Header Ads

ads header

Sinergi Ekskutif Legislatif Turunkan Angka Kemiskinan Di Lobar


seputarlombok.com | Lombok Barat - Jumlah masyakarat miskin di  Kabupaten Lombok Barat masih terbilang tinggi, berdasarkan datar dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Barat mencatat ada angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat masih berada pada angka 11 persen, atau sekitar 111 ribu jiwa penduduk Lobar dalam katagori miskin.

Untuk bisa mengurangi Jumlah penduduk miskin, perlu sinergi bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat danwl Legislatif untuk bisa menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat. Bagiamana sinergi antara DPRD dan Pemkab Lobar inilah yang dibahas dalam Dialog Interaktif Membangun Lombok Barat yang digelar DPRD Kabupaten Lombok Barat kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Barat.(30/11).

Dalam diskusi ini, Ketua DPRD Lobar Imam Kafali dan Kepala Bappeda Lobar Dr.H. Baehaqi membedah bagaimana upaya dan sinergi yang sudah dilakukan antara Pemda Lobar dan legislatif dalam mengentaskan kemiskinan di Lobar.

Baehaqi menjelaskan, sejak tahun 2015 sampai 2017, trend penurunan kemiskinan di Lobar sedikit melambat, dari data yang ada pada tahun 2015 angka penurunan kemiskinan di Lobar 17.38 persen, pada tahun 2016 angka kemiskinan menurut lagi 1 persen berada pada angka 16.73 persen, sedangkan penurunan pada tahun 2017 sedikit melambat hanya 16.43 persen." Dari tahun 2016 ke 2017 penurunan angka kemiskinan melambat," kata Baehaqi.

Kenapa melambat, karena penurunan angka kemiskinan Lobar saat ini  sudah hanpir mencapai puncak." Ibarat orang sedang naik gunung, semakin dekat dengan puncak semakin lambat jalannya," ujarnya.
Selama ini sinergitas dengan legislatif sudah terjalin bagus karena setiap program yang akan dijalankan untuk mendorong penurunan kemiskinan selalu didukung oleh pihak legislatif buktinya perdanya sudah ditetapkan, dan berbagai dorongan melalui penganggaran dalamw SKPD juga sudah di dilakukan oleh legislatif dan eksekutif.

Agar trend penurunan kembali cepat, Pemda Lobar sedang berusaha  mendorong program pemberdayaan masyarakat yang diarahkan b kepada pengelola pasca panen, yang mengacu kepada strategi pengentasan kemiskinan didaerah dan mengacu juga  kepada Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang mengedepankan pemberdayaan." Dari aspek pemberdayaan ini yang sedang dikembangkan," tegasnya

Contohnya rencana pembangunan desa-desa wisata di Kabupaten Lombok Barat, menurutnya Desa wisata ini akan lebih tepat dan menyentuh kepada masyarakat." Kalau ada rumah warga yang tidak terpakai, itu bisa dimanfaatkan menjadi homestay, uangnya berputar di tengah masyarakat," tegasnya.

Menanggapi hal ini. Ketua DPRD Lobar Imam Kafali menjelaskan sebagai bukti adanya sinergi antara DPRD dengan Pemerinta Daerah yaitu adanya penetapan Peraturan Daerah tentang kemiskinan.Dalam menurunkan angka kemiskinan bentuk sinergi antara ekskutif dan legislatif sudah  banyak salah satunya penetapan Perda, kemudian ikut mendorong program-program atau bantuan yang dikhususkan untuk masyarakat miskin." Yang sekarang sedang berproses adalah penyusunan Perda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin," jelasnya.

Peraturan yang sudah dibuat oleh DPRD Kabupaten Lombok Barat tidak hanya untuk jangka pajang, tapi  legislatif juga mendesak Pemda harus mengataur kebutuhan mendesak bagi masyarakat miskin. Legislatif  ingin pemerintah agar memikirkan juga untuk kebutuhan yang bisa saja datang secara tiba-tiba, yang dibutuhkan masyarakat miskin, apalagi ketika ada bencana seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

Hal lain yang sudah mulai dilakukan DPRD Lobar untuk pengentasan kemiskinannya adalah, adanya keikutsertaan anggota DPRD Lobar yang sudah mulai mengarahkan Pokok Pikiran (Politeknik) mereka untuk pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Lobar. " Tahun ini ada sekitar 34 rumah layak huni yang dibangun dari Pokir DPRD Lobar," jelasnya.
Kedepannya hal-hal seperti ini akan terus dorong, karena keberadaan rumah yang layak ini juga salah satu indikator dari penilaian angka kemiskinan.Namun tentunya tidak semua anggota DPRD Lobar bisa mengarahkan pokir mereka untuk pengentasan rumah tidak layak huni, Karena pokir dari DPRD berasal dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat ditingkat bawah, kalau masyarakat tidak meminta rumah, tentunya program pembangunan rumah tidak akan diusulkan." Banyak program yang sudah dilakukan agar kemiskinan di Lobar bisa terus ditekan dan dikurangi," ujarnya (rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.