seputarlombok.com I Mataram - Dalam
rangka mengantisipasi kasus pembakaran bendera Hisbut Tahrir Indonesia (HTI)
oleh Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Garut Jawa Barat pada Senin
(22/10/2018) kemarin, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi NTB
menggelar rapat koordinasi di Kantor Kesbangpoldagri NTB jalan Pendidikan
Mataram, Selasa (23/10).
Rapat koordinasi yang
dipimpin Kepala Kesbangpoldagri NTB Drs. H.L. Syafii dihadiri para pimpinan
FKPD NTB dan tokoh lintas agama dan tokoh pemuda NW antara lain Danrem 162/WB
Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., Kabinda NTB Drs. H. Tarwo
kusnarno, M.Si.,Dir Intelkam Polda NTB Kombes Pol. Susilo Rahayu Irianto,
Perwakilan Lanal Mataram Mayor Laut Agung S., Kasi Intel Korem 162/WB Letkol
CZI Irawan Agung Wibowo, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB Prof. Drs.
Saiful Muslim, MM., Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) NTB Drs. H.
Syahdan Ilyas, Ketua PHDI Drs. I Gde Mandra M.Si., Ketua Matakin (Majelis
Tinggi Agama Konghucu Indonesia) NTB Widjanarko, Ketua PWNU NTB Prof. DR.
Masnun Tahir, Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) NTB Pendeta Viktor
Hutauruk D. Min, Ketua Walubi NTB I Wayan Sianto, Ketua Dekenat NTB Romo
Lorensius Maryono, Sekretaris PW Ansor NTB Irpan Suryadiata, Intel Kejati
NTB Muhammad isnaini, SH., dan Ketua 1
Pemuda NW NTB Abdurahman S.Pdi., menghasilkan enam poin keputusan bersama.
Terkait dengan hal
itu, usai mengikuti rapat koordinasi, Danrem 162/WB dalam wawancaranya dengan
sejumlah media memberikan penjelasan tentang pelaksanaan rapat koordinasi
tersebut.
"Kami selaku
FKPD Provinsi NTB berinisiatif dengan Kesbangpol dan tokoh-tokoh lintas agama
untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi di wilayah NTB seperti yang terjadi
di Garut, karena yang kita khawatirkan jangan sampai bergulir menjadi bola
salju yang bisa menjadi ancaman yang cukup rawan dihadapkan dengan menjelang
pelaksanaan Pileg dan Pilres 2019 nanti," jelas Danrem.
Tujuan
dilaksanakannya rapat koordinasi ini lanjutnya, untuk mencegah kejadian
serupa di wilayah NTB dan mencegah
adanya kiriman berita hoax atau ujaran-ujaran kebencian yang tidak benar.
"Rekan-rekan
media juga harus membantu untuk menetralisir peristiwa ini dengan menshare
hasil keputusan rapat yang ditandatangani bersama berisikan enam ponit sebagai
pedoman agar tidak terjadi di wilayah NTB,'' harapnya.
"Kejadian di
Garut sudah ditangani oleh Polda Jabar dan kita percayakan proses hukumnya
kepada pihak Kepolisian setempat,"pungkasnya.
Adapun enam poin
keputusan yang menjadi pernyataan sikap sebagai hasil rapat koordinasi tersebut
yakni pertama, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat NTB agar tetap
menjaga keutuhan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan tidak berbuat
hal-hal yang merugikan bagi persatuan dan kesatuan bangsa jika ditemukan
indikasi permasalahan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua,
dalam menghadapi Pemilu 2019, kita perlu mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang
damai, demokratis dan berintegritas serta tidak menyebarluaskan isu-isu negatif
yang dapat merusak nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, terkait dengan
peristiwa pembakaran bendera HTI di Garut Jawa Barat, sepenuhnya diserahkan
kepada aparat Kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. Keempat, mengingatkan
kembali, bahwa kita masih dalam suasana duka terkait dampak gempa yang terjadi
di wilayah NTB. Untuk itu, kita perlu memperkuat kebersamaan sebagai upaya
menuju NTB bangkit kembali. Kelima, dihimbau
kepada seluruh masyarakat NTB apabila ditemukan indikasi permasalahan
serupa agar segera dilaporkan kepada aparat keamanan TNI-Polri dan dimohon
kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri guna mencegah terjadinya
konflik. Keenam, Meminta kepada Pemerintah Daerah fsn aparat keamanan untuk meningkatkan
kewaspadaan terkait dengan perkembangan berita hoax dan ujaran kebencian di
media sosial yang dapat merusak nilai persatuan dan kesatuan bangsa.