Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengusulkan
perbaikan puluhan ribu bangunan rumah dan fasilitas umum yang tidak akibat
gempa ke pemerintah pusat. Dari puluhan ribu rumah ini, 987 unit di antaranya
bangunan fasilitas umum baik pendidikan, kesehatan dan perkantoran serta
lain-lain. Sedangkan 57.577 unit bangunan rumah warga yang mengalami rusak,
ringan hingga berat. Total anggaran untuk perbaikan yang diusulkan Pemda
mencapai Rp 6 triliun lebih.
“Total nilai anggaran untuk penanganan bencana
ini Rp 6 triliun lebih. Itu diajukan ke kementerian melalui. Semoga pemerintah
pusat komit dengan janjinya dan tidak menyerahkan masalah kepada pemkab,” tegas
Sekda Lobar H. Moch. Taufiq mengenai hasil bersama Wakil Presiden Drs. H. M.
Jusuf Kalla, Selasa, 21 Agustus 2018.
Dijelaskan, fasilitas umum yang dimaksud termasuk
sekolah, tempat ibadah, kesehatan dan perkantoran. Menurutnya, berdasarkan
usulan itulah pemda ingin pusat membantu daerah sesuai dengan jumlah itu. Ia
berharap usulan dari Lobar bisa diakomodir, sebab jika mengharapkan dari
anggaran daerah untuk penanganan cukup berat.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan
Muchlis meminta Pemda dalam hal ini Bupati perlu mempertegas berapa alokasi
anggaran untuk penanganan bencana dari pusat, provinsi dan yang bisa
ditanggulangi oleh daerah sendiri.
“Lobar perlu mempertegas hal itu, untuk
mengetahui sharing dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
tersebut,” Jelasnya.