Selasa, 27 November 2018

Gaji Pendamping Desa Minim, DPRD Lobar Janjikan Solusi


seputarlombok.com | Lombok Barat - Telah bekerja secara maksimal namun merasa masing kurang di apresiasi atas kinerjanya mendampingi segala bentuk urusan dan pelaporan Desa, para pendamping Desa di Kabupaten Lombok Barat.

Hafizin Ketua Forum Pendamping Desa Lokal Lombok Barat mengatakan kedatangan mereka ke DPRD Lobar untuk menyampaikan aspirasi agar Pemda menganggarkan dana untuk penambahan gaji para pendamping desa, karena permintaan terhadap keberadaan penambahan keuangan ini sudah ada edaran dari Kementerian.

" Sudah ada edaran dari pusat, kami tidak asal meminta kepada pemerintah," ujarnya.

Dalam usulan yang mereka minta, para pendamping mengusulkan ada tambahan gajie dari Pemda Lobar sebear Rp 1.7 juta. Dari Bupati Lombok Barat sudah ada petunjuk, sehingga diarahkan ke DPRD Lobar agar dibahas dalam APBD tahun 2019 nanti.

" Berapapun besarnya, yang penting ada tambahan," harapnya.

Asisten I Kabupaten Lombok Barat H Ilham, Mengatakan, Hingga sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan laporan terkait dana perdampingan dari Daerah untuk diberikan kepada para pendamping Desa, Namun walau demikian, jika semua ini masuk kategori urgent segalanya masih bisa untuk dibahas.

"Namun walau demikian, pihaknya tidak janji, karena segala sesuatunya harus mencari dasar hukumnya agar apa yang menjadi harapan para pendamping Desa  bisa di anggarkan dari Daerah tanpa permasalahan di kemudian hari."terangnya

Bersamaan, Kepala Dinas PMD Lombok Barat HL Edi Sadiqin Menegaskan, pihaknya sedang mengupayakan jalan dan payung hukumnya, agar apa yang menjadi harapan para pendamping untuk bisa di realisasikan. Karena pihaknya juga harus mengacu pada daerah lainnya yang ada di NTB, sejauh ini hanya Kabupaten Dompu yang telah menganggarkan untuk penambahan honor dari daerah kepada para pendamping Desa. Sehingga untuk mendapatkan dasar yang jelas, ia akan melakukan pembahasan dengan beberapa pihak lainnya.

"Kami akan akan melakukan kajian untuk dasar - dasar hukumnya sehingga kami bisa mengajukan harapan para pendamping Desa tersebut."jelasnya

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lombok Barat H Sulhan Muhklis Ibrahim, Menegaskan, Apa yang menjadi harapan para pendamping Desa Lokal Kabupaten Lombok Barat tersebut, harus diupayakan dan diusahakan dan tentunya harus melewati beberapa kajian agar semua pihak tidak bermasalah.

Ketika hasil kajian telah didapatkan dan ada dasar hukumnya, Ia menjamin di angka lima ratus ribu akan ia perjuangkan, bahkan jika dana tersebut tidak bisa di realisasikan oleh pihak Pemda Lobar, Maka ia siap untuk memberikan melalui dana Aspirasinya.

" Jika anggaran tersebut mendapatkan payung hukum namun Pemda belum bisa mengalokasikan dana tersebut, maka saya siap untuk mengalokasikannya melalui dana aspirasi saya sendiri." Ungkap sulhan.(rd)

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.