Jumat, 16 November 2018

Kades Mertak Dorong Pemerintah Ajar Masyarakat Berdampingan Dengan Bencana

Kades Mertak Kecamatan Pujut, HM Bangun
SeputarLombok.com | Lombok Tengah - Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,3 SR yang mengguncang Bali serta dirasakan di Lombok, Kamis dinihari kembali mengungkit trauma masyarakat NTB. 

Terlebih masyarakat Mertak yang memang menjadi daerah dengan kebanyakan wilayahnya berada di seputaran pantai.

Betapa tidak, selain bencana gempa yang melanda NTB beberapa waktu lalu, desa ini ternyata pernah dihantam tsunami pada tahun 1977 silam. 

Kepala Desa Mertak, HM Bangun yang ditemui di kediamannya mengatakan, gempa bumi beberapa waktu lalu telah membuat warga kembali panik.

"Memang warga kami panik apalagi itu gempa yang terpusat di laut, masyarakat kami trauma dengan isu tsunami," gamblangnya. 

Dikatakan pria yang akrab disapa Den Tuan Bangun ini, pihaknya sebagai aparat desa sebenarnya lebih mengkhawatirkan kepanikan masyarakat dibanding penanganan pasca bencana yang terkesan lambat. 

Sebab menurutnya, kepanikan masyarakat inilah sebenarnya yang menjadi pemicu utama dampak bencana semakin besar. Terutama pemicu banyaknya korban jiwa.

Mengenai hal itu, Bangun dengan tegas mendorong pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II untuk mengajar masyarakat berdampingan dengan bencana.

"Maksud saya, jangan hanya fokus pada bagaimana penyelesaian permasalahan pasca bencana itu, tapi bagaimana meng-edukasi masyarakat agar bisa menyelamatkan diri saat bencana terjadi," sambungnya. 

Lebih jauh dia mengatakan, dari pengamatannya, yang menyebabkan banyaknya korban jiwa saat bencana terjadi adalah tidak fahamnya masyarakat tentang sikap dan cara menyelamatkan diri saat bencana itu terjadi.

"Sehingga edukasi, penyuluhan dan pelatihan itu mutlak diperlukan oleh semua masyarakat, tidak hanya sebagian kalangan saja," tegasnya.

Selama ini, lanjut dia, pihaknya sempat memberikan edukasi atau penyuluhan semacam itu kepada masyarakat. Hanya saja hasilnya tidak bisa maksimal karena pola yang tidak resmi dan anggaran yang tidak bisa dianggarkan melalui DD maupun ADD. 

"Sebenarnya kalau dibolehkan dan ada di Juklak dan Juknis, kami bisa saja melakukan itu, tapi tidak boleh menurut aturan," sesalnya.

Selain itu, lanjut Bangun, pihaknya berharap agar Pemda baik tingkat I maupun tingkat II bahkan pusat bisa membantu masyarakat lebih waspada dengan dibangunnya tower peringatan dini tsunami. 

Sebab, hal itu akan membantu mengurangi resiko banyaknya jatuh korban jiwa pada saat bencana terjadi.

"Itu juga akan sangat membantu dan menjadikan masyarakat lebih waspada," tukasnya.

Tidak hanya itu, Bangun juga berharap agar pemerintah tanggap dengan kondisi alam seputaran daerah rawan terdampak.

Misalnya seperti dorongan dan bantuan pemerintah untuk mengembangkan kembali hutan mangrof. Sebab, hutan itu diyakini akan mampu menekan laju gelombang tsunami.

Pihak desa sebelumnya sudah mengupayakan pengembangan dan pengembalian hutan ini seperti menanam 10 ribu bibit, tapi sayangnya tidak bisa bertahan lama karena tidak adanya perawatan yang tentunya juga membutuhkan dana.

"Tapi sayang, hutan mangrof kita saat ini tinggal cerita, dan kami harap ada tindakan nyata dari pemerintah saat ini," harapnya. (fiq)

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.