Header Ads

ads header

Demi Masyarakat, Pihak H Mazni Ijinkan Buka Penyegelan Kantor Desa Ombe Baru


seputarlombok.com | Lombok Barat - Setelah sempat ditutup selama dua hari, Kantor Kepala Desa Ombe Baru dibuka kembali. Pembukaan penyegelan kantor desa Ombe Baru di buka oleh pihak kepolisian Resort Lombok Barat (Polres) Lobar rabu (17/10).

Setelah melakukan diskusi dan memberikan pejelasan kepada pendukung  H Mazni Hamid yang melakukan penyegelan karena sudah dinyatakan menang sebagai Kades Ombe Baru. Akhirnya pihak Kepolisian berhasil menyakinkan massa pendukung sehingga mengizinkan pembukaan penyegelan kantor Desa Ombe Baru.

Pembukaan dipimpin Kabag Ops Polres Lobar Kompol I Nyoman Adi Kurniawan  SH. Menjelaskan pembukaan penyegelan kantor desa ini dilakukan karena kepentingan masyarakat agar tetap mendapatkan pelayanan.

'' Kantornya sudah kita buka, karena ini kantor pemerintahan,'' kata Nyoman.

Sesaat setelah kantor dibuka oleh kepolisan, pihak kapolres mengimbau kepada semua massa dari kedua belah pihak baik dari massa yang ingin membuka kantor, maupun dari massa yang ingin tetap menutup kantor desa. Namun emosi massa sempat terpecah dan terpancing sehingga hampir terjadi bentrok antar kedua kubu massa. Untungnya personil kepolisian dari sabhara sebanyak satu peleton yang diterjunkan segera sigap menghalau massa sehingga bentrokan bisa dihindarkan.Untuk mengantisipasi akan terjadinya bentorkan, Polres Lobar aka terus memantua situasi keamana warga.

'' Kita akan terus pantau sebagai langkah antisipasi,'' tegasnya.

Melalui Bhabinkammtibmas, Kepolisian akan berusaha menyakinkan warga bahwa kondisi tetap kondusif, kepada semua pihak disampaikan agar tidak memancing Kamtibmas yang sudah ada di Desa Ombe Baru. Karena apa yang menjadi permintaan dari masyarakat sudah dilaksanakan berupa pembukaan kembali kantor desa Ombe Baru.

" Ini kantor pemerintahan bukan kantor apa-apa,'' tegasnya.

Pantauan keamanan diserahkan kepada pihak Kapolsek untuk terus melakukan pengamanan situasi kampung.'' Anggota polsek akan teus melakukan pengamanan,'' tegasnya.

Sementara itu atas pernyataan dari Bupati Lombok Barat yang akan mengangkatkan Plt Kades. Kuasa Hukum H.Mazni Hamid Kamarwan mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Bupati Lobar itu adalah tindakan pelecehan terhadap pengadilan. Karena Bupati tidak mau melaksanakan amar putusan pengadilan.

" Seharusnya Bupati Lobar memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan taat kepada hukum,'' tegasnya.

Karena Bupati Lobar dinilai setengah hati melaksanakan amar putusan dari pengadilan, sebab yang dilaksanakan hanya amar putusan nomor 3 yang berbunyi mencabut SK dari Kades Ombe Baru atas nama Prasino Ilham. Sedangkan amar putusan nomor 4 yang isinya mewajibkan kepada tergugat dalam hal ini Bupati Lobar  untuk menerbitkan surat Tta Usahaa yang baru atas nama penggugat  saudara H,Mazni Hamid selaku Kepala Desa yan terpilih.

'' Subtastansinya disini adalah H Mazni Hamid kepada desa yan sah dari hasil Pilkades 2016 lalu, selain H Mazni tidak ada pantas duduk di kantor desa,'' katanya.

Saol dasar pijakan Bupati Lobar yang mengangkat PLt Kades Ombe Baru dengan berlandaskan dari Permendagr nomor 47. Menurut Agus, Permendagro 47 tidak berbunyi seperti yang dipakai Bupati. Permendagri itu berisi terkait dengan kepala desa yang berhenti karena kasus hukum pidana. Meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berhenti secara tidak hormat, baru dipergunakan Permendagri 47 . Tetapi ini substansinya berbeda dengan apa yang terjadi di desa Ombe Baru ini. Yakni berkaitan dengan kepala desa yang sah berdasarkan hasil Pilkades tahun 2016 lalu tepatna pada bulan Desember.

" Pengadilan sudah menerbitkan H Mazni Hammid Kades yang sah, apa dasarnya Bupati Lobar mengangkat Plt,'' tegasnya.

Ia menyayangkan sikap dari Bupati, kenapa berpegang teguh kepada Permendagri  dan menyampingkan lembaga yudikatif. Agar segera dilantik, kata Agus pihaknya sudah menyiapkan surat yang akan ditujukan kepada Presiden RI yang akan ditembuskan ke Mendagri, agar Kades bisa dilantik.

" Kalau kita dituntut untuk membuka segel, kami juga menuntut agar segera dilantik kades yang sah,'' pintanya.(rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.