Header Ads

ads header

Sulhan Muchlis : Lahan LCC Diduga Dijadikan Agunan


seputarlombok.com | GIRI MENANG-Polemik Lombok City center (LCC) yang tengah menjadi perhatian Kejaksaan Tinggi NTB menjadi bola panas bagi sejumlah pejabat di Pemkab Lombok Barat (Lobar). Sebab, masalah ini diprediksi bisa berakhir di jeruji besi alias penjara. Sejauh ini, Sekda hingga mantan pejabat Lobar yang terkait dengan LCC sudah dipanggil pihak Kejati NTB.

“LCC harus diusut sampai tuntas. Karena banyak sekali yang tidak beres. Sudah bermasalah dari awal,” ungkap anggota DPRD Lobar Dapil Narmada Indra Jaya Usman. Merujuk pada temuan BPKP, Indra membeberkan perjanjian kerja hanya memberikan Lobar saham sebesar tiga persen. Padahal penyertaan modal yang diberikan berupa aset tanah seluas 8,4 hektare. Taksirannya sekitar Rp 22 miliar dengan luasan tersebut dinilainya tidak masuk akal.

Indra menilai, jutsru dibandingkan dengan harga bangunan LCC yang ada, harga tanah milik Pemda Lobar di Desa Gerimax, Kecamatan Narmada tersebut bisa lebih mahal. “Dulu katanya mau investasi sampai dengan Rp 1 triliun, sehingga Pemda setuju dapat saham tiga persen. Tapi faktanya tidak dijalankan sesuai perjanjian dengan alasan kondisi pasar dan sebagainya,” ucapnya.

Sehingga, Pemda Lobar maupun Kejati NTB harus serius menuntaskan permasalahan LCC. Karena persoalan aset tanah selalu menjadi masalah di Lobar. “Yang saya dengar proses pembangunan LCC ini juga membebani hutang bagi PT Tripat saat memindahkan pusat agrobisnis ini ke Labuapi,” bebernya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Lobar H Sulhan Muchlis Ibrahim juga menilai terlalu banyak hal yang janggal terkait LCC. Anggota Komisi I DPRD Lobar dijelaskannya sudah turun meninjau langsung kondisi LCC saat ini. “Empat tahun terakhir LCC itu tidak memberikan dividen bagi daerah,” terang Sulhan. Inilah yang kemudian turut menjadi perhatian dewan. Ditambah dengan persoalan penyertaan modal dan penggunaan lahan yang saat ini sedang ditangani oleh Kejati NTB membuat LCC kian memberi banyak masalah bagi daerah.

Sehingga politisi PKB ini pun mempersilakan aparat penegak hukum memproses permasalahan ini. “Kalau kami hanya mempertanyakan terkait masalah saham yang terlalu sedikit. hanya tiga persen. Kemudian bagaimana dengan sertifikat hak atas milik kita (Pemda Lobar) yang saya dengar dijadikan agunan alias disekolahkan. Kami butuh kejelasan mengenai itu,” tegasnya.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.