Header Ads

ads header

LCC Tutup, Gabungan Fraksi DPRD Pertanyakan Langkah Pemda



Seputarlombok.com | Lombok Barat - Pertanyakan Persoalan Lombok City Center (LCC) yang masih tutup menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pandangan umum fraksi-fraksi yang dipertanyakan ke Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid. Kalangan DPRD mempertanyakan apa langkah pemda terkait tutupnya LCC tersebut, sebab tidak sedikit penyertaan modal Pemda ke Perusda Tripat untuk pembangunan mal di Narmada tersebut.

Juru bicara Gabungan Fraksi DPRD Lobar H. Sadli dalam penyampaian pandangannya menilai, sejauh ini belum ada langkah riil pemda untuk mengatasi persoalan LCC yang tutup. Fraksi gabungan juga mempertanyakan kendala yang dihadapi pemda terkait pengambilalihan pengelolaan Taman Wisata dan Budaya Narmada dari Perusda Tripat. Padahal hal ini kerap kali disampaikan dalam pendapat fraksi, namun belum ada tindaklanjutnya.

Menjawab beberapa pertanyaan gabungan fraksi ini, Bupati melalui Asisten III Setda Lobar Dr. H. Fathurrahim dalam jawaban resminya menegaskan beberapa langkah telah diambil pemda. Salah satunya, pemda dengan pendampingan BPKP melakukan evaluasi perjanjian KSO antara PT Bliss dengan Tripat.

Sesuai LHP BPK, pemda telah membentuk tim pakar untuk melakukan amandemen terhadap isi perjanjian KSO antara kedua belah pihak. Selain itu, pemda dan tim pakar telah melakukan negosiasi melalui pertemuan dengan PT Bliss di Jakarta untuk melakukan amandemen. Pemda, lanjutnya, sudah bersurat dan beberapa kali melakukan negosiasi atau pembahasan terkait Kerjasama operasional (KSO) dalam hal ini PT Tripat untuk mengamandemen (mengubah) KSO sesuai hasil rekomendasi BPKP Perwakilan NTB. Namun tak satupun usulan amandemen tersebut diterima, termasuk langkah yang perlu diambil dengan tutupnya LCC seperti take over terhadap pembangunan mal tersebut dengan investor lain. 

“Pemda disarankan untuk melakukan upaya hukum (gugatan) terhadap PT Bliss,” akunya.

Terkait pengambilalihan Taman Narmada dari PT Tripat, mengacu perda penyertaan modal pada BUMD tidak dapat serta merta dilakukan pengalihan dari BUMD ke pengelolaan pemda, sehingga yang dilakukan adalah evaluasi, baik di bidang SDM maupun tata kelola BUMD.(rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.