Header Ads

ads header

Pembahasan APBD Perubahan 2018 Dikebut


seputarlombok.com | Lombok Barat - PembahasanAng Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Lombok Barat di kebut agar secepatnya bisa ditetapkan pada bulan Oktober 2018 ini.

Legislatif berencana akan melakukan penetapan APBD Perubahan pada pekan ini, tepatnya pada hari jumat mendatang.'' Isha Allah hari jumat akan kita sahkan APBD Perubahan 2018,'' kata Ketua DPRD Lobar Imam Kafali.

Pembahasan APBD Perubahan sengaja di marathon oleh legislatif, karena pentapan APBD Perubahan sudah lewat atau terlambat dari batas waktu yang sudah ditetapkan, dimana seharunya paling terlambat APBD perubahan sudah diketok pada akhir bulan September lalu.'' Kita sudah terlambat, jadi harus segera dibahas untuk ditetapkan,'' katanya.

Setelah sabtu pekan kemarin dilakukan penetapan KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2018,  nilai anggaran dalam APBD Perubahan sekitar Rp 1.7 triliun,  namun anggaran ini kemudian akan dibahas kembali untuk di alokasikan kepada sejumlah program prioritas pada  akhir tahun ini dimana dari nilai tersebut bisa bertambah atau berkurang'' Kita sedang bahas untuk pengalokasiannya,'' kata Imam.

Terpisah Wakil Ketua III DPRD Lobar H.Sulhan Mukhlis juga mengatakan hal yang sama, bahwa APBD Perubahan akan ditetapkan pada pekan ini.'' Akan kita tetapkan pekan, saat ini RAPBD sedang dibahas,'' kata politisi PKB ini.

Dalam pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2018, ada sejumlah anggaran yang dilakukan rasionalisasi untuk menutupi belanja-belanja wajib sampai akhir tahun 2018. Beberapa belanja wajib pada akhir tahun ini  ini diantaranya anggaran untuk Pilkades dan anggaran untuk Apraisal Bendungan Meninting. Selain itu juga anggaran untuk pembayaran hutang tagihan PJU yang harus dibayarkan kepada PLN.'' Karena belanja ini tidak dianggarkan dalam APBD murni,  oleh ekskutif, sehingga kita anggarkan di perubahan,'' katanya.

Sementara itu, untuk anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Lobar, Sulhan mengatakan Legislatif melakukan rasionalisasi untuk anggaran Pokir karena  tidak tercapainya target penerimaan daerah pada APBD perubahan, nilai rasionalisasi Pokir dewan mencapai Rp 14 miliar.(rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.