Header Ads

ads header

Program RTLH Akan Meyumbang Silva 2 Miliar Tahun 2018, Kinerja Dinsos Klu Lambat


Seputarlombok.com | Lombok Utara-Proses Program Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlidungan Anak Kabupaten Lombok Utara dinilai molor dan tidak bisa diselesaikan tepat waktu  meskipun APBD perubahan tahun 2018 tinggal dua bulan lagi, hal ini di lontarkan oleh Ketua  Komisi I DPRD Kabupaten Lombok  Utara Ardianto diruangannya pada jumat (20/7).

Langkah dan kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlidungan Anak Kabupaten Lombok Utara dinilai tersebut tidak singkron dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

Dalam APDB tahun 2018 sudah disepakati anggaran sebesar 10, 4 miliar rupiah untuk 663 orang dan sudah dibahas pada sidang paripurna dan sudah disetujui, dengan jaminan bahwa setiap proposal tersebut sudah diprefikasi dan dinyatakan final. Namun, pada kenyataan jumlah tersebut di prefikasi lagi menjadi 590 orang, dan mengalami perbaikan sehingga diprefikasi lagi menjadi 564 dengan anggaran 8,4 milar rupiah.

Perubahan-perubahan tersebut membuat tidak bisa dilakukan realisasi, dengan alasan dari data penerima setelah di cek sebagian mendapat program jubah, dan program BSPS provinsi.

Sinkronisasi data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlidungan Anak Kabupaten Lombok Utara masih rancu, sehingga yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah program jubah yang dilakukan Pemda KLU atau program BSPS oleh Provinsi, dari Dinas sendiri tidak memberikan data dan tidak berkoordinasi. Terkait hal tersebut, Hadari, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlidungan Anak Kabupaten Lombok Utara, sampai saat ini belum bisa memberikan keterangan.

Namun, jika 564 orang tersebut tidak bisa terealisasi maka dari anggran yang sudah disetujui dan dianggrakan akan menisakan silfa sebsar 2 miliar rupiah. Sehinga dewan sendriri mewanti-wanti agar hal tersebut jangan terulang kembali,  sehingga dinas sendiri harus segera melakukan simgkronisasi data baik antar SKPD, Daerah dan  Provinsi. 

“ jangan sampai tahun ini tertunda di DPPKAD, dari hasil prosal dan prefikasi menajdi alasan lagi “ tutupnya. (mu)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.