Wakil Ketua DPRD Lobar Minta Pemkab Pertegas Sharing Anggaran Penanganan Gempa

Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengusulkan  perbaikan puluhan ribu bangunan rumah dan fasilitas umum yang tidak akibat gempa ke pemerintah pusat. Dari puluhan ribu rumah ini, 987 unit di antaranya bangunan fasilitas umum baik pendidikan, kesehatan dan perkantoran serta lain-lain. Sedangkan 57.577 unit bangunan rumah warga yang mengalami rusak, ringan hingga berat. Total anggaran untuk perbaikan yang diusulkan Pemda mencapai Rp 6 triliun lebih.

“Total nilai anggaran untuk penanganan bencana ini Rp 6 triliun lebih. Itu diajukan ke kementerian melalui. Semoga pemerintah pusat komit dengan janjinya dan tidak menyerahkan masalah kepada pemkab,” tegas Sekda Lobar H. Moch. Taufiq mengenai hasil bersama Wakil Presiden Drs. H. M. Jusuf Kalla, Selasa, 21 Agustus 2018.

Dijelaskan, fasilitas umum yang dimaksud termasuk sekolah, tempat ibadah, kesehatan dan perkantoran. Menurutnya, berdasarkan usulan itulah pemda ingin pusat membantu daerah sesuai dengan jumlah itu. Ia berharap usulan dari Lobar bisa diakomodir, sebab jika mengharapkan dari anggaran daerah untuk penanganan cukup berat.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Muchlis meminta Pemda dalam hal ini Bupati perlu mempertegas berapa alokasi anggaran untuk penanganan bencana dari pusat, provinsi dan yang bisa ditanggulangi oleh daerah sendiri.

“Lobar perlu mempertegas hal itu, untuk mengetahui sharing dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tersebut,” Jelasnya.