Jumat, 30 November 2018

DPRD Sahkan APBD Lobar 2019 Sebesar Rp. 1,9 Triliyun

Seputarlombok | Giri Menang- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 Kabupaten Lombok Barat resmi diketok. APBD murni 2019 Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 1.9 triliun. Persetujuan APBD 2019 dibacakan Juru Bicara Gabungan Komisi DPRD Lobar Munawir Haris. Jum'at (30/11).

Dalam APBD 2019 pendapatan daerah tahun anggaran 2019 di rencanakan sebesar 1,964 triliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah pada APBD tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar  Rp 279 miliar. Dana Perimbangan pada APBD Tahun Anggaran 2019 di rencanakan sebesar Rp 1 Trilyun. Lain-lain untuk Pendapatan Daerah yang sah pada APBD tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 355 miliar  949 juta rupiah lebih.

Sedangkan Belanja daerah secara keseluruhan Tahun Anggaran 2019 di rencanakan sebesar  Rp 1,910 triliun lebih yang terdiri dari. Belanja Tidak Langsung pada APBD tahun anggaran 2019 di rencanakan sebesar Rp 956 miliar 589 juta rupiah lebih. Belanja Langsung pada APBD tahun anggaran 2019 di rencanakan sebesar Rp 953 miliar 545 juta rupiah lebih.

Penerimaan Pembiayaan daerah pada RAPBD Kabupaten lombok barat tahun anggaran 2019 di rencanakan sebesar Rp  1 Milyar 300 juta rupiah lebih. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada RAPBD Kabupaten lombok barat Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp 55 Milyar 814 juta rupiah lebih.

Berdasarkan uraian diatas, Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019 mengalami surflus anggaran sebesar 54 Milyar 514 juta rupiah lebih yang akan di gunakan untuk menutupi Difisit Pembiayaan, sehingga Raperda tentang APBD Kabupaten Lombok barat Tahun Anggaran 2019 berimbang.

Bupati Lobar H Fauzan Khalid menyampaikan dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah, antara perencanaan dan penganggaran diperlukan untuk mengelola pembangunan daerah secara efisen dan efektif.

Penganggaran seyogyanya tidak mendikte proses perencanaan dan
perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan dana sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

"Saya mengharapkan pelaksanaan belanja daerah harus dilaksanakan pada prinsip
hemat, efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku," harapnya.

Semoga pada APBD Tahun Anggaran 2019 ini memberikan perhatian yang serius terhadap dampak gempa bumi terhadap program/kegiatan di Tahun Anggaran 2019 dan adanya program/kegiatan terhadap masyarakat yang terdampak gempa, seperti pembangunan fasilitas penunjang untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.