Sabtu, 08 September 2018

Suhaili Beberkan Kejanggalan SK Kemenhub

SeputarLombok.com | Lombok Tengah - Munculnya penolakan dari masyarakat Lombok Tengah terkait perubahan nama bandara internasional lombok menjadi bandara Zainudin Abdul Majid atau ZAM langsung direspon Pemkab Lombok Tengah.

Bupati lombok tengah, H.Moh Suhaili FT juga ikut membeberkan kejanggalan dalam SK yang dikeuarkan Kemenhub dengan nomor KP 1421 Tahun 2018 itu. 

Dengan tegas, Suhaili mengatakan jika perubahan nama BIL menjadi ZAM sebenarnya bukan atas persetujuan DPRD Provinsi seperti yang tertuang dalam klausul SK itu. 

Hal itu ia ungkapkan karena sejatinya saat ini menurut informasi yang ia dapat, DPRD Provinsi justru terpecah menjadi dua kubu yang berseberangan karena persoalan penggantian nama bandara itu.

Dia bahkan membeberkan jika perubahan nama bandara itu hanya berdasar usulan satu orang saja bernama Nurdin Rangga Brani pada saat sidang dan bukan atas persetujuan dewan. Apalagi mencantumkan tanda tangan pimpinan dewan.

"Tidak ada itu, itu hanya usulan satu orang saja dan tidak ada persetujuan apalagi tanda tangan pimpinan dewan," tegasnya.

Termasuk juga mengenai keputusan Majelis Adat Sasak (MAS) yang dikatakan dalam klausul SK Kemenhub sebagai salah satu dasar penetapan nama bandara.

Sebab, lanjut Suhaili, tokoh adat masyarakat Lombok Tengah sendiri justru tidak setuju terhadap hal itu.

"Kami juga pemangku adat di sini, dan jelas penolakan itu kan," lanjutnya.

Dia mengatakan, pihak Pemkab saat ini sudah melayangkan surat ke Kementerian Perhubungan agar SK penggantian nama itu segera dicabut.

"Kita sudah bersurat dua kali, dan kalau tidak juga direspon, nanti akan kita lakukan langkah selanjutnya," tandasnya. 

Pihaknya berharap, pemerintah pusat tanggap terhadap keinginan masyarakat Lombok Tengah agar konflik komunal yang dikhawatirkan bersama tidak terjadi.

Sementara itu, salah satu masyarakat Lombok Tengah yang berasal dari lingkar bandara, Lalu Suharto mengungkapkan, perubahan nama bandara tanpa melibatkan masyarakat ini merupakan bukti masyarakat tidak dihargai oleh pemerintah.

Sebab, masyarakat juga berjuang sejak awal pembangunan bandara ini dan merupakan pelaku sejarah dalam proses pembangunan bandara.

"Tanpa ada sosialisasi, pemberitahuan apalagi musyawarah dengan tokoh-tokoh kami, itu sama artinya menginjak-injak kami masyarakat Lombok Tengah," katanya. 

Dia mengatakan, Lombok Tengah sebenarnya memiliki situs sejarah dan nama tokoh yang bisa saja dijadikan sebagai nama bandara.

Tetapi karena masyarakat menginginkan kebersamaan, sehingga masyarakat Lombok Tengah tidak memaksakan kehendak menjadikannya sebagai nama bandara dan memilih nama Lombok agar merasa dimiliki oleh seluruh masyarakat NTB. (fiq) 

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

1 komentar:

  1. Mantueeppp... Nama bandara jadi rebutan... Arak apa jak tieee.... Maturtampiasih...

    BalasHapus