Header Ads

ads header

DPRD Lobar: Honorer Butuh Kepastian

Seputarlombok.com|Ratusan pegawai honorer di Lombok Barat mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Lombok Barat, Rabu (25/9) untuk menyuarakan aspirasinya mengenai nasib mereka.
Ada tiga tuntutan yang diajukan para pegawai honorer ini yaitu meminta pemerintah mengsahkan revisi UU ASN, menuntut gaji sesuai UMR dan mengangkat tenaga honorer menjadi PNS tanpa batas usia.
Para pegawai honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Se-Kabupaten Lombok Barat ini sebagian sebagian besar bekerja di bidang pendidikan sebagi guru. Mereka membentangkan spanduk dari kain dan sejumlah poster dari kertas karton.
Mereka berjalan dari depan kantor DPRD menuju ruang rapat di DPRD Lombok Barat. Dari ratusan pegawai honorer yang menyuarakan aspirasinya itu, hanya sekitar 25 perwakilan yang diperbolehkan masuk ke ruang rapat untuk berdialog dengan wakil pimpinan DPRD dan komisi VI.
Dialog antara para guru honorer dan anggota dewan itu berlansung sekitar pukul 011:30 Wita sampai pukul 12:00 Wita.
Mereka diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, H. Sulhan Muhlis bersama Ketua Komisi VI Munawir Haris.
Menurut Sulhan yang dikonfirmasi kicknews.today usai menerima perwakilan dari Forum Honorer mengatakan, agar dalam kondisi ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat segera memberikan jawaban pasti pada pegawai honorer ini.
“Memang ini adalah keputusan pusat terkait pengangkatan dan sebagainya pada mereka yang honorer. Tetapi paling tidak segera Pemda melakukan komunikasi agar bisa memberikan kepastian terhadap mereka,” jelasnya.
Dilanjutkan, terutama terhadap guru honorer dia meminta pada pemerintah agar kalau memang sudah ada kepastian mereka bisa menentukan pilihan mau kemana.
“Tidak mungkin bertahan dengan penghasilan 200 ribu perbulan dengan kebutuhan sekarang ini,” pungkasnya.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.