Header Ads

ads header

Pemkab Helat FGD Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN

Foto: Istimewa
SeputarLombok.com |Lombok Tengah - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) berkerjasana dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, melaksanakan sosialisasi Penguatan Jaringan Masyarakat Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di hotel D’Max, Kamis (19/07).

Kegiatan yang dilakukan dalam peringatan Hari Bhakti ADHYAKSA ke-58 dengan tema upaya pencegahan tipikor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun penyerahan kompilasi peraturan pelaksanaan Perpres No. 16 tahun 2018  tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Sekertaris Daerah (Sekda) Loteng, HM Nursiah menegaskan, bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan.  Dengan dilakukan Penguatan Jaringan Masyarakat Anti-KKN (Korupsi-Kolusi-Nepotisme), maka semua elemen bisa paham tentang hukum. Sehingga dampaknya, semua pihak akan lebih teliti dalam melaksanakan pekerjaanya. 

“Kegiatan ini penting agar Satuan Kerja Pelayan Masyarakat mengerti regulasi yang ada saat ini,” ajaknya. 

Kepala Kejari Praya, Ely Rahmawati menyatakan, bahwa kegiatan tersebut digelar dalam rangka memberikan pencerahan terhadap jajaran Pemkab tentang penerangan hukum.  Tujuannya agar mereka lebih paham bahaya korupsi, kolusi, dan nepotisme.  Khususnya, terkait pengadaan barang dan jasa yang dinilai sangat rentan dipermainkan. 

“Kami dari kejaksaan memberikan pencerahan ini agar pemerintah mengetahui aturan yang sebenarnya.  Sehingga, setelah mereka mendapatkan penjelasan mereka kedepan akan lebih baik lagi,”ungkap Ely Rahmawati.

Lebih jauh disampaikan, bahwa penguatan jaringan masyarakat ini bertujuan juga untuk memberikan kesadaran hukum pada masyarakat termasuk memberikan pengenalan tentang Lembaga Kejaksaan di tengah-tengah masyarakat. Pembentukan karakter anti korupsi, anti kekerasan, anti narkoba, hubungan hukum dengan warga negara, hingga hubungan hukum di di hadapan aparatur negara. 

“Dengan harapan kegiatan ini membuat peserta dapat memahami secara dini terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.  Kami juga dalam kesempatan itu memperkenalkan tupoksi atau peran TP4D dalam program pembangunan daerah,”jelasnya. 

Lebih jauh disampaikan, agar semua pimpinan Satuan Kerja Pelayan Masyarakat (SKPM) untuk tidak membuat hal-hal yang bisa berhadapan dengan kasus hukum. Hal itu, tentunya harus dilakukan dengan melek akan hukum yang ada. 

“Saya tidak mau ada pejabat mauapun ASN Pemkab yang terjerat kasus hukum.  Untuk itu, Jika membutuhkan kami untuk memberikan penjelasan atau hal lainya maka kami siap dan yang terpenting koordinasi yang sangat dibutuhkan,” tegasnya. 

Eli juga memberikan imbuan pada semua pejabat agar tidak mudah untuk menerima hadiah dan pemberian dari pihak lain serta jangan mudah percaya dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan Kejaksaan bila mempertanyakan kasus.  

“Kami berharap kerjasama semua pihak untuk memberantas korupsi. Karena,  kami dianggap tidak sukses jika misalnya banyak kasus korupsi di Loteng,” kata Ely. (fiq)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.