Header Ads

ads header

Proyek Pembangunan di Desa Sengkerang Disoal Warga

Warga: Lalu Arpah

SeputarLombok.com|Lombok Tengah – Sejumlah proyek pembangunan yang dilakukan Pemdes Sengkerang di wilayahnya mulai disoal warga setempat.

Pasalnya, sejumlah proyek pembangunan seperti rabat jalan hingga pembuatan saluran irigasi dinilai warga tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya.

Apalagi, selama ini, pihak Pemdes beserta TPK tidak pernah membuka Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dari proyek yang dimaksud.

Seperti diungkapkan Sanusi, salah seorang warga Dusun Bagek Rebak yang ikut berkecimpung dalam pentaludan salah satu jalan dusun.

Dia mengungkapkan, warga diperintahkan untuk mencampur bahan talud dengan porsi 1 
sak semen berbading 14 pasir dan 8 kerikil.

“Kami sempat bertanya, tapi tidak diberi jawaban, malah disuruh tetap kerja saja,” keluhnya.

Hal senada diungkap mantan Kadus Bagek Rabak I, Lalu Arpah yang membeberkan bahwa Pemdes tidak pernah terbuka dengan masyarakat terkait anggaran pembangunan.

Dia mengungkapkan, selama dia menjabat sebagai Kadus selama 7 tahun, dirinya sendiri tidak pernah mengetahui peruntukan DD dan ADD yang didapat oleh desa.

Apalagi, dana yang digunakan untuk pengerjaan proyek rabat dan drainase di sejumlah dusun.

“Katanya mau diawasi juga oleh masyarakat, tapi bagaimana mau diawasi, kami sendiri tidak tahu RAB-nya,” bebernya.

Sementara itu, Kades Sengekerang, Ibnuzir yang dikonfirmasi terpisah via ponsel hanya melemparkan persoalan ini kepada TPK yang mengerjakan proyek yang disoal warga itu.

Dia beralasan, yang lebih mengetahui tentang alur pengerjaan proyek dari awal hingga akhir itu adalah TPK.

“Silakan hubungi TPK saja langsung, karena sudah ada pengurusnya,” singkatnya.

Sementara TPK Desa Sengkerang, Sultan yang dihubungi via ponsel membantah tudingan warga.

Dia berdalih, pihaknya sudah menyerahkan pengerjaan proyek rabat dan lainnya langsung kepada warga.

“Saya sudah serahkan pengerjaannya kepada warga, jadi mereka yang kerjakan,” bantahnya.

“Tidak pernah saya membatasi campuran (Bahan-Red), karena masyarakat yang mengerjakan, silakan mengerjakan sebaik mungkin,” tambahnya.

Terkait dengan tidak transparannya Pemdes dan TPK kepada warga terkait RAB, Sultan menjawab jika pihaknya langsung menginformasikan masalah itu ke perwakilan warga, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Kan ada wakil, BPD,”  kilahnya. (fiq)

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.