Header Ads

ads header

Merasa Dirugikan Atas Penebangan Pohonnya, Warga Beroro Geram

Warga Beroro melakukan penutupan jalan sebagai bentuk protes terhadap pembangunan jalan Beroro- Tibu Lilin

Seputarlombok.com | Lombok Barat - Sejumlah warga Beroro Desa Jembatan Kembar Timur memprotes pembangunan jalan yang ada di kampung mereka, Protesan warga ini didasari karena tidak adanya pemberitahuan atau sosialisasi pengerjaan pembangunan jalan kepada warga masyarakat Beroro serta dilakukannya pengerusakan puluhan pohon jati milik warga masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana proyek tanpa ada melakukan kordinasi atau memberikan konpensasi kepada warga masyarakat pemilik pohon.

Protes terhadap pengerjaan jalan Beroro-Tibu Liliin dilakukan dengan penutupan jalan sementara yang dilakukan oleh sejumlah warga yang merasa dirugikan akibat pembangunan jalan tersebut yang dilakukan pada (16/8) lalu.

Proyek dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 8.761 miliar dengan masa pengerjaan 180 hari kalender dan masa pemeliharaan selama 365 hari kalender, dimana kontraktor pelaksana dilakukan oleh PT Sanur Jaya Utama, dibawah Konsultan Supervisi PT Mitra Tri Sakti.

Perwakilan warga Beroro Nurjamil Hadi mengatakan,protes yang dilakukan ini karena pihak pelaksana proyek termasuk pemerintah desa tidak ada melakukan pemberitahuan akan adanya proyek pembangunan tersebut. Pihak pelaksana proyek semau-maunya sendiri tanpa pemberitahuan kepada masyarakat melakukan pengerusakan terhadap puluhan pohon jati yang sudah bertahun-tahun mereka tanam dan sekarang sudah bernilai jutaan rupiah dirusak oleh pelaksanan proyek.

'' Pihak pelaksana dan pemerintah desa tidak pernah memberitahukan kami akan ada pembangunan jalan yang merusak pohon kami,'' tuturnya.

Seharunya kata Jamil, jika ada pembangunan jalan yang akan sampai merusak pohon, seharusnya pemerintah desa memberitahukan warga masyarakat, atau pihak pelaksana membayar pohon yang akan dirusak, kalaupun pohon tersebut tidak mau dibayarkan, seharusnya warga diberitahu supaya pemilik pohon menebang sendiri pohonnya dan mencari pembeli agar mereka tidak rugi.

'' Jangan asal dicabut seperti ini oleh pelaksana tanpa ada pemberitahuan kepada kami pemilik lahan dan pohon,''ujarnya.

Keberadaan lahan yang mereka garap itu, resmi milik mereka, karena setiap tahun mereka bayarkan pajaknya ke daerah Pemda Lobar dengan bukti SPPT yang mereka miliki. Kalau dihitung-hitung jumlah pohon yang dirusak jumlahnya sempai 170an pohon dengan kisaran harga jika dijual sekitar Rp 500 ribu sampai 1 juta.

'' Kami minta sekarang ada tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan pohon kami,'' pintanya.

Dengan tegas dikatakan Jamil, dirinya dan warga Beroro lainnya sangat mendukung dan sangat setuju dengan adany pembangunan jalan ini.

'' Kami sangat mendukung dan setuju adanya pembangunan jalan ini,'' tegasnya.

Tetapi cara yang dipakai oleh pelaksanan proyek maupun pemerintah desa dianggap kurang tepat, karena tidak memberitahukan kepada masyarakat secara jelas terhadap pembangunan jalan ini. 

''Coba kami diberitahukan, kan bisa kami jual sendiri pohon yang dirusak itu,'' ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya siap jika kapan-kapan dipanggil oleh pihak perusahaan pelaksanan dan pemerintah desa untuk mencari solusi atas protes yang mereka sampaikan.

'' Kalau mau duduk bersama mencari jalan keluar saya siap dipanggil mewakili warga yang lainnya,'' ujarnya.

Terpisah Kepala Desa Jembatan Kembar Timur H Ismail Darwan mengakui kalau pihaknya sudah menyampaikan pemberitahuan kepada warga masyarakat melalui masing-masing Kepala Dusun (Kadus), bahkan sudah ada surat persetujuan dari masing-masing masyarakat yang lahannya terpakai untuk pelebaran jalan baik yang di Tibu Lilin dan Beroro.

" Sudah kita lakukan sosialisasi kepada warga masyarakat," ujarnya.

Sekarang kalau ada protes dibelakang hari pihak Kades tidak tahu apa yang menjadi sumber masalahnya, atas protes ini pihaknya selaku pemdes akan memanggil semua pihak dalam hal ini, warga, pihak kontraktor masing-masing kadus yang nanti akan difasilitasi oleh Pemdes.

" Kita akan panggil semua pihak untuk duduk bersama mencari jalan keluarnya," imbuhnya Kades.(rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.