Kamis, 21 Februari 2019

Izin Trayek Naik, Sopir Angdes Datangi DPRD Lobar


seputarlombok.com | GIRI MENANG-Puluhan sopir Angkutan Desa (Angdes) yang ada di Kabupaten Lombok Barat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Barat. Kedatangan para sopir ini untuk meminta agar tarif izin trayek diturunkan. Karena tarif yang diberlakukan tersebut dianggap terlalu tinggi bagi para sopir.

Para sopir merasa sangat terbebani dengan berlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi izin trayek, dimana dalam Perda yang ditetapkan izin mendapatkan trayek naik menjadid Rp 500 ribu. dimana dulunya retribusi yang dibayarkan hanya Rp 25 ribu, sekarang membengkak menjadi Rp 500 ribu selama lima tahun sekali.'' Para sopir merasa sangat terbebani kalau retribusinya sebesar Rp 500 ribu,'' kata Nawiyah Sekertarais Organisasi Gabungan Angkutan Daerah (Organda) Kabupaten Lombok Barat, saat ditemui usia hearing kemarin. (18/3).

Besaran SK trayek yang harus dibayarkan seharusnnya disesuaikan dengan kondisi para sopir sekarang ini, yang jumlah pendapatan atau penumpang jauh sangat berkurang dari beberapa tahun yang lalu.'' Kondisi kita sekarang sangat sepi jika dibandingkan tahun sebelumnya,'' ujarnya.

Retribusi yang dibayarkan para sopir, tidak hanya SK trayek ini saja, tetapi masih banyak beban surat yang harus dibayarkan, diantaranya ada TPR untuk wilayah Lombok Barat besarannya 10 ribu perbulan, sedangkan TPR Kodya Mataram 10 ribu perbulan, dari bayar TPR sudah 240 pertahun. Pembayaran jasaraharja 25 ribu perbulan, pembayaran pembayaran KIR kendaraan sebesar Rp 70 ribu per enambulan. Perpanjangan izin trayek , ditambahkan lagi pembayaran pajak kendaraan, kalau ini digabungkan lebih dari Rp 1 juta pembayaran yang harus para sopir bayarkan.'' Sekarang kalau diberlakukan yang 500 ribu, semakin membebani para sopir,'' tegasnya.

Saat kondisi,pendapatan para sopir, terus menurun, seiring dengan semakin banyaknya ojek onlie yang ada sekarang.  Dari hasil hearig yang dilakukan dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Lobar H.Sulhan Mukhlis disepakati biaya retribusi izin trayek angkutan desa sebesar 100 ribu pertahun.'' Alhamdulillah sudah ada kesepakatan, angka 100 ribu kami sepakati,'' tegasnya. Saat ini sudah ada 3 koperasi, namun ia meminta kepada semua pengurus agar membentuk pengurus koperasi dimasing-masing Kecamatan, sata koperasi yang sudah ada sekarang ini menjadi pusatnya, sedangkan yang lainnya menjadi cabang dari koperasi angdes. 

Terpisah Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Mukhlis menjelaskan, keberadaan Perda nomor 10 tahun 2011 dalam nomenklaturnya sudah diatur, besaran retribusi tersebut bisa dilakukan perubahan jika terjadi suatu dan lain hal dibelakang hari. Atas dasar itulah, kemudiann pihaknya meminta kepada dinas terkait untuk melakukan perubahan terhadap besaran pembayaran retribsusi yang harus dibayarkan.'' Tadi sudah disepakati, besarannya 100 ribu pertahun,'' tegas Caleg DPR RI Dapil Lombok ini.

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.