Header Ads

ads header

Tak Dilibatkan, Dewan Lobar Beringas


seputarlombok.com | LOBAR - Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta Pemkab menyetop izin salah satu ritel modern di kawasan Terminal Lembar. Lantaran pihak ritel modern itu membangun di atas aset Pemkab.

Wakil Ketua III DPRD Lobar, H Sulhan Muhlis Ibrahim mengatakan meski lahan itu sudah disewa yang bersangkutan, namun diakuinya tidak melalui persetujuan DPRD. Dimana dalam peraturan yang mengatur, setiap penyewaan aset milik daerah atau negara kepada pihak ketiga harus atas persetujuan DPRD.

“Harusnya. Tapi ini tidak ada,” ujar politisi PKB itu.

Ia pun sudah mempertanyakan hal itu kepada pihak dinas terkait. Bahkan calon anggota Senayan ini mengaku sudah meminta agar izin ritel modern itu distop.

“Saya minta distop jangan diperpanjang izinnya,” tegas pria asal Kediri itu.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, H Mahyudin mengaku akan segera mengecek dokumen penyewaan aset tersebut. Mengingat dirinya baru menjabat jabatan tersebut.

“Coba saya cek dulu, supaya saya tidak keliru memberikan komentar hal itu,” katanya.

Sejauh diakuinya belum ada surat teguran yang sampai di mejanya untuk menyetop penyewaan tersebut. Meski demikian dirinya akan segera memperlajari aturan terkait penyewaan aset tersebut.

Saat disinggung terkait dengan indikasi penyewaan aset oleh oknum tehadap kelompok-kelompok, dimana rentan terjadi penyelewengan ataupun pelanggaran, Mahyudin mengatakan pihaknya sedang berupaya membuat pengelolaan sewa itu terang benderang.

Baik jelas pengelolaannya, perjanjian sewanya, hingga harga sewa. Caranya dengan mengumpulkan seluruh dokumen alashak dari aset yang belum tersertifikat. Untuk secara bertahap didaftarkan di BPN untuk disertifikatkan.

“Jadi kita akan buat terang benderang semua. Tapi ini kan suatu perkerjaan yang banyak, tidak mungkin dalam waktu yang cepat seperti membalikan telapak tangan,” pungkasnya.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.