Header Ads

ads header

Komisi II Minta Pengusaha Ritail Moderen Taat Aturan


seputarlombok.com | Lombok- Anggota DPRD Lobar Andi Irawan sangat menyesalkan tindakan dari pengusaha gerai moderen yang sering melakukan aktivitas usaha tidak dilakukan dengan mengurus perizinannya." Mereka sudah kebiasaan, mau usaha urus izinnya belakangan, ini yang tidak benar dan sangat kami tidak suka cara ini," kata Ketua Komisi II DPRD Lobar ini.

Akibatnya, masyarakat Lobar banyak yang datang ke DPRD menyampaikan pengaduan mereka dan penolakan atas keberadaan ritel moderen tersebut.

Pihaknya meminta kepada Dinas Perizinan, dinas Perindag untuk tegas kepada Perda nomor 1 tahun 2018 yang sudah mengatur, jumlah kebaradaan toko moderen di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Kalaupun sekarang ini, misalnya diwilayah kuota toko moderen ini masih ada, DPRD meminta kepada para pengusaha  untuk  menyelesaikan izinnya dulu, pengusaha harus tertib aturan dan tertib administrasi dalam menjalankan usahanya." Kalau mau buka usaha, silahkan lengkapi izinnya dulu," tegasnnya.

Beberapa bulan terakhir ini sudah bada dua warga desa uang yang mengajukan protestl atas keberadaan ritel moderen yang ada di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Barat, yakni warga di Desa Jagaraga dan Kelurahan Dasan Geres.

Seperti yang dilakukan warga di Perumahan Pemda Lobar. Puluhan pedagang kios dan warung yang ada di komplek Perumahan BTN Pemda Lombok Barat memprotes rencana kebaradaan ritel moderen yang akan beroperasi di depan perumahan BTN Pemda Lobar.

Tiga toko yang ada di depan perumahan BTN Pemda pinggir jalan raya ini sedang dalam tahap persiapan untuk operasi. warga yang mengetahui akan adanya rencana ini langsung melakukan penolakan dan memprotes keberadaan toko moderen ini.

Perwakilan pedagang yang tinggal di BTN Pemda Lobar Lalu Irwan menjelaskan, sebagian besar para pedagang kecil yang ada di masa BTN Pemda dan di Kelurahan Dasan Gares menolak kehadiran toko moderen  ini. Dari hasil pendataan yang ia lakukan, ada sekitar 30 orang pedagang yang sudah memberikan tanda tangan sebagai bukti penolakan untuk dikirim ke Dinas Prindag Lobar. dinas Perizinan dan kepada Camatan serta Kelurahan." Semua pedagang yang ada di BTN Pemda menolak keberadaan ritel moderen ini," kata Irwan.(rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.