Header Ads

ads header

Persetujuan Sembilan Fraksi Terhadap RAPBD Dibumbui Catatan Tajam

SeputarLombok.com|Lombok Tengah – Nota keuangan dan RAPBD tahun 2019 yang disampaikan Wakil Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri Ghani, SIP. pada paripurna sebelumnya ditanggapi semua fraksi pada sidang paripurna yang digelar, Selasa (06/11).

Dari penyampaian, berdasarkan hasil rapat masing-masing fraksi, semua fraksi menyatakan setuju dengan nota keuangan dan RAPBD dari Pemda itu. Hanya saja, mereka masih memberikan masukan, saran dan catatan khusus terhadap hal itu. 

Seperti Fraksi Golkar yang menyatakan setuju tetapi mempertanyakan masalah kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan PAD Loteng. Sebab, sejauh ini, PAD dari sektor pariwisata masih dirasa minim. Apalagi, banyak sekali instansi di luar Dinas Pariwisata tampak kurang respon.

“Parwisata merupakan salah satu sektor yang terus didorong peningkatan pertumbuhanya, bagaimana peran instansi lain dalam mendukung peningkatan pertumbuhan dunia pariwisata,” ungkap Syariffuddin selaku Juru Bicara.

Sementara dari Gerindra, Lalu Muhibban selaku Jubir meminta Pemda untuk mereview kembali program pembangunan daerah yang belum tercapai, mengingat perlunya efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja masing- masing OPD, terutama belanja pegawai yang membengkak dan anggaran tidak terduga.

“Kami berharap belanja pegawai bisa ditekan. Selanjutnya alokasi anggaran yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah, terutama terkait program kebijakan yang mengarah pada percepatan peningkatan PAD,” pinta Gerindra melalui Muhibban.

Sementara itu, H Ahkam selaku Jubir PKB menyampikan jika pihaknya mengamati ada beberapa kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2018 dan masih lamban. Termasuk masih belum adanya kejelasan perencanaan maupun pelaksanaan program di Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim).

“Kami meminta penjelasan pemerintah mengenai hal tersebut, dan apa hambatan sebenarnya yang mempengaruhi sehingga terjadinya kelambatan tersebut,” tegasnya.

Sementara untuk Fraksi Demokrat menyoroti masalah pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta pemenuhan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Jubir Fraksi Demokrat, Fathurrahman menyampaikan, Pemda perlu memperhatikan peningkatan jumlah progran ekonomi kreatif serta melakukan pengawasan secara ketat dan peluang kerja di KEK Mandalika.

“Kami juga meminta agar dilakukan evaluasi aparatur pemerintah berbasis kinerja dan kebijakan penempatan yang berbasis disiplin ilmu dan bakat,” dorongnya.

Fraksi PPP, H Mayuki meminta kepada Pemda untuk segera melakukan updating data base potensi daerah terutama yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yang berdomisili di Lombok Tengah untuk menetapkan bagian daerah bagi hasil PKB,BBNKB dan PBB KB.

“Kami meminta untuk melakukan sweeping atas kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan,” pintanya.

Sementara PKS dengan Jubirnya, Ahmad Rifai meminta Pemda menjelaskan terkait dengan akses jalan pariwisata, akses jalan pendidikan serta akses jalan kesehatan yang belum dihotmix. 

Termasuk perhitungan mengenai berapa volume dan anggaran yang dibutuhkan serta jumlah permintaan masyarakat terkait dengan perubahan status jalan.

“Kami juga mohon penjelasan terkait data tenaga pendidik yang PNS terutama pada SD dan SMP di Lombok Tengah dan berapa kebutuhan tenaga pendidik di Daerah kita ini,” tanya dia.

Fraksi Bulan Bintang (PBB) mempertanyakan jumlah rumah korban gempa yang menjadi target perbaikan pemerintah pusat. Apakah semua rumah rusak sudah terkafer pusat dan jika tidak apa solusi yang diberikan oleh Pemda. Sebab, Pemda dalam hal ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai hal itu.

“Kami juga mempertanyakan sampai bulan apa belanja bantuan sosial atas klaim pembiyayaan pelayanan kesehatan JKN non peserta bisa bertahan pada tahun anggaran 2018,”  tanya Zulfan Azhari selaku Jubir.

Sementara dari Fraksi Nasdem, H. Kamran Mahali mendorong Pemda untuk lebih memperhatikan beberapa hal dalam APBD 2019 nanti, seperti peningkatan pertumbuhan dunia pariwisata yang merupakan kebutuhan masyarakat.

“Untuk dapat menunjang program tersebut, berapa estimasi anggaran yang diperlukan dalam APBD Tahun 2019? Dan kami berharap ada penjelasan,” kata dia.

Untuk Fraksi Nurani Perjuangan yang terdiri dari tiga partai yaitu, Partai PDIP, HANURA dan PKPI, Jayanti Umar selaku Jubir menyatakan jika Fraksi-nya mendorong OPD terkait untuk harus lebih memacu kinerja sesuai dengan potensi yang terdapat di Daerah. 

Hal itu sesuai dengan Permendagri 33 tahun 2017 bahwa penempatan target pajak daerah dan retrebusi harus didasarkan pada data potensi pajak. (fiq)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.