Selasa, 04 September 2018

Tunjangan Profesional Belum Terbayarkan, Puluhan PNSD Kunjungi Kantor DPRD Lobar

Puluhan Guru PNSD II a Lobar saat melakukan hearig di kantor DPRD Lobar (3/9)

seputarlombok.com | Lombok - Puluhan Guru yang masuk dalam Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) golongan II A mendatangi anggota DPRD Lombok Barat. Kedatangan puluhan guru ini untuk mempertanyakan kejelasan nasib tunjangan profesional mereka yang belum dibayarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar sejak awal tahun 2018.

Puluhan guru diterima oleh Wakil Ketua DPRD Lobar H.Sulhan Mukhlis dan Ketua Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris di aula sidang DPRD Lobar, senin (3/8).

Dalam pemaparannya Wakil Ketua Forum Tunjangan Profesi Guru Golongan 2 Hariadi Mempertanyakan alasan dari Dikbud Lobar yang belum mencairkan tunjangan profesi mereka. Karena sudah hampir 6 bulan tunjangan mereka belum dibayarkan oleh Dikbud.'' Semua Persyaratan sudah dipenuhi, kenapa belum dibayarkan,'' kata Hariadi.

Dari informasi yang diterima dari daerah lain, didapatkan informasi kalau teman-teman mereka yang satu pangkat dan golongan tunjangan profesi mereka sudah dicairkan, seperti yang ada di Lombok Timur dan Lombok Tengah.'' Kenapa justru kita di Lobar belum bisa dicairkan,'' ungkapnya.

Pihaknya juga menunjukan  beberapa sertifikat yang sudah menjadi bukti mereka berhak menerima tunjangan tersebut, sebagaimana yang biasanya sudah diterima setiap tahunnya.'' Salah satu syarat pencairan tunjangan adanya sertifikat tunjangan,'' katanya.

Kepala Dinas Dikbud Lobar Hendrayadi mengatakan alasan belum dibayarkannya tunjangan mereka karena adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pembayaran tunjangan mereka, karena dalam aturan itu bunyi dalam SK tersebut adalah tunjangan fungsional, sementara mereka masih termasuk dalam golongan PNSD Golonan II a. Untuk bisa mendapatkan tunjangan tersebut mereka harusnya masuk dalam golongan III.'' Kemarin pembayaran tunjangan mereka sempat menjadi temuan, sehingga belum dibayarkan kepada mareka.

Terhadap adanya daerah yang sudah mencairkan tersebut pihaknya dari Dikbud akan melakukan kordinasi dengan daerah yang sudah mencairkan.'' Kalau ada daerah yang sudah mencairkan nanti saya kordinasi dengan daerah tersebut,'' jelasnya.

Pihak Dikbud siap untuk membayarkan tunjangan mereka dengan catatan, jika misalkan nantinya dikemudian hari pembayaran tunjangan mereka kembali menjadi temuan BPK. Pihaknya meminta kesedian dari para guru untuk bersedian mengembalikan pembayaran tunjangan profesi mereka.'' Nanti akan kita bayarkan setelah melakukan konsultasi,'' tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Dikbud meminta para guru untuk membuat surat pernyataan kesedian untuk mengembalikan jika menjadi temuan, surat pernyataan di tandatangani matrei 6 ribu dan ada tandatangan mengetahui kepala sekolah setempat.'' Silahkanbuat surat pernyataan tersebut,  kami akan bantu proses pencaiaran,'' tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Lobar H.Sulhan Mukhlis mendorong Dikbud untuk segera membayarkan tunjangan mereka, karena kalau tidak dibayarkan uang tersebut akan kembali lagi kepusat, dampaknya nanti dana ke daerah untuk mereka tahun-tahun kedepannta akan dipotong oleh pusat.'' Pemerintah pusat pastinya sudah memiliki pertimbangan sehingga tunjangan mereka dianggarkan,'' tegasnya Sulhan.

Ia menambahkan, lagi pula kalau uang tersebut tidak dicairkan daerah juga tidak bisa menfaatkannya karena uang pasti akan ditarik kembali oleh pusat. Jadi alangkah baik Dikbud mencarikan solusi, apalagi sudah ada pernyataan dari mereka mau mengembalikan jika misalnya nanti ada yan menjadi temuan.(rd)

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.