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah )

5. Mensosialisaikan kepada masyarakat terkait batasan kewenangan  Inspektorat dalam menerima laporan-laporan dari masyarakat, mana yang dapat ditindaklanjuti dan mana yang tidak.

6. Menambah Tenaga Auditor dengan merencanakan pelatihan / pendidikan  bagi tenaga auditor yang baru

7. Mengintensifkan peran Inspektorat dalam Pendampingan / Pembinaan

dalam pelaksanaan APBDes di desa-desa yang baru melaksankan pemilihan kepala desa.

Urusan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan (Dilaksanakan oleh Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan).

1. Menyusun rencana dalam menyelesaikan permasalahan sisa tenaga honorer K2 pada umumnya dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ( P3K )

2. Memberikan akses/ informasi yang lebih luas kepada  ASN  yang ingin melaksanakan tugas belajar khususnya tenaga kesehatan dan dokter specialis dan menetap di Kabupaten Lombok Tengah.

3. Mengajukan anggaran yang cukup / memadai untuk menuntaskan secara bertahap Diklat yang dibutuhkan oleh pejabat Struktural yang ada di masing-masing tingkatan.

4. Untuk segera mengajukan formasi jabatan eselon III dan IV yang masih banyak lowong di beberapa OPD dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dalam menghadapi permasalahan kekurangan Tenaga pengajar khususnya guru pns dan melihat banyaknya sekolah-sekolah yang kekurangan murid, pihaknya menyarankan sekolah-sekolah tersebut dimarger atau digabung menjadi satu sekolah.

Urusan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Dilaksanakan oleh Bappeda).

1. Agar meningkatkan fungsi study dan analisis baik kwalitas maupun kuantitasnya.

2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dalam mengawal RAPBDes agar sesuai dengan RPJMD kabupaten.

3. Merekomendasikan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai dasar penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD.

Urusan Keuangan (dilaksanakan oleh BPKAD ).

1. Meningkatkan inventarisasi aset pemerintah daerah yang ada di masing-masing kecamatan dan desa.

2. Merencanakan target sertifikasi Aset setiap tahunnya.

3. Melakukan pendataan aset milik daerah dan segera menyelesaikan aset yang bermasalah.

4. Untuk lahan atau tanah / lapangan milik pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah yang ada di beberapa Kecamatan dan desa agar menunjuk pengelola atau penanggung jawab di masing-masing kecamatan atau desa.

Urusan fungsi penunjang Adminitrasi Pemerintahan (dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah )

1. Merencanakan peningkatan kualitas dan kuantitas dari ASN lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

2. Merencanakan rekrutmen tenaga Perisalah / sebagai jabatan fungsional perisalah

3. Merencanakan Rekrutmen Tenaga Ahli AKD dengan berkomunikasi melalui pimpinan DPRD.

G. Urusan Pemerintahan Umum (dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri )

1. Mengoptimalkan fungsi rekomendasi dari Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)  agar dapat ditindaklajuti sesuai arahan hasil rekomendasi.

2. Memberikan pembinaan dan bantuan terhadap Ormas dalam memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pembentukan Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas ).

3. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia ( SDM ) di Bidang Intelejen.

Urusan Ketertiban Umum ( Dilaksanakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja )

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkup Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Merencanakan kegiatan-kegiatan dalam mempertahankan fisik anggota agar tetap siap siaga dalam menjalankan tugas yang dibebankan setiap saat.

Urusan Adminitrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

1. Meningkatkan peran / fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan menambah sarana dan prasarana pendukung.

2. Menambah SDM serta sarana yang ada di Kecamatan dengan membuka pelayanan setingkat unit pelayanan tekhnis tingkat Kecamatan untuk memudahkan pelayanan Adminitrasi Kependudukan (Adminduk) sampai tingkat desa.

3. Merencanakan kemungkinan untuk mencari lokasi / lahan baru yang lebih refrensintatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti Eks Kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan lainnya.

2. KOMISI II

Pengelolaan Pendapatan Daerah (Dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah)

1. Sebagai upaya untuk membangun tingkat kepatuhan kepada wajib pajak, terutama terhadap hotel dan homestay, Bappenda agar melakukan berbagai inovasi yang menghasilkan keuntungan, baik bagi wajib pajak maupun pemungut pajak secara berkala dan berkesinambungan.

2. Terhadap adanya SPPT PBB P2 yang masih bermasalah, diminta kepada pemerintah daerah agar melakukan pendataan secara menyeluruh pada objek dan subjek pajak. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang

valid atas objek dan subjek pajak PBB P2 di Kabupaten Lombok Tengah.

3. Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, diminta kepada pemerintah daerah agar secara optimal membangun koordinasi dengan OPD pengelola sumber-sumber PAD dengan menertbitkan Perbup Pengelolaan Pajak Daerah.

4. Mengoptimalkan sosialisasi kepada wajib retribusi dan disertai dengan adanya fasilitas yang memadai, sehingga membangkitkan semangat wajib retribusi untuk patuh membayar retribusi

Urusan Pariwisata (Dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

1. Disamping memperhatikan optimalisasi realisasi anggaran, juga harus memperhatikan kualitas pelaksanaan dan dampak yang dihasilkan dari anggaran tersebut secara jelas dan terukur terhadap pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah

2. DPRD Kabupaten Lombok Tengah melalui Komisi II mendukung Pemerintah Daerah untuk memberikan anggaran yang cukup untuk menggali dan membangun destinasi wisata dan budaya untuk selanjutnya dilakukan pengembangan. Hal ini dimaksudkan untuk menyambut dan bersinergi dengan kemajuan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika kedepan.

3. Sebagai upaya untuk mendukung kenyamanan kawasan wisata dan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Lombok Tengah, tentu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak dapat bekerja sendiri karena dibutuhkan keterlibatan pihak-pihak terkait. Oleh sebab itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hendaknya terus membangun koordinasi yang intensif, baik dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan pihak-pihak terkait lainnya.

4. Membangun sarana dan prasaran wisata tentu merupakan tuntutan yang mutlak diperlukan di setiap objek wisata yang ada, termasuk dalam hal  pemeliharannya, untuk itu diminta kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk memperhatikan pengelolaan seluruh sarana dan prasarana yang telah dan akan dibangun, sehingga dapat menjamin kenyamanan dan kebutuhan para waisatawan. Baik yang dikelola sendiri maupun yang dikelola oleh pihak ketiga.

5. Untuk mendukung kelancaran pembangunan sarana dan prasarana wisata, terutama pembanguna yang lokasinya bukan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, agar sebelum pembangunan tersebut dimulai, terlebih dahulu menyelesaikan dokumen kontrak kerjasama  dengan pihak terkait yang memiliki otoritas atas lahan yang ditempati tersebut, dengan demikian pembangunan sarana dan prasarana wisata tersebut tidak terkendala dan dapat selesai tepat waktu.

6. DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendukung agar pembangunan sarana dan prasarana wisata terus ditingkatkan, bukan hanya yang anggarannya bersumber dari APBD, tetapi juga pemerintah daerah harus memanfaatkan secara efektif anggaran yang bersumber dari Dana

Alokasi Khusus (DAK) bidang pariwisata dan DAK Kementerian Desa  dalam pembangunan destinasi wisata yang ada. Terhadap hal tersebut,

Pemerintah Daerah diminta membangu masterplan pembangunan  pariwisata daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

7. DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Dinas Pariwisata lebih baik menghentikan deklarasi desa wisata jika tidak dibarengi dengan dana penunjang, karena hanya terkesan ceremonial saja, karena setelah di opening lalu di tinggalkan oleh Pemerintah daerah dan

Pemerintah desa, bahkan ada beberapa desa hanya latah menjadi desa wisata setelah itu sepi kembali. Untuk itu diminta agar dalam menggali potensi desa, terlebih dahulu melakukan riset.

8. DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada prinsipnya mendukung upaya-upaya dalam mengakselerasi pembangunan pariwisata daerah  khususnya melalui pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Namun demikian, perlu diingat bahwa pembentukan lembaga tersebut ke depan akan membawa konsekuensi penggunaan keuangan daerah. Sehingga antara Pemerintah dan DPRD perlu untuk duduk bersama membahas kelembagaan tersebut.

9. Mendukung Pemerintah daerah untuk memperbesar porsi anggaran untuk wilayah selain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai upaya

untuk meningkatkan kualitas penunjang pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah.

10. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait lainnya agar dalam membuat program kegiatan berorientasi pada pembangunan pariwisata teritegrasi, menyeluruh dan produktif.

Urusan Penanaman Modal (dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

1. Dalam melaksanakan program kegiatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2018 tidak mengalami permasalahan apapun, namun demikian Komisi II berpendapat bahwa mengingat Dinas ini bertanggung jawab atas adanya peningkatan iklim  investasi da realiasasi investasi di Kabupaten Lombok Tengah, maka tentu  menjadi penting bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan regulasi yang akan mengatur progres investasi dan realisasi investasi di Kabupaten Lombok Tengah secara berkelanjutan dengan hasil yang terukur. Pemerintah Daerah tidak semata-mata dinilai berhasil ketika banyak mengeluarkan dokumen perizinan dan yang sejenisnya, tetapi sejauh mana dokumen tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan para investor yang berinvestasi di Kabupaten Lombok Tengah.

2. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini, pameran investasi haruslah sudah dihadirkan melalui berbagai media online, namun yang lebih penting adalah ruang investasi apakah yang kita tawarkan kepada para investor sehingga tertarik berinvestasi di

Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian Pemerintah daerah dituntut untuk terus menginventarisir obyek-obyek yang menari bagi  investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lombok Tengah.

3. DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengapresiasi dan mendorong  Pemerintah daerah untuk terus berupaya mempermudah akses pengurusan izin dengan proses yang cepat dan transparan.

4. Melakukan pendataan tower (BTS) yang ada di Lombok Tengah, dan

selanjutnya menempelkan nama perusahaan dan kontak perusahaan di

semua tower untuk pengaduan dan lain sebagainya, juga diminta untuk

mencabut izin tower yang sudah habis masa kontrak jika keberadaannya

mendapatkan penolakan dari masyarakat.

Urusan Pertanian (dilaksanakan oleh Dinas Pertanian).

1. Untuk menghindari OPT yang beragam akibat para petani kita yang tidak

mengikuti pola tanam dan teknik budidaya yang dianjurkan, Dinas  Pertanian agar mengoptimalkan fungsi penyuluh melalui masing-masing  UPT yang ada di Kecamatan.

2. Terhadap masih adanya penyelewengan pelaksanaan penyaluran pupuk  bersubsidi, Pemerintah Daerah hendaknya melakukan pengawasan secara ketat dengan menerapkan sanksi secaa tegas, termasuk kepada para produsen dan distributor yang ada.

3. Untuk meningkatkan penanganan produksi hortikultura di Kabupaten  Lombok Tengah, Dinas Pertanian perlu untuk menerapkan sistem penyuluhan terpadu dengan melibatkan para pengusaha hortikultura, dengan demikian para petani akan menjadi lebih mudah dalam memasarkan hasilnya dengan harga yang memadai.

4. Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung seperti Poskeswan dan laboratorium hewan di Kabupaten Lombok Tengah, diminta kepada Dinas Pertanian agar segera membangun Poskeswan dan Laboratorium hewan di Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini penting sehingga pembangunan potensi bidang peternakan semakin cepat dikembangkan pada waktu yang akan datang

5. Beberapa tahun terakhir ini para petani kita khususnya petani padi  mengalami kesulitan tenaga manual/tenaga manusia pada saat panen raya dan menyebabkan proses panen menjadi molor dan berdampak pada padi menjadi rusak karena dipanen tidak tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Pemerintah daerah melalui

Dinas Pertanian untuk mengurangi proyek-proyek fisik dan lebih banyak  memfokuskan pada program-program yang menyentuh kebutuhan dasar  petani seperti pupuk, bibit, alsintan seperti alat semprot, mesin pompa air, handtraktor dan mesin pemanen padi dilahan berair dan yang lainnya.

6. Melanjutkan program satu juta sapi dengan memperbanyak sapi untuk

Kelompok tani dan masyarakat untuk menunjang ketahanan pangan.

Urusan Pangan (dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan).

1. Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Pemerintah Daerah untuk lebih serius melakukan upaya peningkatan ketahanan pangan terutama dibidang pertanian dan perkebunan yang bukan hanya berbasis pada pola konsumsi pangan yang menghasilkan skor pola pangan harapan, tetapi juga harus dipikirkan mutu/ kualitas dari  keamanan pangan itu sendiri.

2. Kegiatan analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahan Pangan hendaknya diikuti dengan enerbitan regulasi sehingga hasil yang diperoleh adalah merupakan dokumen yang terarah dan terukur dalam perencanaan program tahun berikutnya.

3. Dinas Ketahanan Pangan diharapka agar setiap tahun memiliki program  yang menjamin amannya harga pangan pokok di pasar induk yang ada di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah.

Urusan Kelautan Dan Perikanan (Dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan)

1. Dalam Dokumen LKPJ disampikan bahwa Capaian KinerjaPenyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan untuk produksi perikanan budidaya untuk tahun 2018 menurun yaitu sebesar 25.252,94 ton dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 sebesar 98.594,08 ton.

Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya perairan yang digunakan untuk budidaya rumput laut, sebagai akibat dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sementara penyumbang terbesar perikanan budi daya adalah rumput laut.

Terhadap hal tersebut, DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendukung Pemerintah Daerah untuk terus mengembangkan budidaya rumput laut dengan senantiasa terus membangun berbagai inovasi dalam meningkatkan jumlah produksi perikanan budidaya dengan memanfaatkan lahan secara efektif dan efisien.

2. Kegagalan pembangunan pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar yang disebabkan oleh belum tersedianya instalasi pipa PDAM di wilayah dempond tambak peras. tidak terealisasinya kegiatan peningkatan kapasitas pembudidayaan ikan, yakni pengada mesin pembuat pakan, dan tidak terealisasinya pengadaan BBM SPDNAwang.

DRPD Kabupaten Lombok Tengah mengharapkan agar sebelum  menganggarkan kegiatan-kegiatan yang dalam pelaksanaannya berkaitan  dengan pihak lain, baik dengan Pemerintah maupun swasta, agar terlebih  dahulu dilakukan observasi untuk memperoleh kepastian, sehingga tidak menjadi kendala pada saat anggaran dilaksanakan. Dengan demikian pada akhir tahun anggaran tidak akan muncul silpa akibat adanya  kegiatan yang tidak dapat direalisasikan

Urusan Perindustrian Dan Perdagangan (Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Dalam rangka meningkatkan iklim usaha perdagangan dan industri di Kabupaten Lombok Tengah, diminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya revitalisasi dan pengadaan sarana dan prasarana usaha serta meningkatkan volume kegiatan temu kemitraan, pameran dagang dan melakukan promosi melalui berbagai event expo baik ditingkat daerah

maupun ditingkat nasional dan internasional.

2. Mendukung Pemerintah Daerah untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan SDM para pengusaha melalui kegiatan sosialisasi dan diklat dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas produk, desain dan kemasan, serta diversifikasi produk.

3. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha Industri  Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Daerah agar memperluas akses penggalian potensi Industri Kecil menengah  sampai ke desa-desa. Hal ini penting dilakukan karena disamping usaha IKM ini dapat menyerap tenaga kerja / mengurangi pengangguran juga dapat memperbaiki pendapatan masyarakat.

4. Seiring dengan kemajuan teknologi informatika (IT) saat ini sudah mulai tumbuh dikalangan anak muda menguatnya kegiatan ekonomi kreatif berupa berbagai desain buku hingga pakaian. Dalam mendukung hal tersebut, penting bagi Pemerintah Daerah untuk membangun komplek industri kreatif, baik untuk kegiatan produksi maupun pemasaran sehingga masing-masing pelaku usaha dengan mudah saling berkolaborasi.

5. Untuk mengurangi potensi kemacetan akibat penggunaan badan jalan sehingga pasar utama di ruas jalan nasional seperti pasar Mantang dan yang lainnya, agar dicarikan solusi terbaik sehingga menjamin kelancaran transportasi di jalan nasional dan para pelaku pasar lebih aman dan  nyaman dalam melakukan kegiatan usahanya.

6. Pemerintah Daerah juga diminta untuk memperhatikan kebersihan pasar dengan melakukan berbagai inovasi yang dikelola secara paralel dengan paya peningkatan pendapatan yang bersumber dari retribusi pasar yang pada tahun 2018 realisasinya tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

7. Terhadap pembagunan beberapa pasar tradisional seperti Pasar Kute di  Kecamatan Pujut serta Pasar Ganti dan Pasar Beleke di Kecamatan Praya  Timur yang sampai dengan saat ini belum dituntaskan, DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendukung agar Pemerintah Daerah untuk mengambil sikap tegas dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku kepada kepala OPD dan pihak-pihak  terkait lainnya.

8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah belum optimal dalam melaksanakan fungsi manajerial terutama dalam mengkoordinasikan bawahannya sehingga antara kepala bidang yang satu dengan yang lainnya kurang harmonis serta tidak mampu berimprovisasi dalam melaksanakan program kegiatan OPD. Untuk itu,  Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar memerintahkan kepala bidang dan kepala seksinya untuk lebih konsen pada penyiapan pelaksanaan kegiatan dan tidak terlibat dalam urusan-urusan di luar kewenangannya.

9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus konsen pada pedagang kaki  lima dan pedagang pasar dalam program selanjutnya, karena Lombok  Tengah memiliki banyak pedagang yang belum tersentuh oleh anggaran  atau bantuan yang sudah ada.

10. Keberadaan pasar sementara di areal Pasar Renteng Praya yang sudah  terbangun agar segera ditempati oleh pedagang sehingga tidak kelihatan  semerawut dan memberikan peluang untuk pembangunan kembali pasar  eks kebakaran.

11. Industri-industri kecil agar terus diperbanyak di segala penjuru desa desa  sebagai bagian dari upaya pembukaan lapangan kerja baru dengan  membuatkan program yang menyiapkan alat alat olahan industri  rumahan kemudian menampungnya untuk bisa dipasarkan.

Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah (Dilaksanakan

Oleh dinas koperasi, usaha kecil dan menengah)

1. DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendukung upaya Pemerintah  Daerah dalam mengembalikan dana investasi Pemda pada Koperasi dan  UKM di Kabupaten Lomok Tengah dengan melibatkan aparat penegak  hukum.

2. Untuk mengatasi kesulitan Pemerintah Daerah dalam mengembalikan  dana investasi daerah pada Koperasi dan UKM di Kabupaten Lombok  Tengah, diminta kepada Pemeritah Daerah untuk melakukan kajian komprehensif sehingga melahirkan satu dokumen yang menjelaskan  beberapa alternatif solusi atas pengembalian dana investasi Pemerintah Daerah pada Koperasi dan UKM di Kabupaten Lombok Tengah.

3. DPRD Lombok Tengah juga mendukung upaya Pemerintah Daerah  dalam pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah melalui kegiatan pelatihan yang tersebar secara merata di 12 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah, termasuk bantuan akses modal. Hal ini dimaksudkan, program tersebut dapat melahirkan -wirausaha baru yang memiliki daya saing tinggi dengan hasil yang jelas dan terukur dalam setiap tahun anggaran.

4. DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendukung Pemerintah daerah untuk  berupaya mencari formulasi untuk menghidupkan kembali koperasi-koperasi yang kondisinya “hidup enggan mati tak mau/sekarat” dan memberikan bantuan modal untuk pengusaha kecil menengah yang ada di pelosok desa secara langsung tanpa bunga yang dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

5. Memperbanyak pelatihan pelatihan untuk UKM agar tercipta tenaga kerja yang siap kerja.

3. KOMISI III

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).

1. Terhadap adanya persoalan infrastruktur prasarana jalan yang terkena  dampak langsung bencana alam, Pemerintah Daerah agar memprioritaskan atau memberikan perhatian yang lebih dalam melakukan kegiatan rehabiltasi.

2. Pemerintah Daerah agar memberikan dukungan sarana kepada petugas teknis pengawas, sehingga tugas pengawasan dapat lebih intensif dilakukan guna meningkatkan kualitas program pembangunan infratruktur.

3. Dalam Proses perencanaan kegiatan fisik diharapkan kepada Pemerintah  Daerah untuk dapat menyusun DEDnya lebih awal sehingga setiap pekerjaan fisik yang strategis bisa lebih optimal.

4. Untuk memperlancar arus mobilisasi masyarakat menuju jantung Kota  Praya, Pemerintah Daerah diminta memperhatikan infrastruktur  penunjang khususnya prasarana jalan-jalan pendukung Kota Praya.

5. Pemerintah Daerah diharapkan untuk fokus dalam mengevaluasi progres  kerja tim percepatan pembangunan dam mujur.

6. Pemerintah Daerah diminta untuk memperhatikan dampak negatif lingkungan hidup yang dapat ditimbulkan dari proses pembangungan Pasar Jelojok terutama pencemaran udara yang ditimbulkan oleh debu material pada saat proses pengerjaan konstruksi.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan  Penerangan Jalan Umum terutama banyak pemasangan lampu penerangan jalan umum tanpa izin dari pemerintah daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk lebih intensif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus melakukan penertiban lampu penerangan jalan yang dipasang tanpa izin pemerintah daerah

2. Pemerintah daerah diminta untuk memberikan dukungan sarana pengendalian dan penertiban penerangan jalan umum, sehingga pencegahan dan penertiban pemasangan PJU Liar bisa dilakukan secara maksimal.

3. Pemerintah Daerah diminta untuk lebih bersungguh-sungguh dalam proses verifikasi dan validasi data korban gempa yang ada, sehingga bantuan yang akan diberikan tepat sasaran sesuai kondisi riil di lapangan.

4. Pemerintah Daerah diharapkan dalam pengelolaan rusunawa yang ada agar dikelola dengan manajemen yang baik sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu potensi sumber PAD bagi daerah Lombok tengah, serta segera menyelesaikan persoalan yang ada kaitannya dengan pembangunan Rusunawa tersebut

Urusan Lingkungan Hidup (Dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup).

1. Pemerintah Daerah diminta untuk lebih selektif dalam melakukan proses  penunjukan penyedia barang maupun kontraktor sehingga program pengadaan barang/jasa bisa selesai tanpa meninggalkan masalah.

2. Pemerintah Daerah diminta untuk menyusun petunjuk teknis Peraturan

Daerah No.5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah yang diharapkan mampu medorong Pemerintah Desa untuk membuat regulasi terkait pengelolaan sampah.

3. Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bersama pihak  terkait dengan melakukan kajian yang komprehensif terhadap kondisi riil lingkungan.

4. Memberikan dukungan SDM yang memiliki kompetensi dan kualifikasi serta dukungan Anggaran yang memadai dalam mengatasi berbagai masalah pengelolan sampah.

Urusan Perhubungan (dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan).

1. Lebih selektif dalam proses penunjukan Konsultan Pengawas dan  kontraktor pelaksana pada kegiatan fisik, terutama program kegiatan yang sumber pembiayaannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Memberikan sanksi administrasi terhadap konsultan pengawas dan  kontraktor pelaksana yang tidak berkerja optimal.

3. Lebih intensif dalam mensosialisasikan program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat agar persoalan penolakan masyarakat terhadap program kegiatan yang sudah direncanakan tidak menjadi kendala dalam tahap pelaksananaanya di lapangan.

Urusan Komunikasi dan Informatika (Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika).

1. Mendukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang Teknologi Informasi.

2. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  terkait pemindahan server SKPD ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Mengintensifkan Monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh SKPD yang telah mengelola Web dan Jaringan.

4. KOMISI IV

A. Urusan Pendidikan (Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan)

1. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan sarana dan prasana yang memadai  dalam memfasilitasi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer  (UNBK) terutama

2. Peran operator sekolah sangat penting dalam menyediakan informasi  yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama yang berkaitan dengan Program Sertifikasi Guru dan Pengalokasian Dana BOS. Untuk itu, sudah selayaknya tenaga operator mendapatkan penghargaan yang layak baik dari aspek kesejahteraan maupun aspek legalitas. Untuk itu, DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk menerbitkan SK pengangkatan Operator Sekolah dan memberikan insentif sebagaim yang diberikan kepada guru honorer.

3. Dalam program pengentasan buta aksara dalam beberapa waktu yang  lalu sempat menjadi sorotan oleh media dimana kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu daerah yang mempunyai prosentase penduduk buta akasara yang cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun demikian kami menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan yang mampu menurunkan angka buta aksara sebesar 5100 orang. Harus diakui bahwa banyak ditemukan masyarakat yang sudah melaksanakan program pengentasan buta aksara namun setelah itu kembali terdaftar kembali sebagai warga buta aksara.

Untuk itu, DPRD menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah hendaknya memprioritaskan pendidikan  keaksaraan dasar bagi masyarakat yang berusia antara 15 s/d 59 tahun dengan harapan agar mereka memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa

sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar.

b. Sebagai upaya lanjutan dari pelaksanaan program pengentasan buta aksara, diminta kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program pengembangan budaya baca dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan program kampung literasi, penyediaan sarana ruang baca publik seperti Taman Baca Masyarakat Rintisan dan TBM Penguatan sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan.

c. Penguatan kapasitas guru merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun harus diakui bahwa pelatihan guru yang dilaksanakan selama ini belum berdampak secara signifikan pada peningkatan kualitas dan kapabilitas guru. Untuk itu,

DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan peran Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) melalui pelatihan instruktur dan guru inti, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan mutu manajemen KKG/MGM

Urusan Kesehatan (Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah)

1. Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Program Percepatan  Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) melalui kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis

2. Peningkatan akses layanan kesehatan melalui pemenuhan tenaga kesehatan, peningkatan sarana pelayanan primer (Puskesmas, klinik pratama, dokter praktek mandiri), pemenuhan prasarana pendukung (alat kesehatan, obat, dan bahan habis pakai), serta inovasi untuk pelayanan di daerah pelosok dengan pendekatan pelayanan kesehatan yang universal.

3. Peningkatan mutu baik fasilitas penyelenggara layanan, maupun sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui penyediaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) atau standar prosedur operasional (SPO), peningkatan kemampuan tenaga kesehatan (Nakes), dokter layanan primer (DLP) dan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

4. Melakukan perbaikan dan evaluasi mekanisme rujukan untuk menjamin  mutu pelayanan dan efisiensi pembiayaan.

5. Memastikan kualitas, keamanan dan ketersediaan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

6. Berupaya untuk menekan kasus kematian ibu melahirkan serendah mungkin;

7. Memperhatikan ketersediaan air bersih yang cukup dalam pembangunan di fasilitas kesehatan, terutama yang berada di Lombok Tengah bagian selatan.

8. Meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Praya serta memperhatikan rasio kecukupan dan kecakapan tenaga medis dengan jumlah pasien yang dilayani.

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Ketertiban Masyarakat (Dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Pemerintah Daerah diminta untuk lebih intens meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terutama dalam menyelesaikan pembangunan rumah korban bencana gempa.

2. Sebagai upaya preventif dalam menghadapi bencana alam, Pemerintah Daerah diminta untuk memperbanyak desa tangguh bencana terutama di wilayah-wilayah yang ditetapkan sebaga wilayah rawan bencana.

Urusan Sosial (dilaksanakan oleh Dinas Sosial)

1. Melakukan pemutahiran data masyarakat penerima bantuan sosial seperti PKH, JKN KIS, PIP, maupun Bantuan Pangan Non Tunai sehingga program-program tersebut dapat berkontribusi langsung terhadap pengentasan kemiskinan di daerah.

2. Memastikan penyaluran program bantuan sosial khususnya Jaminan

Hidup (Jadup) bagi masyarakat korban gempa bumi, dapat tersalurkan

tepat waktu dan tepat sasaran.

3. Terhadap masyarakat penerima program bantuan, agar dilakukan

pembinaan secara berkesinambungan.

Urusan Tenaga Kerja (dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

1. Memberikan bantuan modal dan peralatan kerja bagi masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan serta melakukan pembinaan secara berkesinambungan;

2. Membentuk Perda tentang perlindungan tenaga kerja lokal dalam menghadapi pasar bebas yang memungkinkan masuknya tenaga asing dalam jumlah besar.

3. Melakukan pendataan dan pengawasan terhadap keberadaan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Lombok Tengah sehingga tidak menimbulkan dampak sosial di masyarakat.

4. Mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia secara menyeluruh.

5. Meningkatkan intensitas pelaksanaan event Job Fair dalam rangka  memberikan peluang kerja pada masyarakat.

6. Memberikan dukungan kepada Balai Latihan Kerja yang dimiliki untuk

menyerap lebih banyak masyarakat usia produktif untuk diberikan

 pelatihan keterampilan dan dilaksanakan secara berkesinambungan serta  diharapkan program pelatihan yang dilaksanakan agar disesuaikan

dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dilaksanakan

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,

dan keluarga Berencana)

1. Pemerintah Daerah kami minta untuk membuat sentra pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa serta meningkatkan sosialisasi berbagai regulasi terkait dengan perlindungan terhadap

perempuan dan anak mengingat perempuan dan anak sering kali menjadi

objek kekerasan.

2. Pemerintah Daerah kami minta untuk melakukan review terhadap

program pengarusutamaan gender.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

1. Melakukan review terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa baik  terkait dengan payung hukum maupun dalam tataran pelaksanaannya yang berpotensi menimbulkan perselisihan hukum.

2. Sebagai upaya dalam mengurangi penyelagunaan keuangan desa, Pemerintah Daerah diminta untuk melaksanakan pendampingan serta pengawasan secara kontinyu.

3. Melakukan pembinaan yang lebih intensif kepada Desa-Desa yang masih

belum memiliki admin SISKEUDES dan membantu mencarikan solusi yang tepat dalam menyiapkan tenaga admin SISKEUDES.

4. Melakukan proses pemberhentian Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana)

1. Pemerintah Daerah diminta mengupayakan agar masing-masing desa ditempatkan satu orang petugas. Terhadap ASN yang sudah terlanjur dimutasi ke SKPD lain, agar dikembalikan ke instansi induknya.

2. Memberikan pelatihan bagi penyedia layanan perempuan korban kekerasan (penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, dan reintegrasi sosial).

3. Memberikan pemahaman hukum, pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi pendampingan layanan, dan memfasilitasi sarana/prasarana pelayanan bagi perempuan korban kekerasan;

4. Pemberdayaan perempuan lansia, disabilitas, korban bencana, dan korban konflik.

5. Memanfaatkan teknologi informasi dalam menyusun database peserta KB sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan program KB.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga (Dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga)

1. Memberikan perhatian serius terhadap cabang-cabang olah raga yang memiliki potensi untuk meraih prestasi.

2. Menyediakan fasilitas olahraga yang memadai di masing-masing kecamatan sebagai pusat pembinaan olahraga.

3. Memperbanyak turnamen olahraga sebagai ajang pencarian atlet berprestasi.

4. Memberikan perhatian kepada atlet dan pemuda berprestasi khususnya dari aspek kesejahteraanya.

5. Terhadap siswa yang mempunyai prestasi di bidang olahraga, agar diberikan beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

6. Sebagai upaya dalam melestarikan seni/olahraga tradisional, Pemerintah  Daerah diminta untuk menyelenggarakan turnamen olahraga tradisional.

Urusan Perpustakaan dan Kearsipan (Dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)

1. Menyediakan infrastruktur gedung perpustakaan yang representatif, menambah ketersediaan sarana dan prasarana kerja, menambah jumlah koleksi buku-buku termasuk buku-buku tentang hikayat kuno,  meningkatkan kapasitas bandwith intenet wifi;

2. Mengintensifkan kunjungan perpustakaan keliling ke pelosok-pelosok untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

3. Memperhatikan pemenuhan jumlah pustakawan melalui pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional pustakawan melalui mekanisme penyesuaian/impassing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menempatkan PNS yang memiliki kompetensi dibidang IT.

4. Mempercepat penerbitan aturan yang mengharuskan seluruh pimpinan OPD untuk membuat record center dalam upaya penyelamatan arsip, sehingga tidak ada lagi arsip yang hilang dan pengelolaan arsip harus ada perubahan dari sistem manual ke sistem digital dengan menggunakan sistem informasi manajemen arsip daerah.

Urusan pilihan Urusan Transmigrasi (Dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

1. Pemerintah Daerah kami minta untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada peserta program transmigrasi sehingga mereka  mampu bertahan dan hidup secara mandiri di daerah tujuan.

2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun daerah tujuan sebagai upaya peningkatan jumlah kuota peserta.

REKOMENDASI PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Pemerintah hendaknya lebih intensif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat serta DPR/DPD RI Dapil NTB agar program kegiatan yang dibiayai dari Tugas Pembantuan dapat terus meningkat setiap tahunnya.

2.Dalam pelaksanaan tugas pembantuan, khususnya berupa kegiatan padat karya maupun pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi, hendaknya kegiatan tersebut  disampaikan kepada DPRD. Hal ini menjadi penting agar anggota DPRD yang melaksanakan reses dapat menyampaikan langsung kepada masyarakat sekaligus sebagai bahan pelaksanaan tugas pengawasan DPRD.

REKOMENDASI TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS UMUM DAN PEMERINTAHAN

1. DPRD menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah  Daerah dalam pelaksanaan kerjasama daerah harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah yang merupakan aturan pelaksana dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen LKPJ, bahwa selama tahun 2018  Pemerintah Daerah hanya menjalin 1 kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah dan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Ke depan Pemerintah Daerah diminta untuk lebih cermat dalam melaksanakan perjanjian kerjasama daerah terutama kerjasama yang membawa konsekuensi terhadap penggunaan dana APBD sehingga setiap kerjasama yang dilaksanakan membawa dampak  positif bagi pembangunan daerah. (fiq/adv)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.