Header Ads

ads header

Korban Gempa Mengadu Ke DPR-RI Willgo:Presiden Harus Percaya Kepada Rakyat


seputarlombok.com | Lombok Barat -Bantuan stimulan kepada para korban gempa Lombok sampai saat ini belum bisa direalisasikan. Lelah menunggu akan kepastian bantuan setimulan dari Presiden.
Para korban gempa Lombok yang ada di Lombok Barat dan Lombok Timur mengadukan nasib mereka kepada H.Willgo Zainar  salah satu anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi NTB. Berapa warga yang berasal dari Lobar dan Lotim ini datang langsung ke kediamaan Willgo di Desa Suranadi Kecamatan Narmada Lombok Barat (27/9) kemarin.

Alasan kedatangan mereka, meminta bantuan kepada wakil rakyat di DPR-RI ini agar menyuarakan suara hati dan jeritan masyarakat Lombok yang menjadi korban gempa, dimana sampai saat ini janji pemberian bantuan Rp 50 juta, 25 dan 10 juta  dari Presiden belum bisa direalisasikan karena terkandala aturan dan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) yang sangat bebelit-belit dan ribet yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggungalan Bencana (BNPB).'' Sebagai wakil ketua BAKN DPR-RI diharapkan suara kami bisa disampaikan kepada pemerintah pusat,'' kata Suryadi perwakilan massa yang datang ke kediaman Willgo.

Ia menuturkan masyarakat dilapangan sangat merasa dipersulit untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut, bentuk kesulitan yang mereka hadapi mulai dari harus membuat Kelompok Masyarakat (Pokmas) dimana anggotanya dari 10 sampai 20 orang anggota yang terdiri dari Ketua, Sekertaris dan Bendahara. Padahal uang bantuan sudah diterima direkening masing-masing tetapi karena harus ada  Pokmas, maka yang yang sudah ada kemudian harus dikumpulkan lagi ke rekening Pokmas.'' Ini sama saja memperlambat, kenapa tidak dari dulu, masyarakat disuruh buat kelompok,'' keluhnya.

Setelah uang ini cair di Pokmas, selanjutnya  masyarakat harus membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dengan tiga tahapan, yakni 50 persen, 30 persen dan 20 persen.'' Ini sebelas duabelas dengan pencaiaran proyek dan ini fakta ada tertuang di juklak dan juknis,'' tegasnya.

Problem yang paling tidak sesuai antara ucapan dan fakta dilapangan, adalah soal adanya sisa dari dana bantuan tersebut. jika ada sisa dari dana bantuan Rp 50 juta itu, sisanya harus dikembalikan ke kas negara. Padahal dulunya saat Presiden datang sangat jelas disebutkan,  termasuk Gubernur NTB pada saat ini masih TGH M Zainul Majdi.'' Jika ada sisa lebih dari bantuan itu silahkan digunakan untuk kegiatan usaha,'' tuturnya.

Tetapi fakta dilapangan, oleh para tim sosialisasi mengatakan kepada para korban, bahwa sisa  dana bantuan harus dikembalikan ke negara. Soal pernyataan Presiden itu, belum disusun Juklak dan Juknisnya.'' Ada tim yang mengatakan bahasa yang disampaikan Presiden dan Gubernur gugur demi hukum karena belum ada Juklak juknisnya,'' tuturnya.

Menangapi keluhan dari para korban, Willgo dengan tegas mengatakan Presiden Indonesia Joko Widodo harus percaya kepada rakyatnya.  Karena rakyat tidak mungkin akan membohongi dirinya, pimpinannya apalagi kepada negaranya dalam kondisi bencana seperti ini.'' Pemerintah, Negara, Presiden harus percaya kepada rakyatnya, rakyat tidak pernah berbohong,'' tegasnya.

Pemerintah harus memberikan kepercayaan kepada rakyat yang terdampak gempa untuk mengelola dan memanfaatkan dana bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat. Mereka sebabagai korban pasti akan membangun rumah mereka kembali, siapapun dia masyarakat itu pasti tidak akan  menyelewengkan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Wakil Ketua BAKN ini meminta kepada pemerintah dalam hal ini BNPB agar mensederhanakan Juklak-Juknis. Janji seorang Presiden harus dilaksanakan oleh bawahannya,  Kementrian terkait dalam hal ini Kementrian PUPR. BNPB harus melaksanakan titah dan perintah dari Presiden, dimana Presiden menyatakan bahwa proses bantuan kepada para korban harus diberikan secara cepat dan mudah, tetapi ternyata pada kenyataannya juklak-juknis yang ditetapkan jauh panggang daripada api.'' Kementrian terkait jangan mengatakan Presiden tidak tahu masalah Juklak-Juknis , tetapi janji seorang Presiden lebih tinggi posisinya dibandingkan apa yang ada di juklak dan juknis,'' ujarnya.

Ia menambahkan, jika memang ada kelebihan atau kekurangan dana bantuaan yang dialokasikan oleh pemerintah, itu merupakan hak rakyat, ketika mereka mau membangun lebih, tentu rakyat akan menggunakan yang pribadi sebagai tambahannya. Tetapi jika rakyat ingin membangun yang sederhana tentunya ada sisa pembangunan  yang bisa dimanfaatkan untuk usaha mereka.'' Intinya pemerintah harus percaya kepada rakyat,  rakyat tidak akan membohongi pemerintahnya, apalagi untuk diri mereka sendiri,'' tegasnya.(rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.