Selasa, 27 November 2018

Tim Sengketa Pilkades Loteng Disebut Ciderai Upaya Demokrasi

SeputarLombok.com | Lombok Tengah - Belum tampaknya hasil nyata dari tim sengketa Pilkades Lombok Tengah membuat Ketua MPC Pemuda Pancasila, M. Samsul Qomar bernyanyi garang. 

Pria yang juga Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah itu mengatakan, tim sengketa Pilkades disinyalir tidak serius dalam menyelesaikan sengketa Pilkades bagi 27 desa yang melapor.

"Kami melihat tim ini sama sekali tidak bekerja, mereka hanya datang dan ngobrol ngobrol sambil makan pisang goreng, mirip obrolan pinggri jalan," ungkapnya kepada media ini via pesan WA, Selasa (27/11).

Dikatakan Qomar, seharusnya dalam penyelesaian sengketa, tim harus mendatangkan saksi-saksi, bukti dan pemanggilan pelapor lainnya. 

Tetapi menurutnya yang terjadi adalah tim selalu rapat tiap hari bahkan hingga tengah malam tetapi sama sekali tidak melibatkan pelapor dalan setiap bahasan. 

"Coba anda bayangkan, tim ini menerima gugatan dan laporan tapi tidak meneruskan sesuai tata cara yang semestinya," kesalnya. 

"Saya meyakini perwakilan kejaksaan dan kepolisian hanya di ajak duduk duduk saja dalam rapat, tidak mungkin polisi dan jaksa yang sudah biasa menangani perkara akan melakukan sengekta kaya gini, pasti kalau mereka di berikan wewenang akan melakukan sesuai prosedur yang semestinya, tapi ini tidak ada sama sekali," lanjutnya.

Ditambahkan mantan ketua KNPI Loteng ini, terkait keputusan coblos simteris yang di anggap batal oleh Panitia, tidak semua desa membatalkan.

Dicontohkan di Kecamatan Pringgarata dari 10 desa yg pilkades hanya 2 yang membatalkan coblos simteris, sisanya menyatakan sah dan juga menggugat tetapi tetap tidak ditanggapi oleh tim sengekta.

"Saya melihat tim ini hanya bekerja untuk mengulur ulur waktu sampai batas 30 hari saja, mereka hanya berupaya meredam aksi demonstrasi bukan mencari penyelesaian sengketa dari gugatan itu dan ini tentu mencederai upaya demokrasi yang di lakukan masyarakat terlepas siapa yang menang dan kalah," curiganya.

Sekali lagi, lanjut dia, terlepas dari siapa yang kalah dan menang, adalah menyelematkan suara rakyat yang diberikan pada saat pencoblosan dilaksanakan.

Sementara terkait rujukan Pemda yang meminta Cakades melakukan PTUN, ditengarai sebagai upaya pemda untuk mencari aman dan cuci tangan , tidak mau repot atau memang tidak mampu mereka kerja.

"Bupati harus melakukan evaluasi kepada bawahannya, mereka tidak bekerja dengan semestinya dan mengabaikan prosedur yang ada kecuali bupati juga sepakat atas kerja bawahannya ini ya kami mau bilang apa," kesalnya kembali. 

"Saya liat beberpaa cakades sudah menyiapkan langkah hukum selanjutnya. Mereka bahkan sudah ada yang mengirim surat ke bupati untuk menunda pelantikan karena persoalan persoalan yang belum klir dan upaya PTUN serta hukum lainnya, ini harus di fikirkan oleh Bupati karena pemimpin yang adil dan bisa menaungi masyarakat tentu itu yang terbaik," tutupnya. (fiq) 

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.