Header Ads

ads header

Dewan Lobar Minta Revisi Raperda PDAM


seputarlombok.com | LOBAR - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Lombok Barat (Lobar) meminta Pemkab Lobar merivisi Raperda Pengantian status badan hukum Perusahan Daerah Air Minum (PDAM). Dari perusahaan daerah (Perusda) menjadi Perseroan Terbatas (Perusda).

Wakil Ketua III DPRD Lobar, H Sulhan Muhlis Ibrahim meminta jangan sampai peningkatan status tersebut membuat saham Pemkab Lobar diperusahaan itu menjadi berkurang. Mengingat setelah menjadi PT nantinya membuat peluang daerah lain menjadi pemegang saham.

“Tapi bagaimana mengunci saham Lobar itu tetap 65 persen. Itu yang kita wanti-wanti, boleh maju berinovasi tapi jangan membuat rugi kedepan,” ujar Sulhan yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Selain itu iya meminta merevisi terkait penyesuaian tariff. Pihaknya tidak mengingkan pihak PDAM melakukan perubahan tariff tanpa konsultasi dengan pihak DPRD. Meski secara mekanisme penyesuain tarif itu melalui proses dari tingkat forum pelanggan hingga kepala daerah.

Lantaran setiap keluhan yang disampaikan pelanggan PDAM, selalu diterima oleh kalangan dewan.

“Giliran masyarakat menjerit tetang tafir mengeluhnya ke DPRD juga, lalu bagaimana kita akan menjawab, apa alasan menaikan tatif dan sebagainya. Justru itu kita minta konsultasi dengan DPRD,” jelasnya.

Sulhan juga sedikit menyoroti terkait pengangkatan pengawas PDAM. Ia meminta pengangkatan pengawas harus dilakukan dengan cara fit and properties. Selain itu juga batas umur bagi pengawas PDAM turut harus dibatasi. Jangan sampai nantinya pengawas itu justru menjadi tampungan bagi direksi yang pensiun. Bahkan kemungkinan diangkat karena adanya kedekatan politik.

“Harus dibatasi umurnya, 50 tahun misalnya. Kasihlah orang-orang yang mau berinovasi, faham dengan bisnis, ekonomi dan juga terbuka dengan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang kita minta fit and propertest,” tegasnya.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.