Rabu, 13 Februari 2019

DPRD Lobar Siap Tuntaskan Tungggakan 6 Raperda

Imam Kafali S.Pd ( Ketua DPRD Lobar )

seputarlombok.com | Lombok Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat menargetkan bisa menyelesaikan pembahasan 6 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas pada masa sidang pertama tahun 2019 ini.

Masa sidang pertama tahun 2019 akan dimulai pada bulan Februari 2019. Dari tahun 2018 ada masih tersisa 6 buah Raperda yang tidak bisa diselesaikan pembahasannya, pada tahun ini enam Raperda tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Lobar untuk diselesaikan pembahasannya." Enam Raperda yang kemarin tertunda akan jadi prioritas pembahasan di DPRD Lobar," kata Ketua DPRD Lobar Imam Kafali.

Salah satu Perda yang harus segera ditetapkan yakni pembahasan perubahan status PDAM menjadi  Perseroan Terbatas (PT). Raperda ini  sudah menjadi prioritas DPRD Lobar untuk segera dituntaskan pembahasannya. Bahkan sudah masuk dalam Prolegda tahun 2019.'' Ini jadi prioritas kita,agar segera ditetapkan Perdanya," ujarnya.

Kemarin pada saat pengajuan  tahun 2028 memang terhadi keterlambatan, karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan,mulai dari pengesahan APBD dan Pengesahan APBD murni 2019. Tahun lalu kinerja dari DPRD Lobar sedikit berpengaruh karena adanya bencana gempa.

Ia menjelaskan proses pembahasan perubahan status PDAM menjadi PT ini sudah mulai dibahas pada tahun 2018 namun belum bisa tuntas, tahun 2019 ini akan dilanjutkan kembali sisa materi yang belum dibahas." Kita tidak mulai dari awal, tetapi kita tinggal melanjutkan sisa pembahasan materinya," kata Imam.

Oleh karena itu, dengan tinggal melanjutkan pembahasan, Imam optimis bisa tuntas pada bulan februari nanti, sesuai dengan jadwal masa sidang pertama tahun 2019." Februari nanti akan tuntas pembahasan nya," ungkap Imam.

Pada tahun 2018, DPRD Lobar sudah menargetkan ada 16 Perda yang harus dituntaskan, karena sudah masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2018, tetapi karena sejumlah kendala salah satunya bencana, maka yang bisa ditetapkan hanya 10 dari 16 target. " Target memang 16, tapi 10 yang bisa dituntaskan," katanya.

Sisa 6 perda yang sudah  masuk prolegda 2018  akan dilanjutkan pembahasannya di masa sidang tahun 2019. Enam perda tersebut yakni, dua Perda inisiatif dan empat perda usulan ekskutif salah satu tentang PDAM.(red)

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.