Header Ads

ads header

Pemda Loteng Jawab Kritikan Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD

SeputarLombok.com|Lombok Tengah - Pemda akhirnya menjawab sejumlah kritikan yang disampaikan fraksi terhadap Ranperda pertanggungjawaban APBD 2017.

Jawaban itu disampaikan langsung Wabup Loteng, Lalu Pathul Bahri dalam sidang paripurna yang digelar pada Jum'at (06/07) di ruang sidang utama gedung DPRD Loteng.

Wabup menyampaikan, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh BPK RI, terdapat empat paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan, yaitu pembangunan dermaga apung Selong Belanak  yang mengalami keterlambatan penyelesaian oleh pihak rekanan selama 9 hari akibat belum dilaksanakannya pemandangan tiang tegak dan koral sikat pada caseway sehingga dikenakan denda sebesar Rp. 170.054,25,-

Selain itu, keterlambatan penyelesaian relokasi Puskesmas Ganti pada Dinas Kesehatan mengalami keterlambatan selama 30 hari sehingga dikenakan denda

Untuk proyek ketiga, lanjut dia,keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan neon box selama 50 hari dengan nilai denda sebesar Rp. 5.617.012,17,-. 

Serta yang terakhir adalah keterlambatan penyelesaian pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan selama 50 hari sehingga dikenakan denda sebesar Rp. 21.341.981,10,-

"Tetapi atas kerugian daerah akibat  denda  keterlambatan pekerjaan , kelebihan pembayaran dan kekurangan volume tersebut, telah ditindak lanjuti dengan menyetorkan kerugian daerah senilai tersebut ke kas daerah," jelas Wabup menjawab kritikan Fraksi Golkar dan Fraksi lainnya pada sidang sebelumnya.

Sementara untuk kritikan dari Fraksi terkait Dam Mujur dan ancaman gagal panen, Wabup menyampaikan bahwa pembangunan DAM Mujur belum masuk dalam prioritas Nasional pada dokumen perencanaan rencana kerja pemerintah pusat.

Untuk masalah kelangkaan pupuk dan gagal panen akibat kekeringan, pemerintah daerah telah berupaya mengantisipasi kelangkaan pupuk melalui penyaluran pupuk bersubsidi. Antara lain Urea sebanyak 27.977 ton, SP36 sebanyak 4.792,11 ton, NPK 8.017,17 ton, ZA 3.416,45 ton dan pupuk organik sebanyak 1.130,7 ton.  

"Untuk mengurangi potensi penyimpanan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat lapangan, saat ini sedang dilaksanakan program penebusan pupuk dengan menggunakan kartu tani," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga menjawab sejumlah fraksi mengenai sejumlah masalah seperti minimnya PAD, pengelolaan aset yang masih semrawut dan lain sebainya.

Pimpinan sidang, H Puaddi FT pasca dijawabnya pandangan fraksi, selanjutnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas mengenai Ranperda ini. (fiq) 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.