Header Ads

ads header

Pimpinan Dewan : Harusnya Warga Lobar Diprioritaskan Dapat Rumah Subsidi

Wakil Ketua III DPRD Lombok Barat
H Sulhan Mukhlis Ibrahim S.T.

Seputarlombok.com | Lombok Barat - Wakil Ketua III DPRD Lombok Barat (Lobar) H Sulhan Mukhlis Ibrahim S.T., Membeberkan Survey yang telah dihimpun kalangan DPRD Lobar terkait Program rumah bersubsidi yang dilakukan pengembang di wilayah Lobar, sejauh ini  pada kenyataannya, warga Lobar belum bisa menikmati secara maksimal ( tidak dapat prioritas )  yang dimana rumah yang di peruntukkan masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) lebih banyak diisi oleh orang-orang dari luar Lobar. 

“Yang seharusnya, Warga Lobar lebih diprioritaskan untuk mendapatkan Rumah Bersubdi tersebut dibandingkan orang luar Lobar, yang persentasinya warga Lobar yang mengisi rumah subsidi di daerah sendiri sangat sedikit dibandingkan orang luar Lobar, Ini menurut informasi dari beberapa pengembang." Ungkap Sulhan.

inilah yang menyebabkan, banyak orang miskin di Bumi Patut Patuh Pat ju belum memiliki rumah. Selain diisi orang luar. persyaratan program ini ternyata menyulitkan. Sebab harus memiliki lMB, gaji tetap. rekomendasi dari atasan, dan sebagainya. 

“Meski kita menyepakati. untuk menunjang perkembangan Kota Mataram, wilayah kita menjadi tumpahan hunian penduduk Kota Mataram. Tapi bagaimana warga kita sendiri bisa menikmati rumah bersubsidi itu,” ucap Sulhan. 

Jika ini memang benar demikian, diakui tentu harus ada intervensi eksekutif. Walau diakui untuk menambah subsidi kembali akan sulit dilakukan. 

“Karena pengusaha juga tetap mengharapkan keuntungan dari subsidi yang diberikan pemerintah pusat,” jelasnya. 

Menurutnya, harus ada cara lain mengatasi warga-warga miskin di Lobar yang belum memiliki rumah. Antara lain, memperbanyak jumlah program rumah tidak layak huni (RTLH) . 

Dapat pula, warga-warga miskin menggunakan lahan pemda yang terbengkalai bekerja sama dengan pengembang. Menurut data yang dikantongi legislatif, sekitar 88 hektare (ha) lahan pemda untuk difungsikan. 

“Ini boleh, misal warga jual dengan harga murah sesuai NJOP sebagai bentuk subsidi kerja sama dengan pengembang Ini kan untuk masyarakat tidak mampu."pungkasnya.(rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.