Jumat, 09 November 2018

Wabup Jawab Cecaran Soal Dari Fraksi

SeputarLombok.com|Lombok Tengah - Setelah pada paripurna sebelumnya, Pemda dicecar sejumlah pertanyaan dari semua fraksi yang ada di DPRD Loteng, Wabup Loteng, HL Pathul Bahri akhirnya memberi jawaban. 

Jawaban itu disampaikan Pathul pada gelaran sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Pemda atas pemadangan umum Fraksi terhadap nota keuangan dan RAPBD Loteng 2019.

Dalam jawabannya di ruang sidang utama yang digelar Kamis (08/11), Wabup dengan detail menjawab pertanyaan dari semua fraksi, dimulai dari fraksi Golkar hingga Fraksi Nurani Perjuangan.

Untuk F. Golkar, Pathul menjawab pertanyaan mengenai kurangnya kontribusi OPD lain dalam pengembangan sektor pariwisata. Tetapi, menurut Wabup, ternyata semua OPD berperan dalam peningkatan sektor andalan tersebut.

Seperti halnya, Dinas PUPR melalui peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan, Disperindag dengan pelatihan UKM berbasis kerajinan, Diskanlut melalui pengembangan perikanan dan lain sebaginya. 

"Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD bersumber dari pajak hotel, restoran, parkir BIL, pendapatan BEA perolehan hak atas tanah dan bangunan serta retribusi izin mendirikan bangunan di daerah wisata dengan persentase sebesar 9,78 persen," ungkap Pathul.

Sementara soal dari F. Gerindra mengenai upaya pencapaian target PAD yang semakin besar dijawab Wabup dengan beberapa langkah strategis. Antara lain, melakukan penataan sistem dan prosedur pemungutan PAD.

"Termasuk didalaminya melakukan penyesuaian kerangka regulasi.
meningkatkan intensitas monitoring, EVALUASI dan pengendalian pemungutan PAD," jawabnya. 

Selain itu, lanjut Wabup, lanhkah lainnya adalah meningkatkan intensitas uji petik obyek PAD serta melakukan penilaian kembali nilai jual objek pajak PBB-PP potensial.

Untuk F. PKB yang dengan khusus menyoal terkait pelestarian lingkungan di bagian Utara Loteng, Wabup Pathul menjawab bahwa Pemkab berupaya melalui kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumbet-sumber air.

"Sedangkan langkah yang dilaksanakan untuk mengantisipasi kekeringan dan kekurangan air bersih bagi masyarakat ketika musim kering datang seperti yang terjadi pada saat ini dilakukan melalui pendistribusian air bersih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada masyarakat yang terkena dampak kekeringan," lanjutnya.

Untuk menjawab F. Demokrat mengenai pengelolaan data kemiskinan, Pathul mengatakan bahwa data kemiskinan selalu dikoordinasikan setiap bulannya dalam rapat koordinasi khusus yang melibatkan semua komponen guna membahas data kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar baik dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan atau bukan makanan dan pengeluaran perkapita perbualan.

"Upaya Pemda dalam menyediakan lapangan pekerjaan dari sisi informasi telah melakukan upaya percepatan melalui job fair, selain itu melalui pendidikan formal berkoordinasi dengan pendidikan menengah dan perguruan tinggi untuk mempersiapkan SDM yang siap untuk memanfaatkan peluang dan potensi yang ada di Lombok Tengah," bebernya.

Untuk F. PKS yang hanya menyoal masalah keterbukaan informasi mengenai realisasi kinerja OPD, Wabup mempersilakan untuk mengakses melalui aplikasi sistem E-Money. 

"Dapat disampaikan realisasi keuangan Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Oktober 2018 sebesar 66% dan realisasi fisik sebesar 78%. Pemerintah Daerah optimis dapat meningkatkan serapan anggaran sampai tahun anggaran 2018 berakhir," optimisnya.

Untuk F. PPP yang menyoal pemanfaatan gedung lama DPRD Loteng setelah pindah ke gedung baru di Jontlak, Pathul mengatakan akan memanfaatkan gedung lama untuk pelayanan publik. 

"Pemda akan memanfaatkan gedung lama ini dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan publik," jawabnya tanpa menjelaskan lebih lanjut pelayanan seperti apa yang dimaksud.

Pertanyaan dari F. PBB terkait kesiapan Pemda menghadapi kemungkinan bencana alam di tahun 2019, Wabup memberi penjelasan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan dana melalui belanja tidak terduga yang  diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang.

"Seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2019," jawabnya. 

Untuk F. Nasdem yang menyoal masalah penguatan struktur ekonomi,  Pathul menjawab bahwa penguatan struktur ekonomi dan pengolahan SDA merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Lombok Tengah khususnya misi ke-3 yaitu mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas. 

"Keberhasilan kinerja prioritas pembangunan diukur dalam 22 indikator kinerja daerah dengan tingkat capaian rata-rata terhadap target akhir RPJMD adalah 92,52 di tahun 2017," sambung Pathul.

Sementara untuk fraksi terakhir yaitu F. Nurani Perjuangan yang menyoal tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, Pathul menjelaskan bahwa salah satu kriteria pemberian hibah yaitu dilakukan tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

"Terhadap penganggaran belanja hibah yang diarahkan untuk Baznas juga mempedomani surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 903/2017/SJ perihal dukungan pembiayaan baznas provinsi dan baznas kabupaten/kota dalam APBD," menutup jawabannya. 

Sementara itu, Pimpinan sidang, HA. Puaddi FT mengatakan jika Banggar akan membahas nota keuangan dan RAPBD ini beberapa waktu ke depan hingga 27 November. (fiq)

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.